Sangsi Kesejahteraan Petani Indonesia

“Pemerintah harusnya sadar bahwa sektor pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, hendaknya menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini” 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Tim/Man

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyayangkan langkah pemerintah yang tidak menjadikan sektor pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022. Hal itu diutarakan Johan sebagai respon atas Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, pada 16 Agustus 2021, yang di antaranya memuat tentang rencana pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0 – 5,5 persen.

Johan mengatakan, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 1,75 persen pada tahun 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71 persen, serta tenaga kerja pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah mengenai pentingnya memperkuat sektor pertanian pada masa pandemi ini.

Politisi PKS ini menggarisbawahi isi pidato Jokowi dalam pidato kenegaraannya yang menyatakan bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan. “Pemerintah melakukan pemotongan Rp6,3 triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan,” sesal Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemi ini. Ia menilai kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional dan juga faktanya Indonesia masih bergantung dengan impor pangan, seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya.

“Saya tegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan domestik yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional,” tandasnya.

Politisi yang berasal dari Pulau Sumbawa ini juga mengingatkan pemerintah bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia dan harus diakui oleh semua pihak bahwa sektor pertanianlah yang masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

“Maka melalui momentum Hari Kemerdekaan ini saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani,” kata Johan.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan. Foto: Tim/Man

Selain itu, ia juga menyoroti kelemahan pemerintah dalam melakukan belanja anggaran, dimana serapan anggaran masih rendah di berbagai kementerian dan seringkali dipaksakan terserap pada akhir tahun, sehingga penggunaan anggarannya menjadi tidak efektif, tidak efisen dan tidak produktif dalam menghasilkan pengaruh terhadap perekonomian nasional.

“Saya melihat pemerintah harus segera melakukan penguatan belanja yang berkualitas atau spending better untuk optimalisasi penguatan serapan anggaran yang lebih tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Johan, mestinya pemerintah menjadikan pertanian sebagai basis ekonomi nasional karena secara kewilayahan Indonesia memiliki 86,98% dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama disektor pertanian. “Namun kebijakan nasional yang diulas pada pidato Presiden Jokowi tidak menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan,” ujarnya.

Dikatakannya, Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun, namun impor beras juga terus meningkat setiap tahun. Johan mencontohkan, produktivitas beras Indonesia berkisar antara 5,13 -5,24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam, tetapi biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, sehingga petani Indonesia belum sejahtera.

Ketua DPP PKS ini menyebutkan bahwa pidato Presiden Joko Widodo yang ingin membangun kemandirian pangan jangan bersifat lip service semata, karena menurutnya secara umum negara belum maksimal melakukan tata Kelola pangan secara nasional. Salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan skor indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

“Padahal pada era pandemi ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran yang sangat penting karena hanya sektor pertanian yang memiliki pertumbuhan positif, namun anggaran pertanian terus berkurang setiap tahun, bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp7 Triliun,” terang Johan.

Johan menyatakan, pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera. Berbagai penyebab dari belum hadirnya kesejahteraan itu ditunjukkan dengan kenyataan harga di tingkat petani yang selalu jatuh pada saat panen, nilai tukar petani yang masih rendah, upah riil buruh tani yang cenderung melemah, adanya kemiskinan yang terpusat di pedesaan, dan realitas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian yang mencapai 46,3 persen, serta adanya perkembangan penduduk miskin yang selalu meningkat, di perkotaan naik 1,32 persen dan di pedesaan naik 0,6 persen setiap tahun, demikian juga dengan perkembangan Gini Ratio dari 2015-2020 yang menunjukkan di perkotaan naik 0,06 persen dan di pedesaan naik 0,02 persen.

“Saya yakin jika pemerintah konsisten memprioritaskan sektor pertanian pada APBN 2022, maka rencana pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan  di kisaran 8,5-9,0 persen dan rasio gini di kisaran 0,376-0,378 dapat segera terwujud. Sebab, basis potensi dan kekayaan ekonomi kita adalah sektor pertanian dan kelautan,” imbuhnya.

Legislator yang berasal dari keluarga petani ini menuturkan, program pemerintah ternyata belum mampu menghadirkan kedamaian di hati petani Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis kepemilikan lahan, dimana sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha, bahkan berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga  petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 ha telah mencapai 16,25 juta rumah tangga.

Johan pun merasakan bahwa petani Indonesia selalu risau dan gelisah disebabkan terjadinya kelangkaan pupuk setiap tahun, serta adanya impor pangan yang semakin tinggi setiap tahun yang menciderai kedaulatan pangan nasional. “Maka, sebagai kritik terhadap pidato kenegaraan Jokowi, diperlukan garis kebijakan negara yang menunjukkan keberpihakan khusus pada petani, peternak dan nelayan Indonesia,” pungkas Johan.  dep/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)