Selesaikan Tunggakan Insentif Nakes

Pasien Covid-19 terus menunjukkan grafik meningkat. Ruang-ruang perawatan di sejumlah rumah sakit terisi penuh. Tenda-tenda darurat pun dibangun oleh rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19 yang berdatangan, tiada henti. Para tenaga kesehatan (nakes) pun kelelahan bekerja di garda depan menanggulangi wabah virus corona. Lalu, bagaimana dengan nasib insentif nakes yang dijanjikan pemerintah?

Lelah, terpapar virus, bahkan wafat. Begitulah kondisi para nakes di Tanah Air selama virus corona mewabah. Adalah ideal, ketika pemerintah pusat memberikan insentif sebagai penghargaan bagi para nakes yang bekerja di garis depan menghadapi para pasien Covid-19. Sejak Maret 2020 ketika virus ini kali pertama mewabah, pemerintah sudah menyiapkan anggaran insentif nakes. Hanya saja di beberapa daerah, dana insentif macet, belum masuk ke kantong para nakes.

Menteri Kesehatan sudah berganti nama di tengah jalan. Namun, pemerintah ternyata masih menunggak dana insentif nakes. Parlementaria berhasil mewawancarai Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati Juli lalu lewat jejaring Whatsapp. Menurut Elva, berdasarkan hasil review BPKP, masih ada tunggakan insentif nakes tahun 2020 yang layak bayar sebesar Rp1,47 triliun untuk 227.852 nakes.

Sementara untuk insentif nakes tahun 2021 yang telah direalisasikan sampai 2 Juli 2021 sebesar Rp2,6 triliun untuk 323.486 nakes di 6.198 fasilitas kesehatan. “Untuk insentif nakes daerah dibayarkan secara langsung oleh pemerintah daerah. Untuk tunggakan tahun 2020 ada sekitar Rp1,98 triliun. Yang baru dibayarkan sekitar Rp10 miliar. Jadi, masih ada tunggakan Rp1,97 triliun, walaupun saldo daerah masih mencukupi,” ungkap Elva.

Legislator dari Bengkulu ini mengurai lebih detail besaran insentif untuk para nakes yang menanggulangi wabah Covid-19. Untuk dokter spesialis mendapat insentif Rp15 juta per bulan. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) mendapat Rp12,5 juta per bulan. Dokter umum dan dokter gigi masing-masing Rp10 juta per bulan. Perawat dan bidan Rp7,5 juta per bulan. Sedangkan nakes lainnya Rp5 juta per bulan.

Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan, ada begitu banyak permasalahan teknis administratif yang menyebabkan keterlambatan pencairan insentif nakes, baik di pusat maupun daerah. Khusus nakes daerah, permasalahannya juga terkait kemampuan keuangan daerah. 

Pemda, kata Elva, hanya menganggarkan insentif untuk tahun 2021. Tahun 2020 sendiri masih menunggak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus memberi pendampingan soal insentif ini. Elva memastikan semua daerah telah mengalokasikan dana insentif untuk para nakesnya. 

“Dari data yang disampaikan oleh Kemenkes tidak ada satupun daerah yang tidak mengalokasikan anggarannya untuk insentif nakes. Hanya ada variasi kecepatan dan besaran insentif nakes daerah saja yang berbeda-beda. Komisi IX mendesak Kemenkes, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri memastikan seluruh Pemda segera menyampaikan hak para nakes sebagai frontliners penanganan Covid-19,” tutup Elva.

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati. Foto: Mentari/Man
Komisi IX mendesak Kemenkes, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri memastikan seluruh Pemda segera menyampaikan hak para nakes sebagai frontliners penanganan Covid-19

Parlementaria juga mewawancarai Anggota Komisi IX lainnya, Rahmad Handoyo lewat jaringan Whatsapp, Juli lalu. Ia menjelaskan, secara keseluruhan insentif para nakes memang belum diberikan. Semuanya masih proses verifikasi data oleh Pemda untuk kemudian difinalisasi pembayarannya. “Harus diakui banyak insentif yang belum diselesaikan tepat waktu. Anggaran negara tidak cukup dengan klaim yang ada. Itulah situasi yang terjadi hari ini,” ujar Rahmad.

Rahmad mengapresiasi kerja luar biasa para nakes yang tak kenal lelah siang dan malam, hingga sebagian mereka terpapar virus corona dan meninggal dunia. Dengan kondisi rumah sakit yang penuh, peluang terpapar sangat tinggi. Apalagi, kondisi fisik yang melelahkan. Disiplin masyarakat menjaga protokol kesehatan tentu sangat membantu kerja para nakes yang berada di garis depan dalam memerangi wabah ini.

“Menjaga protokol kesehatan berarti juga menyelamatkan para nakes. Kalau Covid terkendali, nakes pun tidak kewalahan lagi. Butuh solidaritas kita untuk para nakes,” seru politisi PDI Perjuangan itu. 

Menyoal kembali insentif para nakes, anggarannya merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemda harus memprioritaskan anggaran insentif nakes ini. Kondisi fiskal pusat dan daerah harus terus dikomunikasikan, tambah Rahmad. Bila ada penundaan boleh saja untuk alasan teknis, asalkan tidak ada pengurangan jatah insentif yang telah ditetapkan. 

Pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI Juli lalu, Menteri Kesehatan memaparkan pembayaran insentif pada 2021. Provinsi Kalimantan Utara realisasi pembayaran insentifnya paling tinggi hingga awal Juli lalu, yaitu 19,2 persen.

Disusul kemuduan Sulawesi Utara dan Jawa Barat, masing-masing 18,1 persen dan 16,3 persen. Sementara untuk tahun 2020, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah menempati urutan pertama yang telah melakukan pembayaran insentif hingga 96 persen. Disusul Bali, Gorontalo, dan DIY, masing-masing 94 persen, 93 persen, dan 91 persen. lmh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)