RUU P2SK, Langkah Awal Omnibus Law Sektor Keuangan Indonesia

Pada Rapat Paripurna 20 September 2022 lalu, Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

RUU P2SK sendiri merupakan Omnibus Law pada sektor keuangan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Bukan tanpa alasan RUU P2SK menjadi undang-undang sapu jagad. Ada 339 pasal yang terangkum dalam 24 bab ini, berkaitan dengan 15 UU lain yang mengatur berbagai aspek pada sektor keuangan, antara lain kelembagaan, perbankan, pasar keuangan, perasuransian, perkoperasian, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), akses pembiayaan,hingga perdagangan karbon.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 tersebut 8 dari 9 fraksi di DPR menyatakan persetujuannya, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang memberikan minderheid nota (menerima dengan catatan) bagi RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif komisi XI tersebut. Disampaikan oleh Hidayatullah, PKS memberikan setidaknya 22 butir catatan yang salah satunya terkait dengan lembaga supervisi yang sempat menjadi sorotan.

persetujuannya, sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang memberikan minderheid nota (menerima dengan catatan) bagi RUU yang sebelumnya merupakan usul inisiatif komisi XI tersebut. Disampaikan oleh Hidayatullah, PKS memberikan setidaknya 22 butir catatan yang salah satunya terkait dengan lembaga supervisi yang sempat menjadi sorotan.

“Fraksi PKS berpendapat bahwa eksistensi dan penguatan peranan badan supervisi pada BI,

OJK, dan LPS penting untuk memperkuat governance sektor keuangan. Dengan demikian sangat penting untuk memperkokoh peranan dan fungsi badan supervisi pada BI, OJK, dan LPS. Desain kelembagaan badan supervisi juga perlu memaksimalkan peranan badan supervisi yang anggotanya sebagian besar dari akademisi dan profesional,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI yang juga Anggota Badan Legislasi itu.

RUU P2SK memuat pasal tentang pembentukan badan supervisi yang tugasnya menjadi perpanjangan tangan DPR dalam mengawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelumnya, terlebih dahulu dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia.

Selain itu, hal lain yang tak kalah menjadi sorotan adalah dorongan untuk pengaturan inovasi teknologi sektor keuangan atau financial technology yang mencakup sistem pembayaran hingga penghimpunan dan/atau penyaluran dana yang marak dibicarakan. Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy menegaskan bahwa RUU P2SK harus mampu menjadi payung hukum bagi keberadaan inovasi jasa keuangan di Tanah Air. Payung hukum tersebut untuk memberikan regulasi, khususnya dampak dari beragam model transaksi yang baru bagi masyarakat.

Selanjutnya, pembahasan RUU P2SK ini akan dilakukan di Komisi XI dengan langkah awal penyusunan daftar inventarisasi masalah oleh pemerintah sebelum nantinya akan dibahas bersama oleh dua belah pihak. •uc/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)