Renegosiasi Otonomi Khusus Papua

Oleh: Emir Chairullah, Ph.D.

Dosen Jurusan Hubungan Internasional di President University, Wartawan Media Indonesia

Beberapa waktu belakangan ini, DPR RI dan pemerintah pusat secara intens melakukan pembahasan terkait Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Kedua belah pihak menilai revisi tersebut sangat mendesak karena berkaitan dengan Pasal 34 mengenai dana otsus yang bakal berakhir pada tahun ini dan Pasal 76 mengenai kewenangan pemekaran wilayah. Pembahasan ini dianggap mendesak untuk meminimalisir berbagai konflik bernuansa separatis yang hingga kini masih kerap terjadi di kedua provinsi itu. 

Pihak yang setuju dengan revisi beranggapan revisi kedua pasal ini dianggap krusial karena berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Walaupun masih terbilang masih sangat jauh tertinggal dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, mereka beranggapan implementasi Otsus selama dua dekade telah membuka peluang besar untuk mengejar ketertinggalan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, kebijakan ini membuka kesempatan luas bagi orang asli Papua (OAP) untuk mengelola pemerintahan dan terlibat dalam  percepatan pembangunan di wilayah tersebut.  

Namun di sisi lain, upaya revisi ini ternyata mendapat penolakan keras baik dari berbagai kalangan elite maupun masyarakat sipil di Papua. Umumnya kalangan yang menolak beranggapan upaya revisi UU Otsus yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan DPR merupakan klaim sepihak yang tidak dapat didukung.

Selain dinilai tidak mendengarkan aspirasi OAP, banyak pihak di Papua termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bahkan beragumen upaya revisi ini merupakan aksi ilegal karena tidak sesuai dengan Pasal 77 UU Otsus yang menyebutkan “Usul perubahan atas Undang-Undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sementara sebagian lagi beranggapan revisi ini baru dilakukan apabila ada evaluasi terhadap seluruh aspek yang ada di dalam UU tersebut, bukan hanya isu penggunaan dana otsus dan pemekaran wilayah. 

Lahirnya UU Otsus Papua dan Problematikanya

sebutkan dalam literatur, diberikannya status otsus kepada Papua tidak terlepas sebagai upaya jalan tengah agar wilayah paling timur dari Indonesia itu tidak melepaskan diri. Apalagi selama puluhan tahun sejak proses integrasi ke Indonesia, masyarakat Papua (sebelumnya Irian Jaya) menghadapi berbagai persoalan terkait politik, sejarah, kesejahteraan, serta kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketimbang menggunakan kekuatan militer, Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kemudian menawarkan solusi kepada masyarakat dan elite lokal di Papua berupa pemberian status otsus terhadap provinsi itu. 

Berbeda dengan sebagian kalangan yang menyebutkan otsus merupakan hadiah dari Pemerintah Indonesia kepada Papua, penulis berargumen bahwa kebijakan ini merupakan hasil negosiasi antara elite politik di Jakarta dan Papua agar provinsi ini tidak melepaskan diri. Dalam tesis doktoral yang berjudul ‘Elites and the Negotiation of Special Autonomy Policy in Papua, Indonesia’ (2019), penulis menemukan bahwa keputusan masyarakat Papua untuk menerima tawaran otsus dari Pemerintah Indonesia merupakan hasil dialog dan negosiasi yang dilakukan Presiden Gus Dur dengan seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk faksi bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang belakangan disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Dalam negosiasi tersebut, selain mengubah nama Provinsi Irian Jaya menjadi Papua, Gus Dur juga mengakomodir keinginan masyarakat Papua untuk mendapatkan berbagai kekhususan termasuk mengibarkan bendera Bintang Kejora (dengan catatan lebih rendah daripada bendera Merah Putih) dan menyanyikan ‘Hai Tanahku Papua’ (dinyanyikan setelah Indonesia Raya).

Sayangnya setelah Otsus diberlakukan, masyarakat Papua dan sejumlah kalangan akademisi menyaksikan berbagai pelanggaran-terutama yang dilakukan pemerintah pusat-terhadap apa yang diamanatkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut. Dalam berbagai implementasi kebijakan, pemerintah pusat cenderung menggunakan UU sektoral yang justru bertentangan dengan UU Otsus.

Dengan alasan inkompetensi birokrat lokal yang diduga korup dan untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan, pemerintah pusat cenderung mendominasi berbagai proses pembangunan di Papua dengan menggunakan regulasi sektoral. Yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah pusat terkesan membiarkan digunakannya pendekatan keamanan dalam menyelesaikan berbagai konflik politik dan pembangunan di Papua. Apabila dibiarkan berlanjut, situasi seperti ini dikhawatirkan dapat semakin mengobarkan semangat perjuangan OAP untuk melawan dan melepaskan diri dari Indonesia. 

Buka Kembali Ruang Negosiasi

Berkaca dari implementasi UU Otsus selama 20 tahun terakhir, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan lebih matang desain proses dan arah revisi kebijakan ini. Apalagi dalam draft yang diusulkan, pemerintah cenderung mereduksi wewenang yang selama 20 tahun ini dimiliki Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam isu dana otsus misalnya, usulan agar skema dana 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dipecah menjadi 1 persen dalam bentuk block grant (dikelola langsung Pemprov Papua dan Papua Barat) dan 1,25 persen dalam bentuk specific grant (dikelola bersama dengan pemerintah pusat) merupakan upaya pengambilalihan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah lokal. 

Sementara dalam konteks pemekaran wilayah, usulan pemerintah justru cenderung menghilangkan keistimewaan Papua sebagai daerah otonomi khusus karena pemerintah pusat dapat langsung memekarkan daerah di Papua tanpa persetujuan dari MRP dan DPRP. Apalagi upaya pemekaran tersebut didasarkan atas pertimbangan laporan intelijen yang justru menunjukkan alasan pemerintah untuk memekarkan wilayah bukan untuk kesejahteraan atau pemerataan pembangunan, tetapi faktor keamanan.

Alih-alih menyejahterakan, masyarakat Papua justru curiga pemekaran sebagai upaya pembelahan kekuatan secara etnisitas atau memperbanyak jumlah kantor militer di sana. Bertambahnya jumlah aparat keamanan yang bertugas bakal memudahkan aktivitas ekonomi dan esktraksi sumber daya alam yang dilakukan para elite dan oligarki di Papua. 

Karena itu untuk meminimalisir berbagai kecurigaan, pemerintah dan DPR harus kembali membuka ruang untuk bernegosiasi dengan berbagai kalangan masyarakat Papua termasuk pihak yang menolak revisi UU ini. Revisi dan perpanjangan otsus dengan hanya berkutat pada visi kesejahteraan yang secara sempit diterjemahkan dalam bentuk penambahan anggaran dan kemudahan dalam memekarkan daerah justru akan memperlihatkan ketidakpahaman atau ketidakpedulian pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik Papua.

Pembahasan revisi otsus jangan hanya melibatkan kelompok yang setuju saja (like-minded goups) serta membahas agenda utama (substansial agenda) yang selama ini menjadi titik perbedaan antara Jakarta dan Papua. Sehingga fungsi UU Otsus bisa kembali ke khitahnya sebagai resolusi konflik dimana selain meningkatkan kesejahteraan, kebijakan itu bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, rekonsiliasi, penegakan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) bagi rakyat Papua. l

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)