Sebagai Pemanfaat, PLN Harus Perbaiki Manajemen Tata Kelola

Energi listrik tanah air saat ini masih menjadi pengguna terbesar batu bara. Padahal, selain tidak bisa diperbarui, cadangan energifosil dalam negeri cukup mengkhawatirkan.


 

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga. Foto: Azka/nvl

DALAM catatan PT PLN (Persero) sampai pada tahun 2030, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 99,2 Giga Watt (GW). Diantaranya 45 persen atau sebanyak 44,7 GW masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Sementara, pembangkit gas 26 persen, PLTA 15 persen, PLTP 6 persen, PLTS 5 persen, PLT EBT 2 persen dan PLT EBT Base 1 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai PT PLN harus memilikirencana kerja yang benar terkait tata kelola batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Pasalnya, hal ini sudah pernah terjadi pula di beberapa tahun belakangan, yaitu pada tahun 2008 dan 2018.

Dikutip dari salah satu media nasional, pada tahun 2008, kenaikan produksi batu bara tertahan, bersamaan dengan terjadinya. Kenaikan produksi batu bara yang konsisten mencatatkan pertumbuhan, pada 2008 turun 5 persen menjadi 178,93 juta ton. 

Pada 2018, Indonesia tercatat mengekspor 6 juta ton batu bara berkalori rendah 4.200 kcal ke Eropa, namun karena pertimbangan emisi, volume ekspor dikurangi secara signifikan. Selama ini pasokan utama batu bara kawasan ini berasal dari Rusia dan Kolombia. Namun pasokan dari dua negara ini juga tersendat karena tingginya permintaan. Karena itu, tata kelola batu bara oleh PT PLN harus mampu mengatasi beberapa permasalahan yang ada di internal PLN saat ini. Pertama, ketidakmampuan PLN melakukan negosiasi bisnis dan membangun kerja sama dengan perusahaan batu bara untuk jangka panjang, sesuai rencana kerja PLN.

Kedua, jetty atau dermaga khusus kapal tongkang batu bara sering mengalami kerusakan, sehingga tidak optimal saat menerima pasokan batu bara melalui jalur laut. Ketiga, adanya perubahan cuaca yang tidak diantisipasi dengan baik oleh PLN dapat mempengaruhi situasi transportasi batu bara, termasuk saat penggalian batu bara di tambang.

Di sisi lain, PLN juga memiliki anak perusahaan yang khusus untuk mengelola batu bara, yaitu PT PLN Batu Bara. Dengan adanya anak perusahaan tersebut, seharusnya untuk kebutuha pembangkit sudah well-managed. Namun, menurut Lamhot, internal manajemen PLN harus memegang kendali sampai ke anak perusahaan. “Sepertinya antara induk dan anakperusahaan berjalan sendiri-sendiri,” duga Lamhot.

DIRUT BARU HARUS ATASI KRISIS BATU BARA

Pasca dilantiknya Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN di penghujung tahun 2021, Lamhot berharap persoalan krisis batu bara akibat minimnya pasokan dalam negeri dapat segera teratasi. Pasalnya, Darmawan Prasodjo bukanlah orang baru di tubuh PLN.

“Karena selama ini baru hitungan per bulan ya jabatannya direksi yang baru ini. Tetapi dirut yang baru ini kan dulunya kan wadirut. Mudah-mudahan dia bisa mengatasi semua ini,” harap Lamhot.

Selain itu, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN perlu aktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Sebab, jika merujuk di dunia internasional, para negara yang tidak menjadi produsen batu bara, tidak mengalami persoalan krisis dan ancaman pemadaman menyeluruh (black out).

“Bayangkan, PLN itu perusahaan yang sifatnya monopoli, bagaimana kalau tumbang? Dia punya kekuasaan mutlak menguasai listrik negara kita. Saya ingin mendesak, sudah tidak usah di-manjain PLN ini, super manja. Kalau pasokan batu bara ini sudah aman kembali, maka kinerja PLN ini harus kita evaluasi,” tegas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

 

“TETAPI KALAU KONTRAKNYA JANGKA PANJANG, BERARTI PERUSAHAAN ITU AKAN TERIKAT. MAKANYA LAGI-LAGI SAYA BILANG BAHWA PERENCANAAN PASOKAN BATU BARA DI PLN ITU SANGAT KACAU. ITU YG PERLU DIBENAHI PASCA KEJADIAN INI”

Sudah menjadi tugas Kementerian BUMN untuk menjadikan PLN sebagai korporasi yang bekerja profesional. “Saya ingin menjadikan momentum ini menjadi pelajaran kepada PLN dan pemerintah. Supaya pemerintah tidak memanjakan PLN, itu intinya,” ujar Lamhot.

DAMPAK EKONOMI-FISKAL LARANGAN BATU BARA

Di awal tahun 2022, pemerintah telah mengambil langkah pahit dengan mengorbankan devisa negara dalam rangka mengamankan pasokan listrik untuk masyarakat Indonesia. Pilihan sulit ini, hingga menghilangkan puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS) per bulan yang didapat hanya dari ekspor batu bara.

“Jadi mau tidak mau kita kehilangan puluhan miliar Dolar AS. Batu bara ini kan satu komoditas yang saat ini harganya sangat tinggi di market. Kalau hari ini kita bisa ekspor harusnya buat devisa banyak didapat, tetapi ini harus kita korbankan. Jadi ini langkah yang sangat pahit yang dilakukan pemerintah. Langkah terakhir,” ujar Lamhot.

Dalam catatan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), kerugian lain yang dari adanya pelarangan ekspor batu bara ini adalah pemerintah akan kehilangan pendapat pajak dan non pajak (royalty). Sehingga, berdampak pada kehilangan penerimaan pemerintah daerah. Di sisi lain, larangan ekspor batu bara ini akan menciptakan ketidakpastian usaha, sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara.

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini meminta PT PLN untuk mengamankan pasokan batu bara, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di samping pula, infrastruktur dasar, seperti dermaga khusus batu bara (jetty) dan sebagainya, harus diperhatikan. Sehingga, tata kelola batu bara harus diperhatikan sebaik mungkin. “Itu juga tata kelolanya harus diperbaiki semaksimal mungkin,” tegasnya.

Salah satu persoalan tata kelola yang harus diperbaiki PT PLN adalah kontrak bisnis yang hanya mengandalkan jangka pendek. Kalau kontraknya bersifat jangka pendek, maka perusahaan batu bara lebih memilih untuk melakukan ekspor daripada pemenuhan dalam negeri karena harga di dunia internasional memang tinggi.

“Sedangkan PLN tidak mampu berkompetisi secara kontrak bisnis jangka panjang, itu satu kelemahannya di PLN,” urainya

Belajar dari polemik larangan ekspor ini, Lamhot mendesak pemerintah untuk lakukan kontrak bisnis jangka panjang dengan para perusahaan batu bara tersebut. Kalau terus dengan kontrak jangka pendek, maka sampai kapan pun akan terus alami defisit pasokan batu bata karena harga di pasar internasional lebih tinggi.

panjang, berarti perusahaan itu akan terikat. Makanya lagi-lagi saya bilang bahwa perencanaan pasokan batu bara di PLN itu sangat kacau. Itu yg perlu dibenahi pasca kejadian ini,” tandas legislator dapil Sumatera Utara II ini. •rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)