RAPBN 2023 diharap Jaga Ketahanan Ekonomi dari Gejolak Politik Global

Sehari sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan DPR dan MPR terkait RAPBN untuk tahun 2023 maupun keadaan perekonomian nasional saat ini.

Oleh: Fitra Prasapawidya Purna Dosen Luar Biasa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi BIsnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oleh: Fitra Prasapawidya Purna Dosen Luar Biasa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi BIsnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pertama kita ingin melihat pernyataan bapak presiden terkait inflasi. Inflasi Indonesia mampu bertahan di kisaran 4.9 persen yang mana lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi di ASEAN maupun global. Tetapi kita melihat isu terbaru yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan kenaikan harga BBM.

Kenaikan BBM ini diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia sehingga Indonesia perlu untuk menaikkan harga agar mampu menutupi kekurangan biaya serta ingin mengalihkan subsidi BBM yang dikatakan oleh berbagai pihak salah sasaran. Hal ini menjadi sebuah kerancuan karena keadaan perekonomian yang sedang baik-baik saja kemudian diberi sebuah gejolak yaitu kenaikan harga BBM yang notabenenya merupakan barang primer dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pastinya kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga barang lainnya meningkat dan masyarakat yang perekonomiannya diharapkan bisa stabil oleh pemerintah menjadi bergelombang kembali. Antrian untuk mengisi BBM sudah mengular dimana-mana dan penjualan kendaraan bermotor masih terus didorong oleh pemerintah.

Jika memang ingin mengurangi konsumsi BBM di Indonesia yang pertama kali dilakukan adalah melakukan regulasi terkait kendaraan bermotor. Regulasi tersebut berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor yang boleh dimiliki dalam satu keluarga, ketegasan dalam pengaturan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan yang tidak, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mampu mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaran bermotor. Serta perlu adanya perbaikan pada sistem transportasi umum yang pada akhirnya bisa mengajak masyarakat mau menggunakan kendaraan umum serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Yang kedua, keadaan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam 27 bulan terakhir ini. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kespor yang dilakukan Indonesia mengalami kenaikan terus menerus meskipun di era pandemi.

Perlu diperhatikan, siapa saja pihak yang merasakan adanya peningkatan pada ekspor tersebut. Apakah masyarakat Indonesia yang 9.54 persen masih miskin atau segelintir eksportir yang memiliki valuasi perusahaan cukup besar. Karena sejatinya perekonomian Indonesia tidak hanya ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar saja tetapi juga ditopang oleh masyarakat yang bergerak dalam perekonomian kecil di UMK-UMK yang ada di setiap daerah.

Selanjutnya pernyataan terkait sumber daya alam Indonesia yang harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri. Hal ini cukup berlawanan dengan adanya perdagangan sumber daya alam yang masih mentah dan bernilai jual kecil tetapi kemudian membeli kembali barang yang sudah jadi dengan nilai tambah yang sangat fantastis. Sehingga dapat menyebabkan Indonesia hanya menjadi negara yang konsumtif bukan produktif seperti yang diharapkan terutama dengan sumber daya alamnya yang berlimpah. Bahkan, tidak semua sumber daya alam seharusnya menjadi objek eksploitasi demi perekonomian semata tetapi perlu juga ada sumber daya alam yang dilestarikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi mendatang.

Seperti contohnya pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan yang banyak menyebabkan hutan-hutan serta habitat hewan yang seharusnya bisa dilestarikan menjadi hilang. Terutama adanya isu perlawanan dari suku adat yang ada di sekitar daerah pembangunan IKN yang merupakan konflik sosial baru yang muncul akibat ketergesaan pemerintah dalam pengesahan pembangunan IKN baru di Pulau Kalimantan.

Keadaan ini dapat menimbulkan daerah hutan di sekitaran IKN akan menghilang akibat pembangunan oleh pihak-pihak swasta yang ingin membangun kantor baru di pulau Kalimantan sehingga paru-paru dunia yang seharusnya mampu lestari menjadi berkurang secara perlahan. Belum ditambah dengan kasus kebakaran hutan di setiap tahunnya yang mana masih kurang perhatian dari pemerintah sehingga menyebabkan area hutan terus berkurang.

Kemudian bahasan selanjutnya terkait bonus demografi. Bonus ini cukup banyak dibicarakan semenjak pertengahan 2010-2020 bahkan hingga saat ini. Meskipun memang yang perlu dikaji adalah sejauh mana kesiapan generasi muda untuk menghadapi kompetisi perekonomian global ke depannya.

Karena kita bisa melihat bahwa generasi muda di Indonesia masih cukup banyak yang tingkat pendidikannya rendah. Bahkan dari pemaparan World Population Review di tahun 2021 Indonesia menempati tingkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat Pendidikan dunia. Hal ini tidak terlepas dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Sehingga akses Pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat masih kurang meskipun sudah ada alokasi pendanaan yang cukup tinggi dari pemerintah terkait Pendidikan.

Pernyataan terkait peningkatan kepercayaan internasional sangat melegakan. Bahkan hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan penanaman modal asing di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun memang pernyataan terkait Indonesia sentris masih jauh api dari panggang. Karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPM bahwa wilayah-wilayah yang berada di luar jawa jumlah proyek yang terbiayai masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah proyek yang ada di wilayah jawa. Hal ini pastinya mampu membuat kecemburuan sosial semakin tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti infrastruktur jalan raya, internet, Kesehatan, serta Pendidikan yang menjadi bagian utama dalam kebutuhan masyarakat terutama yang termasuk dalam 3T

kenaikan harga BBM akan menyebabkan harga-harga barang lainnya meningkat dan masyarakat yang perekonomiannya diharapkan bisa stabil oleh pemerintah menjadi bergelombang kembali.

Ketahanan pangan yang disampaikan dalam pidato masih belum linear dengan RAPBN 2023. Dinyatakan bahwa Indonesia sudah mampu swasembada beras sejak tahun 2019. Sedangkan menurut data BPS Indonesia masih melakukan impor beras. Bahkan di tahun 2021 Indonesia mengimpor hingga 400-an ribu ton dari India yang menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu swasembada atas bahan pangan pokoknya. Sehingga perhatian pemerintah yang tertuang dalam RAPBN belum terlihat keseriusannya dalam penanganan ketahanan pangan apalagi mencapai swasembada pangan.

Pembangunan IKN yang terus digenjot dalam RAPBN 2023 maupun pidato presiden menjadi kekhawatiran tersendiri. Karena salah satu alasan ingin dibangun ibukota baru adalah adanya peningkatan pada konversi lahan hijau menjadi bangunan di pulau jawa. Sedangkan Ketika pulau Kalimantan yang dipilih menjadi lokasi ibukota yang baru maka konversi lahan akan mulai beralih ke pulau Kalimantan yang sejatinya merupakan paruparu dunia. Sehingga perlu ada regulasi yang kuat untuk dapat menjaga konservasi hutan serta habitat yang ada di Kalimantan agar keberlangsungan makhluk hidup tumbuhan, hewan, dan alam dapat terjaga.

RAPBN 2023 ini nantinya diharapkan mampu menjaga ketahanan perekonomian Indonesia dari adanya gejolak politik global yang berimbas pada menurunnya produksi atas beberapa komoditas yang berpotensi menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada beberapa barang. Terutama untuk barang-barang yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat seperti BBM, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Bantuanbantuan yang diberikan pemerintah terhadap UMK harapannya mampu mendorong masyarakat untuk terus berekonomi dan menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi. •

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)