RUU Masyarakat Hukum Adat, Pertaruhan Keberlangsungan Identitas Bangsa

Sebagian masyarakat adat hidup dalam kemiskinan dan tertindas akibat ketimpangan penguasaan sumber-sumber kehidupan oleh penguasa. Padahal bangsa kita telah menikmati banyak manfaat dari apa yang diberikan masyarakat adat dalam menjaga alam Indonesia. Untuk itu, kehadiran Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menjadi penting.

Eksistensi masyarakat adat di zaman ini, lama kelamaan semakin terkikis dengan proses-proses modernisasi yang menjalar di seluruh dunia dengan adanya globalisasi. Proses industrialisasi yang merupakan bagian globalisasi, dianggap tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran keadatan yang lebih mementingkan bagaimana menciptakan keseimbangan alam. 

Saat ini sebenarnya sudah banyak Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama UU di bidang sumber daya alam. Namun, alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, kebanyakan implementasi UU melalui berbagai peraturan turunannya malah dianggap ‘merampas’ hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka. UU yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat.

Oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah UU khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak mereka. Sehingga masyarakat adat bisa lestari dalam mengarungi kehidupan di zaman modern. Adalah Fraksi Partai NasDem yang mendorong agar RUU MHA bisa diparipurnakan untuk menjadi inisiatif DPR dan segera dibahas, karena sesungguhnya RUU ini sudah didorong belasan tahun lamanya, namun hasilnya selalu mandek.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, secara gradual identitas Indonesia semisal bahasa dan suku-suku bangsa mulai lenyap. Hal tersebut pada akhirnya mendasari kenapa RUU MHA harus bisa diwujudkan sebagai UU. Indonesia dewasa ini dikatakannya mulai melupakan proses-proses sejarah yang telah menciptakan identitas tersebut. 

“Padahal kalau kita rujuk sidang BPUPKI dulu, Bung Karno, Moh. Yamin itu menegaskan nusantara. Indonesia itu hadir dari kesatuan-kesatuan adat. Nah proses itu yang terkadang kita lupa. Kita dengan serampangan, kita dengan gegabah banyak kehilangan identitas nasional. Itu yang kita sudah lupa,” tegas politisi Fraksi Nasdem tersebut.

Willy menerangkan, ekspresi utama dari sebuah bangsa merupakan bahasa. Kemudian menilik milestone perjuangan kemerdekaan, para pejuang berusaha mempersatukan ragam kebudayaan Indonesia, namun dengan tidak menghilangkan identitas kedaerahannya. Untuk itu, ia berharap RUU MHA dapat meletakkan porsi ideal dalam rangka melindungi masyarakat adat. 

“Tak ada lagi negara sekaya kita. Terus masa kita mau membiarkan secara gradual Bahasa-bahasa daerah itu hilang, tenggelam. Apa fungsinya kemudian kita memproklamasikan sebuah bangsa yang kaya lah, bangsa yang hebat lah.  Bangsa yang kaya dan hebat kan bangsa yang menghargai sejarahnya. Untuk itu kami ingin meletakkan itu secara proporsional,” imbuhnya. 

Ketimpangan peradaban telah menyebabkan identitas suku-suku di Indonesia mulai menghilang. Untuk menjaga agar suku-suku di Indonesia tetap lestari, maka pembahasan RUU ini menjadi penting untuk dilanjutkan. Willy mengaku menyadari betul bahwa RUU MHA akan menjadi peluang untuk bagaimana dapat mensejahterakan masyarakat adat. 

“Selain untuk memberikan eksistensi dan pengakuan, kita juga harus memiliki skema bagaimana kesejahteraan bagi mereka. Kan ironi sekali ya, jangan seperti Aborigin, atau seperti Indian yang saat ini mereka dikonservasi hanya untuk urusan pariwisata. Kan kita tidak ingin seperti itu. Maka kemudian skema ekonomi mereka, afirmasi kepada mereka itu juga harus jelas,” ujarnya. 

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. Foto: Jaka/nvl
ekspresi utama dari sebuah bangsa merupakan bahasa.

Salah satu kesejahteraan yang dibutuhkan masyarakat adat menurut Willy adalah negara harus dapat memberikan kepastian bagi masyarakat adat untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan. Diketahui kebanyakan masyarakat adat di pedalaman masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal tersebut di zaman ini dianggap sebagai hal tabu bagi segenap masyarakat. 

Untuk itu harus dimasukkan pasal yang dapat menjamin ritual keagamaan masyarakat adat. “Ada advokasi bagi mereka, ada kemudian afirmasi-afirmasi untuk ekonomi, hak-hak untuk menjalankan ritual keagamaan mereka. Nah itu kan keyakinan mereka, ritual mereka itu kan harus ada kepastian untuk bisa menjalankan hal-hal seperti itu,” ucap Willy. 

Willy menambahkan RUU MHA akan dapat memberikan keadilan dan perlindungan terhadap pengakuan kebudayaan masyarakat adat. Selama ini, banyak penggusuran terjadi dengan mengesampingkan keberadaan masyarakat adat. RUU tersebut menurut Willy akan memberikan perlindungan kepada elemen serta komponen bagian dari masyarakat yang lemah. 

“Eksistensi itu berkaitan dengan pengakuan kebudayaan mereka, pengakuan bahasa mereka, pengakuan hak-hak mereka. Nah itu yang kemudian harus kita dudukkan. Jangan kemudian bangga nanti yang tergusur atas nama pembangunan negeri. Tentu kita tidak bisa memisahkan dengan pembangunan, tetapi hak-hak mereka yang harus diberikan perlindungan,” tandas Willy. 

Palu Sidang. Foto : Runi

Pada intinya di tengah segala modernitas yang terjadi saat ini, masyarakat yang ada di Indonesia harus selalu dapat hidup berdampingan. Jumlah 1.340 suku di Indonesia yang terhitung pada tahun 2020 menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat mempersatukan seluruhnya dan memberikan perlindungan, serta menciptakan keharmonisan dan perdamaian bagi segenap Bangsa Indonesia. l er/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)