RUU KIA Upaya Negara Wujudkan Generasi Berkualitas

Rancangan Undang Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada 30 Juni 2022 lalu resmi menjadi RUU inisiatif DPR. Pengesahan usulan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna usai sembilan fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.

RUU KIA Upaya Negara Wujudkan Generasi Berkualitas 
RUU KIA Upaya Negara Wujudkan Generasi Berkualitas

RUU ini sempat menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal salah satu tujuan hadirnya RUU ini adalah untuk menekan angka stunting yang saat ini masih cukup tinggi.

Berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (PK 21), jumlah risiko stunting di Indonesia mencapai 21,9 juta keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 yang menyatakan angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Padahal, pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14 persen pada tahun 2024. 

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amalia menjelaskan, sebagai pengusul, Komisi VIII DPR RI berharap akan munculnya perhatian pemerintah di 1000 hari pertama kelahiran anak. Rentang waktu tersebut menjadi momen krusial pada tumbuh kembangnya anak, kesehatan dan juga aspek lainnya yang sangat penting untuk diperhatikan.

Dalam 1000 hari pertama tersebut, perhatian tidak melulu hanya pada bayi, namun juga pada keluarganya selaku supporting system tumbuh kembangnya bayi.

“Jadi memang basisnya harus keluarga. Jadi ketika bicara ibu dan anak, itu konteksnya harus dengan keluarga. Termasuk juga ketika ibunya bekerja, berarti supporting atau ruang lingkup pekerjaan itu jadi bagian yang sangat penting. Hal itu menjadi konsen pembahasan RUU KIA,” ujar Ledia kepada Parlementaria

Jadi nanti, lanjutnya, di 1000 hari pertama atau sekitar 3 tahun, seringkali menjadi masa-masa di mana orang tua berpeluang untuk membawa anak ke kantor, disusui dan lain sebagainya.

“Jadi hal yang perlu kita dorong untuk kita kemudian kita lakukan, itu.” tegas Ledia.

Menanggapi penolakan yang terjadi di masyarakat, khususnya pihak pengusaha, Ledia mengatakan hal itu bisa diatur oleh perusahaan jika para pengusaha mau. Menurut politisi Fraksi PKS ini, pekerja perempuan sendiri cenderung produktif karena ketekunan dan konsentrasinya, sehingga produktivitas perusahaan terjaga. Dirinya berharap kehadiran perempuan tidak sekedar hanya untuk diambil keuntungannya semata dan tidak terperhatikan kondisinya.

“Ini harus seimbang juga, jangan cuma ngambil keuntungan bagi perusahaan saja tapi kita harus memikirkan bahwa bangsa ini kan ke depannya harus diperhatikan. Nanti siapa yang akan menjadi masa depannya kalau si anak-anak itu enggak dapat gizi yang cukup. Gizi yang cukup kan pertama dari ASI kedua dengan perhatian,” ungkap Ledia. 

Rentang Waktu Cuti Melahirkan

Ada beberapa poin yang cukup menjadi sorotan dari RUU KIA. Yaitu cuti melahirkan 6 bulan, waktu istirahat jika keguguran 1,5 bulan, suami berhak cuti paling lama 40 hari, perempuan berhak dapat waktu dan tempat menyusui serta ibu dan anak dapat kemudahan gunakan fasilitas umum.

Dalam RUU tersebut, ada anggapan cuti untuk ibu yang baru melahirkan terlalu lama. Tak hanya itu, polemik juga muncul ketika RUU tersebut mengatur cuti maksimal 40 hari bagi suami atau ayah yang istrinya baru saja melahirkan.

“Pada dasarnya, ketika bicara soal cuti ayah, konteksnya adalah bagaimana sang ayah membersamai seorang ibu dalam tumbuh kembang anak. Hal seperti ini sudah diberlakukan di berbagai negara seperti di Jepang ada di Skandinavia,” terang politisi asal Jawa Barat.

Banyak terjadi kasus di mana ibu mengalami baby blues atau hal lainnya pasca melahirkan, sehingga perlu pendampingan sosok ayah. Harapannya adalah di awal pertumbuhan, anak itu bisa terus dengan baik bisa mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua yang saling membantu dan menguatkan.

“Itu bisa menjadi lebih baik bagi tumbuh kembangnya anak. Perkembangan anak juga investasi. Jangan ngomongin cuma yang sekarang, investasi jangka panjang sebenarnya membesarkan anak,” imbuh Ledia.

Ia menjelaskan, poin-poin besarnya undang-undang tersebut yakni terkait apa saja kepada ibu, baik di dalam keluarga inti maupun keluarga besar, di perusahaan, tumbuh kembang anaknya, bagaimana menyusui dan sebagainya.

Itu jadi bagian yang terusmenerus harus diperhatikan. Jadi bukan cuma pas keluar undangundangnya saja habis itu enggak. Ini harus terus-menerus karena akan selalu ada masalahnya. Memang kalau yang bekerja di informal itu ada yang belum dan tidak diperhatikan. Tapi kita sendiri sebagai pekerja informal belum punya pengaturan secara khusus,” tegasnya.

Terkait progres dari RUU KIA ini, Ledia mengaku bahwa saat ini Baleg DPR RI masih menunggu surat presiden beserta DIM-nya. Ia berharap meski RUU ini adalah usulan dari DPR RI, pemerintah tetap memiliki i’tikad baik untuk dapat membahasnya bersama sebab RUU usulan ini merupakan kebutuhan masyarakat

Dibahas Secara Terbuka

Selain permasalahan di atas, kemunculan RUU KIA ini dikhawatirkan akan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Hal ini mendapat penegasan oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. Dirinya menjamin pembahasan RUU ini akan dilakukan secara terbuka dengan mendengarkan masukan langsung dari berbagai stakeholder, sehingga gesekan-gesekan antar kedua regulasi tersebut dapat segera dihindari. Terlebih, RUU ini sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk membentuk generasi emas Indonesia dan membangun SDM Indonesia yang berkualitas.

“(RUU KIA) tidak akan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, nanti bisa duduk bersama untuk mendiskusikannya. Kalau bicara SDM berkualitas maka basisnya adalah mulai dari hulu, bagaimana peran negara memberikan perhatian kepada anakanak Indonesia dan kualitas keluarga meningkat,” kata legislator dapil Jawa Timur XI tersebut. •hal/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)