Serap Aspirasi dari Perguruan Tinggi Islam di NTB

Dalam rangka menyerap aspirasi di masa reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali. Di NTB, Komisi VIII menyerap aspirasi dari Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta.


 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat mengikuti Kunjungan Kerja mengunjungi UIN Mataram. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, layanan ‘UIN Care’ yang dikembangkan oleh UIN Mataram ini bisa dijadikan contoh di setiap perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Pasalnya, hal ini merupakan bagian dari keseriusan pihak kampus secara aktif ikut serta memerangi kekerasan seksual.

Hal tersebut diungkapkan Diah saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mengunjungi UIN Mataram di Lombok, NTB. Menurutnya, ‘UIN Care’ yang diinisiasi oleh pihak kampus difokuskan untuk mengatasi persoalan-persoalan internal. “Saya sangat merespon dengan baik atas pembentukan layanan ini,” tegas Diah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, ‘UIN Care’ ini nantinya berfungsi untuk menerima pengaduanpengaduan semisal ada pelecehan di kampus. Melalui layanan ini nantinya akan ada pendampingan terhadap korban, khususnya secara psikologis.

“Saya cukup sangat mengapresiasi terhadap layanan ini. Bahkan UIN Mataram ini sudah bekerjasama dengan lembaga lain untuk tindak lanjutnya ke ranah hukum. Saya pikir ini bagus dan sudah sesuai dengan proporsinya dari dunia kampus merespon tindak kekerasan seksual dan itu inisiatifnya juga dari internal kampus. Saya juga sangat senang dengan perkembangan dinamika atau penguatan sivitas akademika di UIN Mataram ini,” ujar Diah.

Disampaikan Diah, dalam meningkatkan layanan ‘UIN Care’, pihak kampus menginginkan ada pendidikan konseling untuk pendampingan para korban. Tentu ini akan sangat membantu keahlian mereka dalam menangani para korban.

“Nanti mungkin saya juga akan bantu dengan jaringan-jaringan pemberdayaan perempuan yang juga sudah ada di Komisi VIII DPR, kita bisa saling berjejaring dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual,” tukas Diah.

PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA JUGA BUTUH PERHATIAN

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengatakan, program bantuan pemerintah terhadap kampus islam swasta di NTB saat ini masih minim, terutama di Universitas Islam Al-Azhar Mataram (UNIZAR). Walaupun begitu, pihaknya mengapresiasi selama ini kampus UNIZAR bisa menunjukkan kemandiriannya dengan tidak bergantung pada bantuan pemerintah

“Pada umumnya kampuskampus Islam yang seperti ini masih dianaktirikan dibandingkan dengan kampus-kampus yang non agama atau umum. Saya mengapresiasi para pengurus kampus UNIZAR masih tetap terus bekerja ikut serta berperan mencerdaskan anak-anak bangsa, walaupun bantuan dari pemerintah masih minim,” ujar Nanang di UNIZAR, Lombok, NTB, baru-baru ini.

Legislator dapil NTB II ini juga mengapresiasi, program inkubasi dari UNIZAR. Dimana, para mahasiswa yang lulus akan diberikan tempat untuk magang dan diberikan pembelajaran keahlian tertentu sehingga mereka bisa berkembang dan bisa diserap ke dunia kerja.

“Alhamdulillah dengan program tersebut, sharing pengalaman sesama teman sekelas dan para senior ini bisa memberikan efek positif yang bagus, sehingga lulusan di UNIZAR ini hampir tidak ada yang menganggur,” ucap Nanang.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga berharap, UNIZAR bisa menjadi inisiator utama mendidik para generasi pemuda islam menjadi rahmatan lil alamin. Senantiasa bekerjasama, bergotong royong, saling menghormati dan menghargai seseama, sehingga hidup itu bisa sejahtera dengan penuh berkah.

SALURKAN BANTUAN ATENSI DI BALI

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily yang didampingi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Bali I Dewa Gede Maendra Putra dan jajarannya menyerahkan paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi Penerima Manfaat (PM).

Bantuan Atensi yang diberikan tersebut berupa, 5 ekor sapi, 12 kursi roda, 5 alat bantu dengar, 1 tongkat ketiak, 2 tongkat kaki tiga, dan 26 bantuan anak sekolah. Total jumlah bantuan yang disalurkan adalah senilai Rp93.610.000.

Ace menegaskan, Komisi VIII DPR memiliki tugas strategis. Dimana, salah satunya terkait penanganan Covid-19, termasuk dalam mengatasi dampak sosial pandemi dengan memberikan bantuan sosial (bansos). “Kami setujui dan dukung melalui Kemensos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Ace di Desa layak anak Kesiman Kartalangu, Kota Denpasar.

itu, Kadinsos Provinsi Bali I Dewa Gede Maendra Putra menyampaikan bahwa penanganan masalah sosial di Bali melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk penanganan pandemi Covid-19, hal itu agar bisa berjalan dengan cepat. “Bantuan bagi warga yang membutuhkan bisa dilaksanakan melalui bantuan Atensi, sehingga bisa cepat dirasakan manfaatnya,” jelas Dewa. •jk,dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)