Rancang RUU EBT, Komisi VII Libatkan Kampus

Komisi VII DPR RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Guna memperkaya penyusunan RUU ini, Komisi VII DPR RI menggandeng perguruan tinggi dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) terkait penyusunan RUU EBT.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat FGD dengan Civitas Akademika UMM dan Bupati Malang di ruang Senat UMM, Malang, Jawa Timur. Foto : Rizka/nvl

Dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Komisi VII DPR RI mengapresiasi peran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai institusi pendidikan yang telah menerapkan energi baru terbarukan, yaitu dengan adanya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang sudah dibangun dan dimiliki oleh UMM sejak tahun 2019. 

Sugeng memaparkan, saat ini energi fosil tengah mengalami penurunan ketersediaan dan harus dilakukan upaya mengurangi penggunaannya. Dikatakan, potensi EBT di Indonesia saat ini mencapai 442 Giga Watt. Inilah salah satu urgensi penyusunan RUU EBT ini. Selain itu, RUU ini juga bisa menjadi pintu masuk dalam menentukan sikap Indonesia ke depannya.

“Sebagaimana saya sampaikan, RUU adalah salah satu dasar untuk menuju kepastian hukum. Undang-Undang yang lalu memang ada tetapi tidak menjadi satu kesatuan yang komprehensif jadi masih terpisah-pisah,” ungkap Sugeng. 

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, diperlukan peran dari tokoh, stakeholder hingga kalangan akademisi untuk memberikan masukan pada penyusunan RUU EBT. “Posisi legislatif oleh DPR, mempunyai tugas dan target yang dinanti manfaatnya oleh seluruh masyarakat. RUU EBT insyaAllah kami targetkan Oktober 2021 ini tuntas. Draf Undang-Undang yang sudah diselesaikan per hari ini sudah 59 pasal, 14 bab,” ungkapnya.

RUU EBT Ditargetkan Rampung Tahun 2021

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII saat mengunjungi LPPM IPB di Bogor, Jawa Barat. Foto : Runi/nvl

Sementara itu di tempat yang berbeda Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai penyusunan RUU EBT sangat penting, karena peran EBT sendiri kedepannya sangatlah strategis. Dimana pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada tahun 2025, namun pada tahun 2020 bauran energi masih tergolong rendah, hanya 11 persen dan masih cukup jauh dari target. 

Eddy mengungkapkan hal tersebut dalam FGD tentang RUU EBT, kerja sama Komisi VII DPR RI dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB), di IPB Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Turut hadir dalam FGD tersebut, Rektor IPB, Dirjen EBTKE, PLN, Asosiasi Pengusaha Hutan, serta lembaga-lembaga riset dan kajian dari IPB. 

“Ke depanya kita tidak bisa selalu mengandalkan energi berbasis fosil saja, yang kita ketahui energi fosil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pada akhirnya energi fosil pun akan habis karena keterbatasannya. Sementara kita masih memiliki energi baru dan terbarukan yang terlalu besar, yang belum terkelola hingga saat ini. Maka dari itu, (potensi EBT) kita perlu kelola dan dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelas Eddy. 

Politisi PAN itu menambahkan, penyelesaian RUU EBT adalah salah satu tanggung jawab Komisi VII DPR RI. “Saya inginkan RUU EBT segera terselesaikan, dimana target pada bulan Juni 2021 sudah bisa kita selesaikan pembicaraan tahap satu. Kita harus menyelesaikan RUU EBT, selain meningkatkan bauran energi, kita juga bisa memelihara lingkungan hidup, yang merupakan salah satu tujuan dibuatnya RUU EBT ini,” pungkasnya.

EBT Jadi Solusi Rusaknya Lingkungan Akibat Pertambangan

Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Foto : Kresno/nvl

Sementara itu di Semarang Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan fosil yang dipakai untuk batu bara dan minyak bisa merusak lingkungan. EBT bisa menjadi solusi pemanfaatan energi, agar perusakan lingkungan tidak terjadi. Menurut Ridwan, Indonesia harus sudah berpikir bagaimana memanfaatkan tenaga surya yang sangat melimpah, namun tidak pernah dimanfaatkan dan terbuang begitu saja. 

“Kalau diperhitungkan dengan kerusakan-kerusakan fosil yang sekarang dipakai, seperti batu bara dan minyak itu bisa merusak lingkungan, EBT inilah salah satu solusi agar itu tidak terjadi. Negara-negara di Timur Tengah sudah meninggalkan fosil, mereka sudah menggunakan tenaga matahari, fosilnya mereka simpan karena mereka sudah ada teknologi,” ujar Ridwan di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, tenaga angin juga bisa digunakan untuk mendapatkan energi. Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan garis pantai yang panjang, tentu memiliki potensi angin yang banyak. Selain itu, ada potensi tenaga air, yang sudah dimanfaatkan perusahaan listrik tenaga air di Malang. Untuk mendukung hal itu, Ridwan mendorong Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) yang sedang disusun Komisi VII DPR RI segera selesai. 

“Kita harapkan RUU EBT ini segera lahir agar ada kepastian hukum, sehingga investor maupun pemerintah ada patokannya untuk melaksanakan (pemanfaatan EBT) ini. Karena kalau tidak, kita akan tertinggal jauh. Dan Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement tahun 2015 dan sekarang sudah 5 tahun kita tidak jalankan. Sehingga kami Komisi VII DPR RI berusaha sekuat mungkin agar RUU EBT tahun ini bisa selesai,” pungkas legislator dapil Jawa Timur V itu. l eno,rni,rzk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)