RUU PKS Jadi Komitmen Konstitusi Lindungi Kekerasan Terhadap Perempuan

Sebanyak 35 orang perempuan mengalami kekerasan seksual setiap harinya. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya.

Laporan catatan tahunan (Catahu) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut dari total 3602 kekerasan terjadi di ranah publik, 58 persen adalah kekerasan seksual meliputi pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan dan sisanya percobaan perkosaan, pelecehan dan persetubuhan, ini meningkat 6 persen dari tahun sebelumnya. Fenomena ini ditenggarai hanya menjadi puncak gunung es, atau sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi di lapisan masyarakat.

Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) didorong untuk segera disahkan. Sempat dihapus dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun lalu, draf tersebut kembali masuk dan menjadi satu dari 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Nur Hamidah menekankan aturan tersebut diperlukan mengingat belum adanya aturan yang komprehensif dan detail mengatur tentang kekerasan seksual.

“RUU PKS sangat dibutuhkan, sebab sudah menjadi bagian dari komitmen dan tugas konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. RUU ini tidak dapat dipungkiri sebagai produk politik, sehingga jangan sampai ada kepentingan politik yang berkelindan. Kita harapkan ini ditingkatkan dari sekedar sikap politis, menjadi sikap negarawan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan,” kata Luluk dalam webinar bertajuk ‘Bergerak Bersama Mewujudkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual’, awal Maret lalu.

Meski kasus kekerasan seksual banyak dilaporkan, tidak semua kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Dari seluruh kasus yang dilaporkan, hanya kurang 30 persen yang dapat diproses secara hukum. Minimnya proses hukum menunjukkan banyaknya kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum kekerasan seksual. Ditinjau dari segi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang (UU) KUHP, UU Penghapusan KDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPO), hingga diatur dalam KUHAP.

Sayangnya aturan yang terdapat dalam UU tersebut belum memadai karena fokus pada aspek pidana dan pemidanaan pelaku, sehingga masih kurang fokus pada pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan psikologis korban. Kendala lainnya, terbatasnya definisi kekerasan seksual dalam hukum kita. Dari 15 jenis kekerasan seksual yang sudah diidentifikasi Komnas Perempuan, belum semuanya dapat diproses oleh sistem hukum yang berlaku.

Tak Mudah Samakan Persepsi
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengungkap bahwa tidak mudah untuk menyamakan persepsi soal definisi dan batasan kejahatan seksual. Sehingga hal tersebut Sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan pembahasan RUU PKS. Sementara kejahatan demi kejahatan terus terjadi, baik yang terungkap ke publik maupun yang tidak bisa diungkapkan ke publik karena menyangkut ranah pribadi dan keluarga.
“Kehadiran RUU PKS ini bukan untuk mencampuri privasi rumah tangga, tetapi justru untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap kelompok rentan korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh anggota keluarga sendiri misalnya, kasus tersebut kerap terbungkap dan tidak terungkap karena dianggap sebagai urusan keluarga,” ujar Willy dalam Forum Legislasi bertajuk “Urgensi Pengesahan RUU PKS” di Jakarta, medio Maret lalu.

Untuk itu, Willy menilai RUU PKS mendesak untuk segera disahkan, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat. Saat ini, satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, sehingga itu merupakan situasi yang mencemaskan. Bahkan angka kasusnya dari tahun ke tahun terus naik secara fantastis. Kondisi tersebut berdasarkan catatan para pemerhati sudah dikategorikan dalam situasi darurat kekerasan seksual.

“Saya mencermati dari hasil dialog yang berkembang di Baleg, RUU ini sangat mendesak untuk segera disahkan. Karena secara statistik berdasarkan laporan Komnas HAM, angka kekerasan terhadap perempuan naik secara signifikan,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto: Tim/nvl

RUU PKS sangat dibutuhkan, sebab sudah menjadi bagian dari komitmen dan tugas konstitusi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali

Kosongnya Perlindungan Hukum

Hasil penelitian UN Women pada 2019 menyatakan adanya judicial streotyping atau berupa peradilan yang tidak independen, menyangkal keterangan korban, memberi stigma atau menyalahkan yang terjadi pada kasus-kasus kekerasan seksual. Bahkan, kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan sulit diproses secara hukum dan hukumannya rendah, kecuali kasus dengan korban anak.

Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Wiyanti Eddyono mengungkap adanya kekosongan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. “Ada kesenjangan sistem hukum. Aturan yang ada tidak berorientasi kepada hak korban tetapi kepada tersangka. Dalam KUHP misalnya, aturan yang ada belum menyediakan skema perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan. Terdapat kekosongan perlindungan hukum sebab hanya beberapa jenis kekerasan seksual yang sudah diatur,” kata Dosen FH UGM tersebut.

Jika disahkan nantinya, RUU PKS akan berfungsi sebagai hukum pidana khusus. Sebab pengaturan delik-delik atau bentuk-bentuk kekerasan seksual dianggap lebih jelas dan lebih dalam jika dibandingkan dengan RKUHP atau aturan lainnya. Kemudian, hukum acara memiliki kekhususan dalam proses pelaporan, penyidikan, penuntutan persidangan dan pascaputusan. Serta sebagai pencegahan non-penal policy.
Hak-hak yang dilindungi dalam RUU PKS, termasuk hak-hak korban dan keluarganya meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan termasuk pemulihan pasca putusan pengadilan hingga hak atas ganti rugi. Selanjutnya, RUU PKS akan menjalankan sistem peradilan pidana terpadu mulai dari proses pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

“Sudah tidak ada alasan lagi bagi RUU PKS untuk tidak didiskusikan. Kita butuh RUU ini untuk menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik dan memberikan perlindungan bagi perempuan. Sanksi yang ada saat ini hanya penjara, padahal untuk kekerasan seksual tidak cukup dengan pidana melainkan harus ada rehabilitasi dan mitigasi sehingga kasus serupa tidak berulang kembali,” kata Sri Wiyanti.

Hadirnya RUU PKS dinilai penting, sebab mampu mendefinisikan kejahatan-kejahatan yang belum dimasukkan sebagai kekerasan seksual menjadi kekerasan seksual yang dapat dipidana atau kriminalisasi. Selain itu, mampu menyeimbangkan sistem hukum sesuai amanat konstitusi, memberi perlindungan kepada korban mencapai keadilan yang selama ini diabaikan, adanya perlindungan khusus kepada kelompok rentan diskriminatif. Sekaligus, merevisi konsepsi hukum pidana dan pemidanaan yang memidanakan pelaku secara manusia.  (alw/sf)

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)