Sektor Pariwisata Harus Lebih Berkontribusi

Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerjanya memandang sektor pariwisata mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam upaya memajukan kepariwisataan di Indonesia diperlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas serta berkelanjutan.

Tim Kunspek Komisi X DPR RI foto bersama pegiat pariwisata di Labuhan Bajo, NTT. Foto: Sofyan/nvl 
Tim Kunspek Komisi X DPR RI foto bersama pegiat pariwisata di Labuhan Bajo, NTT. Foto: Sofyan/nvl

Wisata bahari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, ada sejumlah permasalahan di Labuan Bajo yang perlu mendapat perhatian bersama. Semenjak isu kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo mencuat di tengah masyarakat, turut berdampak pada kedatangan wisatawan ke Labuan Bajo. 

“Ada situasi (di Labuan Bajo) yang membutuhkan perhatian kita bersama. Kita mendengar banyak masukan dari berbagai stakeholder di Labuan Bajo, agar pariwisata bisa betul-betul memberikan kontribusi secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat lokal. (Lalu) bagaimana wisata bahari itu juga memberikan kesempatan dan peluang usaha bagi masyarakat lokal di darat. Dan terkait perizinan, maupun juga bagaimana konsumen bisa mengakses pelayanan, itu menjadi sesuatu yang membutuhkan perhatian kita bersama,” jelas Hetifah, di Labuan Bajo, NTT, Senin (12/9) 

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, permasalahan lain yang turut mengemuka adalah sinkronisasi kebijakan antar berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dengan regulasi otonomi daerah, serta peran pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam isu pariwisata. Menurutnya, pemkab/pemkot juga bisa mendapat peluang yang sama besarnya dengan pemprov. 

“Bagaimana sekarang pemda mendapat kesempatan yang terbuka untuk memberikan return ekonomi kepada daerah. Karena mungkin izin (pelaku wisata) diberikan di tempat lain. Kemudian juga keuntungan usaha tidak langsung dirasakan, karena kebanyakan akomodasi yang lebih berkembang itu justru di (wisata) air. Seperti beroperasinya kapal-kapal phinisi yang bisa mengakses wisatawan tanpa melibatkan travel agent lokal, maupun kegiatan usaha lain. Mungkin ada, tapi kurang maksimal,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng. Foto: Tiara/nvl 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng. Foto: Tiara/nvl

Imbangi SDM Dengan Keilmuan Pariwisata

Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal yang menilai pentingnya pengembangan program studi terkait kepariwisataan di instansi pendidikan. Meskipun adanya keberadaan Poltekpar dan sejumlah perguruan tinggi yang mengembangkan kepariwisataan, masih ditemukannya sejumlah hambatan oleh karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah agar pendidikan terkait kepariwisataan bisa memadai dan optimal. 

“Mandalika ini punya potensi pariwisata yang luar biasa namun belum optimal, paritisipasi masyarakat masih harus digali lagi. Maka dari itu penting juga kita punya SDM peofesional yang kompatibel memiliki keilmuan terkait pariwisata. Sehingga nantinya daerah-daerah prioritas seperti Mandalika ini akan cepat mencapai titik kemandiriannya dan tidak menutup kemungkinan nantinya ada daerah-daerah prioritas lain di seluruh Indonesia yang menjadi daerah unggulan dalam pariwisata dengan keunikannya masing-masing,” jelasnya di Lombok, NTB, Senin (12/9). 

Oleh karenanya politisi fraksi PKS ini berharap dalam konteks revisi RUU Kepariwisataan nantinya, daerah-daerah yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Mandalika dalam revisi RUU nanti menjadi jelas pihak-pihak mana yang terlibat dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan.

“Penting juga sinergitas Pemerintah Daerah agar pengembangan pariwisata khusunya di Mandalika nantinya menjadi terpadu dari tingkat pusat sampai daerah dengan seluruh Kementerian/Lembaga yang ada. Karena Indonesia memerlukan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya dalam rangka pengembangan kepariwisataan,” imbuh Mustafa.

Perlu Sinergi Kelola Wisata Danau Toba

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan, belum terjalin sinergitas kerjasama yang baik antar daerah terkait pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba di Sumatera Utara. Hal itu dikatakannya saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara. 

“Komisi X DPR ingin mengetahui bagaimana kerjasama yang dibangun antar pemerintah daerah dalam konteks memajukan pariwisata. Apakah sesungguhnya kerjasama antar daerah dalam sebuah kawasan pariwisata itu sudah terjadi. Destinasi Danau Toba sendiri merupakan suatu kawasan, bukan distrik perdistrik. Faktanya, dari yang disampaikan oleh tiga kepala daerah di kawasan Destinasi Danau Toba ini, saya belum melihat ada kesepakatan maupun kerjasama menyangkut bagaimana pengelolaan kawasan Destinasi Pariwisata itu,” ungkap Nur Purnamasidi di Tapanuli Utara, Sumut, Senin (12/9). 

Menurutnya, kunci keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba salah satunya adalah adanya kerjasama pengelolaan yang baik antar daerah disekitar kawasan wisata tersebut. 

“Saya bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa ketika kerjasama itu tidak ada maka mimpi untuk mengembangkan kawasan Toba sebagai salah satu destinasi prioritas nasional ini tidak akan terwujud,” tuturnya. Dikatakannya pula, seiring berjalannya tahapan revisi Undang-Undang Kepariwisataan, harus ada inisiasi yang dilakukan Komisi X agar kerjasama pariwisata antar daerah itu bisa segera diwujudkan. 

“Satu-satunya harapan saya adalah di pemerintah pusat, karena pemerintah pusat lah yang bisa mengumpulkan para kepala daerah yang ada. Dengan demikian bisa lebih mempercepat proses rembuk bersama antar kepala daerah yang terkait. Setiap daerah harus bisa memunculkan sesuatu yang berbeda agar terjadi kesinambungan dan tidak ada duplikasi atau persamaan dengan daerah lainnya. Dan itu menjadi ciri khas dari daerah masing-masing. Output-nya adalah kerjasama antar penyelenggara pariwisata di Sumatera Utara,” ucap Nur Purnamasidi. sf,tra,dep/es

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Foto: Devi/nvl 
Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi saat mengikuti agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Foto: Devi/nvl

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)