Rancangan UU HKPD, Langkah Awal Sinergikan Pusat dan Daerah

DPR RI bersama pemerintah terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD). RUU ini diharapkan dapat menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/nvl

Penyusunan RUU HKPD merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu dilakukan guna menjaga kesinambungan fiskal di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global.

RUU HKPD akan mencakup pengembangan pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional secara efisien. Dengan demikian, ketimpangan kemampuan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota diharapkan akan semakin mengecil ke depannya. Pemerintah juga mendorong reformasi HKPD untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien. 

Reformasi HKPD juga diarahkan untuk meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui redesain transfer ke daerah, memperluas skema pembiayaan daerah, serta menerapkan skema sinergi pendanaan agar fokus pada penyelesaian program strategis.

Sebab hingga saat ini, belum terlihat adanya lompatan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan meski anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terus meningkat sejak 20 tahun terakhir. Harapannya, RUU HKPD juga dapat menjadi katalisator dalam mempercepat perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia.

Laporan Bank Dunia (World Bank) menyebutkan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi terutama terkait dengan administrasi, keterlambatan pembayaran, peraturan selalu berubah, dan juknis yang selalu terlambat. Fakta lapangan pun menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, jumlahnya tidak signifikan.

Dana alokasi yang seragam antara satu daerah dengan daerah lain seperti antara daerah kepulauan menambah dampak pada ketidaksesuaian dana dengan kebutuhan. Problematika tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan di dalam membangun dan mensejahterakan rakyat di daerahnya.

Tak hanya itu, RUU HKPD tidak memiliki kemajuan signifikan dan dikhawatirkan bernasib sama seperti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Sebab menurutnya, dasar pembentukan aturan tersebut tidak berangkat dari landasan filosofis, fundamental, dan konsitusional sebagaimana mestinya.

Desentralisasi Fiskal Harus Terakomodasi

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar. Foto: Arief/nvl
RUU HKPD tidak hanya berdasarkan pada ketimpangan fiskal tetapi juga karena masih adanya ketimpangan layanan yang tidak merata di daerah-daerah di Indonesia.

Tanggapan anggota DPR berkenaan dengan RUU ini cukup beragam. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta kepentingan pemerintah daerah soal desentralisasi fiskal harus terakomodasi dalam pembahasan RUU HKPD. Sebab, menurut Anis, RUU HKPD tidak terlepas dari desain sistem otonomi daerah, di mana transfer keuangan dari pusat ke daerah merupakan  konsekuensi dari pembagian tugas untuk menyejahterakan rakyat.

“Ini betul-betul kita menginginkan kepentingan daerah untuk desentralisasi fiskal bisa terpenuhi di RUU (HKPD) ini. Kita berharap rekomendasi (dari kepala daerah) ini bisa dirinci lagi dalam bentuk Daftar Investasi Masalah (DIM). Sehingga, kita bisa elaborasi lebih rinci agar kepentingan daerah dapat terakomodir di dalam RUU HKPD dan tujuan otonomi daerah bisa tercapai,” ujar Anis dalam RDPU Panja RUU HKPD Komisi XI DPR RI dengan APPSI, APKASI, APEKSI, dan ADPSI awal Juli lalu.

Anis meminta RUU HKPD yang dibentuk nantinya mempunyai ‘jiwa’. Oleh karena itu, saat membahas RUU HKPD yang menjadi inisiatif pemerintah, langsung membahas persoalan teknis berupa DIM. “Tetapi, ketika kita sudah masuk ke DIM sudah masuk ke detailnya, kalau kita tidak memahami framework-nya, memahami jiwanya, kita akan terjebak pada kerja-kerja teknis. DIM-nya seperti ini, pasal apa yang perlu diubah dan sebagainya,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini berharap ke depan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah tidak seperti daerah minta-minta kepada pusat. Melainkan, bagaimana sebuah tanggung jawab dari pusat pada daerah untuk mendapatkan hak seperti desentralisasi fiskal, sehingga daerah dapat membangun kesejahteraan rakyat. 

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi XI DP RI Agun Gunandjar memberikan catatan terkait landasan filosofis RUU. Menurutnya, jika keuangan pusat-daerah hanya berbicara pada tataran angka-angka dan tanpa memikirkan landasan filosofis dan tujuannya, maka tidak ada langkah maju yang spesifik. Pasalnya, nilai politisi Partai Golkar tersebut, RUU HKPD tidak hanya berdasarkan pada ketimpangan fiskal tetapi juga karena masih adanyaketimpangan layanan yang tidak merata di daerah-daerah di Indonesia.

Mengenai Dana Bagi Hasil (DBH), Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu memberikan tanggapannya. Dia menilai aturan bagi provinsi penghasil kelapa sawit perlu dimasukkan ke dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (RUU HKPD). Menurutnya, tujuan dari adanya otonomi daerah adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini provinsi penghasil devisa kelapa sawit belum mendapatkan timbal balik dari pusat melalui DBH.

Masukan mengenai DBH juga disampaikan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah. Dirinya menyarankan pemerintah melakukan perbaikan skema pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Penerapan DBH minyak bumi, misalnya, dapat ditingkatkan dari 15 persen menjadi 35 persen. Selain itu pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian DBH baru untuk provinsi penghasil kelapa sawit. hal/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)