Serap Aspirasi dan Awasi Program Pemerintah di Daerah

Tiga tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan topik yang berbeda. Di antaranya, mengawasi bantuan para mitra kerja di Bondowoso, menyoroti sejauh mana integrasi DTKS dengan program bantuan pemerintah serta persoalan kekurangan guru agama di daerah.

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI foto bersama dengan jajaran Pemprov Jateng di Balai Kota Solo.
Tim Kunker Komisi VIII DPR RI foto bersama dengan jajaran Pemprov Jateng di Balai Kota Solo.

Komisi VIII DPR RI menyerap aspirasi dan juga menyerahkan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas dan Bantuan Peralatan Penanganan Bencana juga bantuan Pengembangan Pendidikan dari Kementerian Sosial, BNPB dan BAZNAS.

“Kami berharap bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah Bondowoso, tentunya dari permasalahan yang dipaparkan Bupati Bondowoso kami akan ditidaklanjuti melalui mitra kerja Komisi VIII DPR RI,” ujar Yandri saat memimpin pertemuan di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, awal Agustus ini.

Yandri menerangkan, Bondowoso dengan jumlah penduduknya sekitar 700.000-an, tidak memiliki laut, angka kemiskinan menyentuh angka 14 persen, angka pengangguran 4,5 persen dan jumlah PAD sekitar Rp263 miliar, maka kabupaten yang berjuluk Kota Tape ini perlu perhatian khusus. “Dalam penyaluran bantuan dari pusat itu Bondowoso terbelakang, artinya belum diperhatikan,” ungkapnya.

Salah satu contoh mendasar dalam penyaluran bantuan tentang madrasah yang belum mendapat bantuan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), sedangkan Kabupaten/Kota yang lain di Jawa Timur sudah memperoleh Bantuan itu.

Ke depan kata Yandri, jika ada bantuan SBSN yang nilainya lumayan untuk madrasah, pihaknya akan mendahulukan Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh bantuan. Kemudian ada persoalan anak menikah dibawah umur itu sangat tinggi Bondowoso maka perlu ada namanya tindakan yang masif dari stakeholder yang terkait tersebut.

DTKS Harus Terintegrasi

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selalu menjadi permasalahan tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga di seluruh Indonesia. Di dalam program pemerintah, ada 10 juta keluarga kategori miskin yang harus dibantu pemerintah yang disebutkan Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap tahunnya data selalu berubah, baik karena kematian atau sudah tidak lagi miskin. Tetapi verifikasi dan validasi data tidak masuk di dalam perubahan data, sehingga menjadi permasalahan.

“Kami ingin data kemiskinan ini menjadi data tunggal dalam hal bantuan sosial. Baik itu kesehatan, pendidikan dan lain-lain karena jika  kita menemukan kesalahan data 1 juta orang, maka sebetulnya total bantuan sosial per satu keluarga itu bisa Rp10-20 juta karena ada bantuan PKH, ada bantuan KIS, ada bantuan KIP, ada subsidi listrik, dan ada UMKM. Jila diakumulasi bisa 10 juta bahkan 20 juta per satu keluarga. Padahal ada keluarga yang bisa selesai kemiskinannya kalau dibantu modal 10 juta,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Pemprov Jateng di Balai Kota Solo.

Marwan mendorong seluruh pemda di Jateng agar menyelesaikan data, sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan data. “Gubernur (Jateng) menawarkan satu program, ayo kita melakukan program silang antara kementerian dengan kabupaten dan provinsi agar apa yang dikerjakan bupati, wali kota dan gubernur itu bisa dipadankan dengan kementerian, jangan tudingmenuding. Saya menyambut baik. Dan nanti akan kita coba desakkan ke Kementerian Sosial supaya dilakukan terus program itu,” terang politisi PKB itu.

Tuntaskan Persoalan Kekurangan Guru Agama

Kekurangan guru agama menjadi persoalan yang sangat panjang dan kerap terjadi di seluruh daerah, tak terkecuali di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta pemerintah daerah sebagai pemilik sumber data mampu berkoordinasi dengan baik guna menuntaskan persoalan kekurangan guru yang ada saat ini.

kurangan guru yang ada saat ini. “Persoalan yang mengemuka dalam pertemuan hari ini, perlu menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Saya menilai persoalan yang dihadapi sebagai kelemahan koordinasi antara beberapa kementerian terkait, perlu ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah guna mendapatkan jalan keluar terbaik, pasalnya kebutuhan guru agama menyangkut kebutuhan yang bersifat konstitusional,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dyah Pitaloka di Aula Kantor Bupati Gianyar, Bali.

Walaupun kebutuhan tidak bersifat praktis, sambungnya, amanat konstitusi yang benarbenar perlu digaris bawahi untuk memenuhi ketercukupan guru agama. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, di mana pendidikan agama diperlukan untuk menuntun kita berprilaku baik terhadap sesama mahluk hidup lainya. Oleh sebab itu, pendidikan agama tidak bisa diganti dengan pendidikan lain.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, peranan guru agama tidak bisa diganti oleh guru mata pelajaran lain. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, Diah menekankan persolan kurangnya guru agama ini akan menjadi catatan penting Komisi VIII DPR RI.

“Saat ini kami telah membuat Panitia Kerja (Panja) Keagamaan, salah satu pembahasan yang ada di dalamnya mengenai persoalan kekurangan guru, serta berbagai pembahasan lainya seperti kelemahan data, dan terkahir terkait proporsi pendidikan keagamaan yang secara anggaran proporsi masih sangat lemah di bandingkan pendidikan umum. Semoga dengan adanya panja ini bisa ada solusi dari berbagai persoalan,” ucap Diah. •man,ais,rni/es

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Bali. FOTO: AISYAH/PDT F
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Bali. FOTO: AISYAH/PDT F

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)