RUU Penanggulangan Bencana: Tak Ada Titik Temu

Sejak disetujui dalam Rapat Baleg menjadi RUU usul inisiatif DPR pada Juli 2019, Rancangan Undang- Undang (RUU) Penanggulangan Bencana sebagai pengganti dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 terus mengalami dinamika pembahasan. Terkini, RUU yang diharapkan menjadi suluh atas penanganan bencana di Indonesia, resmi disetop pembahasannya karena tidak ada titik temu antara DPR RI dengan pemerintah.

 

RUU Penanggulangan Bencana: Tak Ada Titik Temu
RUU Penanggulangan Bencana: Tak Ada Titik Temu

Jika ditilik dari Naskah Akademiknya, RUU ini adalah implementasi penjabaran dari tujuan bernegara, yaitu Melindungi Segenap Bangsa Indonesia. Perlindungan yang diatur dalam RUU ini selaras dengan posisi Indonesia yang ditinjau dari sisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terjadi bencana dengan frekuensi cukup tinggi. Sehingga, diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari sisi urgensitas, Indonesia rentan dengan potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam, UU Penanggulangan Bencana yang eksis saat ini dinilai masih belum memadai untuk menanggulangi beberapa kategori bencana. Belum memadai dari sisi sosial penanganan bencana maupun dari sisi road map atau mitigasi pencegahan bencana.

Dari sisi sosial, banyak persoalan yang muncul setelah kejadian bencana, misalnya kemiskinan, keamanan, hingga ketahanan keluarga. Karena itu, koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan kementerian teknis dalam menangani persoalan bencana perlu diperkuat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, pemerintah menginginkan penganggaran kebencanaan, baik yang bersifat pencegahan maupun edukasi terhadap bencana, disebar ke beberapa kementerian/lembaga. Namun, untuk penanganan saat terjadi bencana, pemerintah inginkan adanya institusi non permanen bersifat task force.

Komisi VIII akan terus mempertahankan bahkan jika perlu diperkuat institusi kelembagaan tersebut (BNPB). Bahkan, jika diperlukan badan kebencanaan, dalam draf usulan Komisi VIII, mempunyai wewenang untuk koordinasi sampai ke tingkat daerah.

“Apakah itu akan ada badan daerah yang berada di dinas-dinas itu, tetapi ada pasal rentang kendalinya. Dia bisa memerintah dinas-dinas yang berkaitan dengan penanggulangan bencana,” ujar Marwan.

Politisi PKB ini tidak mempermasalahkan jika RUU ini terus mandeg akan dilanjutkan pada DPR RI periode selanjutnya. Toh, keberadaan BNPB sejauh ini masih dapat menggunakan UU yang lama. Bahkan, jika RUU ini kelak disahkan sebagaimana keinginan dari Komisi VIII, maka BNPB akan memiliki kekuatan rentang kendali ke daerah dalam penanganan bencana di level dinas. Termasuk, memperjelas mana yang termasuk kategori bencana atau bukan.

“Saat ini di berbagai pasal disebutkan rob bukan bencana. Tetapi, jika rob itu sudah makan korban itu termasuk bencana. Jadi sementara ini kita setop dulu pembahasan sampai pemerintah mau menurunkan egonya,” ujar Marwan.

Resmi disetop

Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 resmi memutuskan untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Kesepakatan ini diambil usai Pimpinan Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Pada rapat kerja yang dilaksanakan pada 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi VIII DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat I. Karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” jelas Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Dalam pembahasan RUU penanggulangan bencana itu terdapat perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB. DPR RI, mengajukan untuk BNPB disebutkan secara eksplisit pada bab kelembagaan sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini untuk memperkuat BNPB diantaranya melalui anggaran, kelembagaan, dan koordinasi. Sementara DIM yang diajukan oleh pemerintah bab kelembagaan hanya diisi dengan kata-kata badan, untuk memberikan fleksibiltas kepada Presiden.

Jadi Kontraktor

Di masa-masa kuliah, Bakri melihat peluang bisnis lain di luar usaha sembako dan kelontong. Ia melihat saat itu pembangunan di Jambi tengah berkembang pesat. Hal itu ditandai dengan banyak teman dan sahabat-sahabatnya yang menjadi kontraktor. Sehingga Bakri pun merubah haluan dengan berdagang bahan-bahan bangunan.

Saat itu tidak sedikit kontraktor yang mengambil bahan-bahan bangunan untuk proyeknya di toko bangunan milik Bakri. Tak berlebihan jika kemudian usahanya itu berkembang pesat. Dan di saat itu pula ia mencoba ‘mencuri’ ilmu dari teman-teman kontraktornya. Hingga akhirnya ia tertarik untuk mengikuti jejak rekannya tersebut dengan menjadi kontraktor.

Proyek pertama yang datang kepadanya adalah tawaran untuk membangun Masjid di salah satu desa tertinggal di Provinsi Jambi, namun dengan dana yang sangat terbatas. Pihak pengelola Masjid hanya memiliki dana 20 juta, sementara dana yang dibutuhkan untuk membuat masjid tersebut sekitar 40 jutaan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bakri yang memang baru memulai langkahnya menjadi kontraktor. Dengan tekad dan nekat, ia mengamini untuk mengerjakan proyek pembangunan masjid tersebut.

Singkat cerita, berkat kegigihannya dan niat baik, Ia berhasil membangun masjid tersebut sesuai dengan rencana. Sontak, hal itu mengundang decak kagum dari semua pihak, termasuk dari pemerintah daerah yang notabene sebagai pemberi proyek tersebut. Bagaimana bisa dengan dana yang hanya setengahnya bisa berhasil membangun masjid dengan spesifikasi dan bentuk sesuai yang direncanakan. Usut punya usut, ternyata selain menomboki dari kantong sendiri, ia meminta bantuan saudara-saudaranya untuk menjadi donator pembangunan masjid tersebut.  

Siapa sangka niat baiknya itu berbuah manis. Debut perdananya sebagai kontraktor itu membuka peluang lain. Salah satu proyek lainnya yang berhasil ia kerjakan adalah pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Sejak saat itu, ia pun berhasil mendirikan beberapa perusahaan.

“Akibat perdebatan mengenai kelembagaan ini, rapat panja diskors beberapa kali dan lobby dengan Menteri sosial, selaku pemegang Surat Presiden (Supres) mengenai rancangan undang-undang penanggulangan bencana juga sudah dilakukan namun tak kunjung membuahkan hasil,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sesuai Pasal 107 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan UU dan Pasal 162 Ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan RUU, pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

“Karena itu kami mengusulkan di forum yang terhormat ini dan mohon persetujuannya untuk memutuskan penghentian pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana sebagaimana telah diputuskan dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dan memberikan kesempatan pada Komisi VIII DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang lainnya yang sesuai dengan bidang tugas lainnya,” tutup Yandri. •rdn/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)