Revisi UU Dikdok Beri Implikasi Penting dalam Konsep Pendidikan Kedokteran

Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) memiliki implikasi penting dan strategis dalam konsepsi Sistem Pendidikan Kedokteran di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukan dokter yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dokter yang berkualitas dihasilkan dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas.

Kualitas pendidikan kedokteran dibentuk oleh sistem pendidikan kedokteran yang dapat menghasilkan lulusan dokter sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desakan segera merevisi UU Dikdok pun datang dari semua kalangan terutama para dokter dan mahasiswa kedokteran. Pertimbangannya, melalui penyempurnaan UU Dikdok dapat semakin memberikan ketegasan dan kejelasan ketentuan materi muatan serta mengakomodasi perkembangan atau kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat secara nasional dan global. 

Desakan untuk merevisi tersebut semakin menguat melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pendidikan Kedokteran Baleg DPR RI Willy Aditya  menyatakan, Baleg terbuka menerima masukan perubahan UU Dikdok untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran, menciptakan kelulusan dokter andal di mata internasional dan menggabungkan spirit kemajuan revolusi industri 4.0. Terlebih, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuka peluang bagi dokter impor masuk ke dalam negeri.

Oleh karena itu, Willy menegaskan isu yang menjadi perhatian utama adalah restorasi humanisme. UU Dikdok Nomor 20 Tahun 2013 dinilai memberi legitimasi atas formal dan panjangnya masa pendidikan hingga legalitas profesi seorang dokter. Sejumlah aturan yang dikandungnya menunjukkan panjangnya birokrasi yang berbanding lurus dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Ribuan calon dokter pun tidak dapat menjalankan profesinya akibat terjegal syarat legal formal.

Belum lagi kompetensi dalam Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kedokteran Gigi, seleksi calon mahasiswa, pembiayaan pendidikan kedokteran, standar kompetensi dokter, dokter magang, uji kompetensi, adaptasi, pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan, ijazah, sertifikasi, kompetensi, sertifikasi profesi, organisasi profesi, konsul kedokteran Indonesia, dokter layanan primer dan distribusi dokter.

Revisi UU Dikdok akan terus diperjuangkan Baleg untuk segera diadakan perubahan secara fundamental. Saat ini proses penggodokan di DPR RI sudah dalam tahap penyusunan draft RUU dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Beberapa substansi yang perlu direvisi antara lain kurikulum pendidikan kedokteran. Kurikulum tersebut sangat penting, mengingat selama ini kurikulum tidak diatur secara spesifik oleh UU yang ada selama ini sehingga menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan kedokteran.

Restorasi humanisme pendidikan kedokteran memberikan harapan dan masa depan bagi tenaga kesehatan Indonesia. Pendidikan kedokteran perlu menghasilkan lulusan kompetitif untuk menghasilkan restorasi pendidikan kedokteran yang humanis. Maka, perlu ada beberapa isu strategis yang harus dijelaskan dalam UU meliputi peningkatan kompetensi dan sebagainya.

Saat ini untuk melaksanakan pendidikan kedokteran masih mengacu pada UU Tahun 2013 dengan aturan turunan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018. Di mana, dalam pendidikan itu harus menghasilkan standar pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Itulah yang menjadi tanggung jawab dan ini payung hukumnya itu memang harus diperjelas untuk penyesuaiannya. 

Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syams. Foto: jaka/jk
Covid-19 ini memberitahu kita bahwa ada masalah di ketersediaan dokter. Tentu ini ada masalah, utamanya di hilir, yaitu pendidikan dokter

JAWAB PERMASALAHAN KETERSEDIAAN DOKTER

Anggota Baleg DPR RI Hasnah Syam mengapresiasi disetujuinya revisi UU Dikdok masuk dalam Prolegnas 2021. Pendidikan Kedokteran merupakan subsistem dari sistem Pendidikan Nasional yang tidak terpisah dengan Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Ketahanan Nasional. Dalam pandangannya, Hasnah Syam mengatakan secara substansi RUU Pendidikan Kedokteran memuat seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia yang menurutnya masih bermasalah.

“Covid-19 ini memberitahu kita bahwa ada masalah di ketersediaan dokter. Tentu ini ada masalah, utamanya di hilir, yaitu pendidikan dokter,” tutur Hasnah. Untuk itu menurutnya, RUU ini akan memberikan perbaikan untuk sistem kesehatan ke depannya. Utamanya dalam proses pencetakan dokter. Dengan demikian, melalui RUU Pendidikan Kedokteran tiada lagi kekurangan tenaga dokter di pedalaman, tiada lagi masyarakat yang mengeluh tiada dokter di PKM, dan utamanya pendidikan dokter ini menciptakan dokter yang berorientasi untuk kemaslahatan masyarakat. 

 Masuknya revisi UU Dikdok ke dalam Prolegnas tahun 2021 mendorong Baleg DPR RI untuk terus mempersiapkan pembahasan revisi UU tersebut. Anggota Baleg DPR RI Nurul Arifin mengatakan, ada lima hal yang menjadi urgensi pembahasan RUU tersebut. Pertama, mengenai uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter (UKMPPD) yang menjadi satu-satunya syarat kelulusan, dianggap menjadi masalah bagi mahasiswa kedokteran karena selama mengulang UKMPPD banyak mahasiswa yang masih diharuskan membayar SPP, sementara sudah tidak ada lagi proses pembelajaran.

“Poin kedua, saat ini kurang lebih terdapat 3000 mahasiswa yang belum mengikuti uji kompetensi adapun uji kompetensi ini dilaksanakan empat kali dalam satu tahun dan keberadaan mahasiswa yang belum lulus uji kompetensi ini tentu saja menyulitkan mereka yang ingin segera berpraktek sebagai dokter,” tandas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. 

 Faktor ketiga yang merupakan salah satu pokok revisi dalam RUU ini adalah mengenai pendidikan akademik profesi yang terdiri dari penugasan dan pengembangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi klinis untuk berpraktek. Selanjutnya, pendidikan kedokteran selama ini sudah terintegrasi dengan tiga ranah yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga antara akademik dan profesi tidak dapat dipisahkan.

Poin terakhir, beberapa tujuan pendidikan kedokteran adalah sebagai berikut, pertama, memberi kepastian hukum pendidikan kedokteran, kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, ketiga, mewujudkan pendidikan mutu, keempat, menghasilkan dokter yang kompeten serta kelima, memenuhi keberadaan dokter di Indonesia. Menutup pernyatannya, Nurul berharap revisi UU Dikdok dapat memberikan solusi yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan kedokteran nasional. l pun/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)