Selamatkan Garuda dengan PMN

Sejak wabah Covid-19 merebak, banyak maskapai penerbangan dunia jatuh terpuruk, termasuk Garuda, maskapai penerbangan milik Indonesia. Apalagi, penegak hukum juga sedang menyidik korupsi di tubuh PT. Garuda Indonesia. Upaya penyelamatan Garuda pun mulai dilakukan.

Selamatkan Garuda dengan PMN
Selamatkan Garuda dengan PMN

Sejak Februari 2022, Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Garuda. Secara intensif rapat Panja terus digelar untuk merumuskan rekomendasi jitu yang mampu menyelamatkan Garuda dari ancaman kebangkrutan. Salah satu upaya penyelamatannya adalah dengan menggelontorkan Penyertaan Modal Negara (PMN). Pada April lalu, angka PMN untuk Garuda disepakati Rp7,5 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menjelaskan, bantuan PMN untuk Garuda bisa segera dicairkan bila Garuda telah mencapai kesepakatan dengan krediturnya berupa penundaan pembayaran utang. Menteri BUMN dan Dirut PT. Garuda sudah sering dipanggil ke Komisi VI DPR untuk membincang serius soal planing penyelamatan Garuda.

“PMN tersebut berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika PT Garuda Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” kata Martin, April lalu. Voting proses PKPU akan berlangsung 17 Mei 2022 dan akan dibacakan secara terbuka tiga hari kemudian. Kinerja keuangan Garuda jadi keniscayaan untuk segera dibenahi, memang. Selain itu, negosiasi ulang utang Garuda juga perlu terus diawasi.

Komisi VI telah menyisir satu per satu persoalan yang membelit maskapai pelat merah tersebut. Opsi-opsi penyelamatan pun dibeberkan. Yang krusial memang kinerja keuangan Garuda. Utang telah membelit keuangan Garuda hingga terpuruk. Komisi VI pun telah memberi warning soal ini. Dan yang lebih penting lagi, dana PMN tidak boleh digunakan Garuda untuk membayar utang. Itu poin penting yang selalu ditegaskan kepada Dirut Garuda Irfan Setiaputra.

Dirut Garuda sendiri merespon positif. Di hadapan rapat Komisi VI, ia menjamin suntikan PMN tersebut tidak akan dipakai untuk membayar utang. Dana PMN sepenuhnya akan dimanfaatan untuk membiayai operasional perusahaan, seperti mengaktifkan kembali pesawat-pesawat yang sebelumnya tidak dioperasikan.

Akhir April lalu, Komisi VI telah menyelesaikan rapat-rapat Panja Penyelamatan Garuda. Martin membacakan poin-poin penting rekomendasi untuk Garuda. Salah satunya adalah Kementerian BUMN dan PT. Garuda Indonesia agar konsisten melaksanakan implementasi rencana bisnis (business plan) yang telah disepakati. “Yaitu, meliputi optimalisasi rute, optimalisasi jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa pesawat, dan peningkatan pendapatan kargo, dan produk turunan lainnya (ancillary),” papar Martin.

Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, Komisi VI berkepentingan mengawasi implementasi business plan. Apabila ada rencana perubahan business plan, Kementerian BUMN dan Dirut Garuda didesak untuk melapor kepada Komisi VI DPR RI. Perlu pembahasan lagi bila Kementerian BUMN dan Garuda ingin mengubah perencanaan bisnis yang telah disepakati dengan Komisi VI.

Dirut Garuda pernah memaparkan proposal new business plan. Ada tiga prinsip bisnis yang ciba ingin dikembangkan Garuda, yaitu simple, profitable, dan full service. Tiga prinsip tersebut direalisasikan ke dalam empat strategi. Pertama, mengoptimalkan route network, sehingga Garuda hanya akan mengoperasikan rute-rute penerbangan yang menguntungkan (profitable).

Dalam pemilihan rute ini, fokus Garuda tertuju pada rute-rute penerbangan domestik, serta rute-rute internasional tertentu yang juga mempertimbangkan penerbangan kargo. Kedua, menyesuaikan jumlah pesawat Garuda dan Citilink agar selaras dengan route network yang telah dioptimalkan. Hal ini dilakukan berbarengan dengan simplifikasi tipe pesawat untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi operasional.

Ketiga, dalam New Garuda Business Plan termuat juga renegosiasi kontrak sewa pesawat dengan mengupayakan skema berbasis variable cost. Sedangkan, strategi keempat adalah meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui optimalisasi belly capacity dan digitalisasi operasional. Pada bagian lain, Martin mengemukakan, isi rekomendasi Komisi VI DPR selanjutnya, program privatisasi berupa konversi utang menjadi saham dan masuknya tambahan modal.

“Oleh karena itu, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk terus melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan, selama kepemilikan negara minimal 51 persen,” ujarnya.

Komposisi saham PT. Garuda Indonesia (Persero) per September 2021 dimiliki oleh tiga komponen, yaitu Pemerintah RI (60,54 persen), PT. Trans Airways (28,26 persen), dan masyarakat (11,2 persen). Jika ada investor strategis yang berminat terhadap pembelian saham tersebut, maka Kementerian BUMN dan PT. Garuda Indonesia diminta untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI DPR RI. •mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)