Revisi UU Penanggulangan Bencana, Upaya DPR Perkuat BNPB

DPR memiliki cita-cita agar penanggulangan bencana Indonesia ke depannya terintegrasi, baik dalam manajemen mitigasi bencana, penanganan keadaan darurat bencana maupun rehabilitasi atau pemulihan pasca bencana termasuk penangan bencana non alam berupa wabah atau pandemi. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

Ketua Panitia Kerja Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Ace Hasan Syadzily mengatakan, RUU ini menjadi sebuah perwujudan komitmen dan kesungguhan DPR dalam melakukan penataan serta perbaikan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.

Menurut Ace, implementasi UU Penanggulangan Bencana sebenarnya telah menunjukkan banyak kemajuan. Antara lain, terbitnya berbagai kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana serta meningkatkan pemahaman risiko dan sistem peringatan dini. Kesiapsiagaan terhadap bencana pun dipandang telah terbangun.

“Akan tetapi, seiring berkembangnya waktu dan kompleksitas penangan bencana, setelah dievaluasi memang diperlukan adanya kebijakan baru sehingga dapat melaksanakan manajemen kelembagaan yang lebih terarah dan terpadu,” ujar Ace.

Diakui Ace, sampai saat ini DPR dan pemerintah masih berbeda pendapat terkait beberapa materi yang tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM), khususnya pada aspek kelembagaan. DPR secara tegas ingin mengatur keberadaan kelembagaan BNPB dan BPBD.

Sebaliknya, kata Ace, pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit tentang BNPB dan hanya menyebutkan bahwa penanggulangan bencana ditangani oleh satu  badan. Dalam DIM, pemerintah beralasan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan sehingga memudahkan dalam melakukan perubahan sesuai kondisi dan perkembangan.

Tentu inikan berbeda dengan pandangan Komisi VIII DPR RI yang justru ingin memperkuat keberadaan BNPB dan BPBD yang selama ini telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai leading sektor dalam proses penanggulangan bencana

 “RUU Penanggulangan  Bencana sudah selesai jika DPR dan pemerintah menemukan kesepakatan soal kelembagaan ini. DPR tegas menginginkan menyebutkan ini karena BNPB berfungsi tidak hanya sekedar saat darurat bencana, tetapi juga diarahkan pada mitigasi,” tuturnya.

Pengalokasian Anggaran Bersumber dari APBN/APBD.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

Isu lainnya yang berkembang dalam pembahasan RUU ini adalah terkait anggaran atau pengalokasian dana untuk penanggulangan bencana. RUU ini mengamanatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana sebesar 2 persen dari APBN serta APBD. Sementara dalam aturan sebelumnya hanya dinyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai.

Aturan ini dirumuskan karena kerawanan bencana di Indonesia serta membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai pengeluaran negara yang diatur UU (mandatory spending) untuk mendorong pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

“Kami menyebutkan mesti ada alokasi yang spesifik karena di dalam prakteknya terutama APBD di daerah, banyak daerah-daerah yang memang tidak mengalokasikan anggaran secara khusus untuk penanggulangan bencana, maka oleh karena itu banyak peristiwa bencana yang tidak dengan cepat diantisipasi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran tersebut,” sebutnya.

Sementara pemerintah menyebutkan bahwa perihal anggaran tidak perlu disebutkan secara eksplisit karena selama ini penanggulangan bencana di Indonesia sudah menggunakan mekanisme dana siap pakai.  “Soal anggaran ini tentu kami setuju. Bisa dipertimbangkan untuk mengikuti pandangan pemerintah, tetapi terkait dengan yang kelembagaan, tentu kami tetap bersikeras memperkuat BNPB di dalam konteks penanggulan bencana kita,” tegas politisi  Fraksi Partai Golkar itu.

Jika DPR dan pemerintah tak kunjung mendapatkan titik temu, sambung Ace, bukan tidak mungkin pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dihentikan. Sebab, Komisi VIII juga masih memiliki berbagai rancangan undang-undang yang belum sempat dibahas.

“Kita berikan waktu hanya dalam satu masa sidang lagi, jika di dalam satu masa sidang ini artinya nanti bulan desember kita masih belum menyelesaikan undang-undang ini maka undang-undnag ini akan di drop,” ucapnya.

Senada dengan Ace, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengusulkan agar RUU tentang Penanggulangan Bencana dicabut dari pembahasan tingkat satu dan diajukan kembali pada Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2023. Usulan ini disampaikan Bukhori lantaran belum diperolehnya kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait postur lembaga penyelenggara penanggulangan bencana yang akan diatur dalam revisi UU Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, dibutuhkan waktu yang memadai bagi pemerintah dan DPR untuk menemukan titik temu atas kebuntuan yang terjadi. Salah satu isu yang mengundang perdebatan tajam antara pemerintah dan DPR adalah tidak disebutkannya nomenklatur BNPB dan BPBD di dalam DIM yang diajukan oleh pemerintah.

Dalam Bab IV tentang Kelembagaan Pasal 11 RUU Perubahan atas UU Penanggulangan Bencana sesuai DIM yang diajukan pemerintah hanya dijelaskan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh ‘Badan’ yang diatur oleh landasan hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres). 

”Pemerintah sama sekali tidak menjelaskan seperti apa ‘Badan’ penanggulangan bencana yang dimaksud. Ini artinya, bencana yang sedemikian banyak di negeri ini justru hanya akan dikelola secara ad hoc,” pungkas Bukhori. l rnm/es

 “RUU Penanggulangan  Bencana sudah selesai jika DPR dan pemerintah menemukan kesepakatan soal kelembagaan ini. DPR tegas menginginkan menyebutkan ini karena BNPB berfungsi tidak hanya sekedar saat darurat bencana, tetapi juga diarahkan pada mitigasi,”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)