RUU Pendidikan Kedokteran: Upaya Wujudkan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memiliki implikasi penting dan strategis dalam konsepsi Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan dokter yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


 

RUU Pendidikan Kedokteran: Upaya Wujudkan Layanan Kesehatan yang Berkualitas

Dokter yang berkualitas dihasilkan dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang terbentuk dari sistem pendidikan kedokteran yang dapat menghasilkan lulusan dokter sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan atau humanis.

Secara konkret, pendidikan kedokteran harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertujuan pada empat tujuan besar, yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi dan profesional

Lalu berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi, memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Diantara tujuan pendidikan kedokteran tersebut, terdapat satu aspek penting dan strategis yakni dokter atau dokter gigi yang dihasilkan melalui pendidikan kedokteran tidak cukup sekedar berkualitas dan humanis. Akan tetapi, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tersebar merata di seluruh wilayah tanah air agar pelayanan kesehatan benar-benar merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i menilai, distribusi dokter ke seluruh penjuru Indonesia belum lah merata. Terkait hal itu, dalam revisi UU Dikdok nantinya akan mewajibkan masing-masing pemerintah daerah mengatasi kekurangan dokter di berbagai daerah dengan cara memberikan beasiswa kepada tiap calon dokter yang berasal dari masing-masing daerah dengan ikatan dinas terutama.

Usai tamat pendidikan menjadi dokter nantinya maka bisa langsung bertugas di daerah yang kekurangan jumlah dokter. Apalagi, banyak warga yang berminat menjadi dokter tetapi mengalami kendala ekonomi. Maka, diharapkan ke depan melalui partisipasi pemda menjadi solusi supaya distribusi dokter ke daerah-daerah itu bisa lebih merata karena dibiayai masing-masing pemda terutama daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Dengan demikian, Romo menegaskan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) yang bertujuan merevisi UU existing, UU Nomor 20 Tahun 2013, mendesak untuk disahkan. Tujuannya, mahasiswa yang telah lulus menempuh pendidikan di fakultas kedokteran terakreditasi yang memiliki kualitas akademik setara uji kompetensi dapat langsung memakai gelar dokter.

UU Dikdok ini harus segera direvisi. Pertama, soal terhambatnya mahasiswa yang sudah lulus dalam akademik dan juga profesi di kedokteran memiliki gelar dokter karena ada uji kompetensi. Melalui fakultas terakreditasi maka seharusnya sudah dianggap mumpuni menghasilkan dokter berkualitas setara uji kompetensi. Jadi, mahasiswa yang telah lulus bisa langsung memakai gelar dokter,” tandasnya usai memimpin kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, baru-baru ini.

Namun demikian, calon dokter yang akan membuka praktek tetap wajib untuk mengikuti uji kompetensi. Selain itu, biaya pendidikan kedokteran yang masih terbilang mahal di Indonesia menjadi sorotan Baleg. Maka, Romo mengusulkan opsi kemungkinan pemangkasan beberapa mata pelajaran, sehingga memungkinkan dokter tamat pendidikan lebih cepat tanpa harus mengurangi kualitas.

Rekomendasinya, perlu segera diajukan RUU tentang Pendidikan Kedokteran untuk menggantikan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang disusun khususnya berkenaan dengan batang tubuh Rancangan Undang-Undang serta disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan kedokteran berkaitan dengan upaya membangun atau mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan ketahanan nasional serta sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. RUU Pendidikan Kedokteran merupakan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, karena saat ini UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Pertimbangan secara filosofis adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran merupakan upaya dalam menghasilkan dokter dalam mendukung dan mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Adapun, landasan sosiologis adalah saat ini terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian seperti masalah afirmasi penerimaan mahasiswa dan pemerataan penyebaran dokter di seluruh tanah air, dukungan beasiswa bagi calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta yang kurang mampu.

Sedangkan landasan yuridis adalah karena UU Nomor 20 Tahun 2013 yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pendidikan kedokteran. Sasaran yang akan diwujudkan melalui ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RUU tentang Pendidikan Kedokteran ini adalah untuk menata kembali penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat serta tantangan global dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Peraturan-peraturan pelaksanaan atas amanat RUU tentang Pendidikan Kedokteran seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan Konsil Kedokteran Indonesia perlu segera dirancang secara simultan. Apabila rancangan ini telah disetujui, dalam waktu tidak lebih dari dua tahun seluruh peraturan-peraturan pelaksananya telah dibuat sehingga pada akhirnya dapat efektif dilaksanakan dan berguna untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. •pun/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)