Realisasi Capaian Food estate Masih Jauh dari Harapan

Food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.
Foto: arief/nvl

Sebagai tahap awal, Presiden Joko Widodo meluncurkan proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah di atas lahan seluas 30.000 hektar. Selain padi sebagai komoditas unggulan, proyek food estate juga meliputi penanaman singkong dan produk hortikultura lainnya. 

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan, pada awal ia memiliki harapan kepada pemerintah pada program food estate yang diluncurkan sekitar Oktober 2020 lalu itu akan mampu memberikan kontribusi penyelesaian persoalan pangan yang mampu dicukupi dari dalam negeri. 

Dukungan dan harapan Akmal pada program pengembangan food estate di Kalimantan Tengah yang dicanangkan pemerintah itu disertai peringatan agar ketika menjalankan program tersebut tidak dilakukan secara sepele, karena ini bukan sebuah kegiatan yang mudah di capai tujuannya. Lahan yang digunakan untuk program food estate juga tidak dalam kondisi baik sehingga perlu pembiayaan cukup mahal.

“Food estate ini sangat besar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan. Tapi dalam pelaksanannya ini nggak semudah yang dibayangkan. Karena kan lahannya bukan untuk pertanian, tapi lahan yang diubah untuk pertanian dan kita punya pengalaman gagal,” kata Akmal.

Seiring dengan berjalannya waktu, ia melihat, pemerintah terkesan memanfaatkan istilah food estate untuk mendapat perhatian dan simpati masyarakat Indonesia tentang betapa seriusnya pemerintah berupaya memperkuat sektor pangan. Namun pada kenyataannya, food estate sebagai andalan untuk menyelesaikan persoalan pangan di masa depan seolah masih jauh dari harapan.

Rangkuman informasi APBN 2021 pada program ketahanan pangan menyebutkan, pengembangan food estate di Kalteng, Sumsel, dan Papua untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan pemberdayaan petani existing dan investasi small farming pada lahan 165.000 hektar. Terkait hal tersebut, Akmal membeberkan, dukungan anggaran terhadap program food estate ini sangat meragukan. Kenyataan yang terjadi adalah faktor utama keberhasilan program penguatan sektor pangan yang berasal dari anggaran negara, yakni APBN untuk Kementerian Pertanian, telah  dipotong sebesar Rp 6,3 triliun, dari semula Rp 21,8 triliun menjadi Rp 15,5 triliun.

Politisi PKS ini menganggap bahwa mega proyek food estate ini hanya untuk cari citra saja, tanpa dibarengi dengan tindakan-tindakan terukur yang dapat dikendalikan pemerintah itu sendiri. Pemotongan sektor pangan yang begitu besar bukan saja pada Kementan, tetapi pada seluruh mitra kerja Komisi IV, semua terjadi pemotongan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini melihat sudah mulai ada gejala-gejala yang tidak lurus pada eksekusi pelaksanaan food estate. Meskipun ia mengakui bahwa banyak pihak yang belum menyetujui secara penuh program food estate ini mau diapakan, termasuk Komisi IV DPR RI dan fraksi nya di PKS. Informasi yang ia dapat, salah satunya adalah petani yang lahannya masuk ke dalam program lumbung pangan atau food estate mengeluhkan penurunan hasil produksi gabah bahkan berujung gagal panen.

“Saya mendapat informasi yang menyedihkan. Hampir 90 persen petani pada areal food estate tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari lahan seluas 1.000 hektar. Contohnya ada pada Petani di Desa Belanti Siam, di wilayah Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per hektar sawah, bahkan ada yang kurang dari itu, padahal biasanya mencapai 3,5-4 ton. Ini setelah mulai ada eksekusi program food estate,” tandasnya.

Akmal juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan-keganjilan. Ia menganggap, bahwa alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.

 

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: arief/nvl

mega proyek food estate ini hanya untuk cari citra saja, tanpa dibarengi dengan tindakan-tindakan terukur yang dapat dikendalikan pemerintah itu sendiri.

Akmal tidak menutup gagasan food estate yang nantinya menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional ini. Dimana kecukupan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Pangan melimpah, harga murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang ia minta agar pemerintah tidak membuat halu masyarakat dengan membuai adanya kehebatan negara kita yang akan mampu menciptakan kondisi pangan nasional stabil dan terjangkau. Menurutnya, contoh mobil nasional sudah cukup jadi pelajaran berharga, jangan diulang pada program-program lainnya.

Namun baru-baru ini, seolah cita-cita harapan menuju kedaulatan pangan nasional sirna begitu saja. Pemerintah berencana meingimpor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021 ini. Meski Ada beberapa keanehan pada rencana impor beras ini, di antaranya stok dalam negeri yang tinggi, dan alasan penambahan cadangan karena kekahwatiran kondisi terburuk. Akan tetapi, pemerintah enggan menganulir sehingga membatalkan rencana impor beras.

“Kebijakan Beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan-alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam beras tahun ini akan membaik. Tapi Impor kok jalan terus? Lantas, food estate yang selama ini di gaung-gaungkan sejak setahun lalu apa Kabarnya?” ujar Akmal mempertanyakan.

Dikatakannya, persoalan pangan pokok negara Indonesia berupa beras ini, pemerintah sering dan kerap sekali melakukan kebijakan tidak wajar. Tahun lalu melakukan kebijakan sunyi impor beras dimana tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan. Kemudian, masa sekarang, dimana produksi pada Januari-April dianggap Kementerian Pertanian cukup, Bulog menyatakan ber ton-ton beras impor tidak terpakai dan terancam kadaluarsa. Petani banyak menjerit karena gabahnya murah di pasaran, lalu pemerintah masih tega untuk melakukan impor makanan pokok Indonesia ini.

Akmal meminta kepada pemerintah agar tidak terlalu banyak atau berlebihan menyimpan cadangan stok beras. Alasan adalah daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.

“Saat ini, harapan dan kenyataan terhadap food estate ini masih terlalu jauh jaraknya. Kita berharap, dengan adanya program food estate ini mampu mensejahterakan petani, memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, dan mengurangi impor pangan untuk menghemat devisa negara. Pada Kenyataannya, Petani masih sengsara, panen gagal, harga komoditas murah dan impor semakin tidak dapat terkendali,” tutup Andi Akmal Pasluddin. dep/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)