Revisi UU ASN Perlu Sesuaikan Perkembangan Zaman

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) telah ditetapkan menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2021. Hingga kini pembahasan RUU tersebut masih terus dilakukan Panitia Kerja (Panja) RUU ASN Komisi II DPR RI dengan menyerap aspirasi dan pandangan berbagai pakar dan akademisi melalui rapat dengar pendapat.

Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal. Foto: Geraldi/nvl

Sebelumnya, pengajuan perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang UU ASN ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, di antaranya adalah UU ASN dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi ASN dan kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengungkapkan selama 7 tahun berlaku, perlu ada penyesuaian-penyesuaian terhadap UU ASN yang menyangkut aspek-aspek kehidupan dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi.

“Sebelumnya keberadaan UU (ASN) ini adalah dari UU Pokok-Pokok Kepegawaian yang diatur dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Kemudian, tentunya dalam perkembangan sutuasi yang sangat cepat dengan perubahan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi yang kita alami saat ini tentunya kita perlu melakukan semacam penyesuaian ulang,” ujarnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Selain itu, masih kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, permasalahan mengenai perubahan sistem kepegawaian yang sebelumnya telah diatur dalam UU ASN yakni dengan membagi manajemen ASN menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi salah satu pokok perbincangan dalam pembahasan RUU ASN ini.

Dalam pembagian managemen ASN tersebut, UU ASN tidak hanya mengenal pegawai pemerintah sebagai pegawai tetap, yaitu PNS, akan tetapi juga memperkenalkan sebuah sistem kepegawaian baru berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu/kontrak, yaitu PPPK. Namun demikian, dalam UU ASN sebelumnya sama sekali tidak dijelaskan alasan dan kriteria mengenai pembagian managemen kepegawaian tersebut.

Untuk itu, harapnya, RUU ini diharapkan dapat memastikan dan menyempurnakan UU ASN dengan melakukan perubahan ketentuan, terutama mengenai manajemen rekrutasi dan kesejahteraan PPPK, Penegasan tentang status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya PNS dan PPK untuk menciptakan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap ASN.

Sebelumny, Akademisi Prof. Dr. Eko Prasojo dalam RDPU dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, Pemerintahan Indonesia saat ini masih berada pada Governance 1.0 yang masih berorientasi pada bureaucratic-oriented political model, sedangkan perkembangan Public Governance di dunia, saat ini sudah memasukai era Governance 4.0 yang sudah berorientasi pada teknologi informasi.

“Pada kenyataannya memang terjadi gap yang besar antara revolusi industri 4.0 dengan governance atau ekosistem yang kita miliki pada saat ini. Yang sebenarnya masih berada di governance 1.0. Jadi kita harus loncat ini dari 1.0 kepada 4.0,” papar Eko.

Dorong Penguatan Komisi ASN

Di sisi lain, persoalan mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga menjadi sorotan dalam pembahasan RUU ASN ini. Dalam sejumlah pertemuan dengan pemerintah, fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI berharap adanya penguatan terhadap KASN tersebut. Hal ini dikarenakan sistem meritokrasi tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya kontrol yang kuat, sehingga penguatan KASN ini menjadi concern pembahasan yang penting.

Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman mengungkapkan dukungannya terhadap keberadaan KASN yang sebelumnya diwacanakan untuk dihapus. Menurutnya, perlu ada penguatan kelembagaan terhadap KASN. “Jadi ini memang perlu kita pertegas supaya KASN ini lebih kuat dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga tentang regulasi untuk memperkuat KASN ini sendiri. Dan ini juga tercermin di dalam pengambilan keputusan (oleh KASN) dan juga apa yang dieksekusi rekomendasinya,” ungkapnya.

Selama itu, ia melihat regulasi yang mengatur tentang kelembagaan KASN masih belum diatur dengan jelas. Sehingga mempengaruhi kerja-kerja KASN yang belum bisa maksimal. “Saya melihat ini regulasinya seperti peraturan pemerintahnya juga masih kurang komisi ASN ini. Makanya kurang menggigit kalau saya lihat eksekusinya pun agak gimana ya separo-separo,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Arsyad juga menilai penguatan terhadap KASN bertujuan salah satunya sebagai fungsi pengawasan terhadap merit sistem serta sebagai bentuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Sudah jelas disampaikan, bahwa tujuan, tupoksi dari KASN ini untuk mempercepat dan pengawasan dari merit system. Karena tujuan merit system ini terakhirnya bagaimana Indonesia hebat,” tambah legislator dapil Riau I ini.

Senada, Anggota Komisi II DPR RI Heru Sudjatmoko juga mengusulkan adanya penguatan terhadap KASN. Ia mengungkapkan bahwa konsep awal perubahan UU ASN yang akan menghapus KASN perlu diubah terlebih dahulu sebelum dibahas secara mendalam. “Saya pikir kita perlu ada keberanian walaupun konsep awal perubahan undang-undang akan menghapus KASN, tapi dalam perkembangannya justru ingin KASN ini diperkuat,” usulnya.

Selain itu, Heru juga mencontohkan di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, yang sudah menganut merit sistem tidak hanya dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga dalam partai politiknya. “Karena sebelum itu kami sudah berbicara lho, mestinya (KASN) justru diperkuat, karena kita yakin dari berbagai referensi negara-negara yang sudah maju itu mereka ketat menganut merit system, bukan hanya dalam birokrasi pemerintahan lingkungan pegawai negeri, bahkan juga dalam partai politik,” imbuhnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, sistem meritokrasi tidak dapat ditawar dan harus secara bertahap diperkuat dalam praktinya. Oleh sebab itu KASN sebagai lembaga yang berperan dalam pelaksanaan merit sistem ini juga perlu diperkuat alih-alih dihapus. “Oleh karena itu sekali lagi (KASN) diperkuat dan sekali lagi saya pikir seiring dengan merit system di birokrasi pemerintahan, saya berpikir meritokrasi di partai politik. Saya kira menjadi keniscayaan kalau kita berpikir untuk Indonesia maju,” tutupnya. l bia/sf

Saya pikir kita perlu ada keberanian walaupun konsep awal perubahan undang-undang akan menghapus KASN, tapi dalam perkembangannya justru ingin KASN ini diperkuat

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)