Rachmat Gobel: Sektor Industri dan Pertanian Harus Mampu Perkuat NKRI

Krakatau Steel merupakan industri strategis. Industri yang bersifat jangka panjang dan juga padat modal dan padat teknologi. Sehingga perlu di-support agar perusahaan tersebut bisa turut serta memperkuat NKRI di bidang industri. 

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Jaka/nvl

Saat menyambangi PT Krakatau Steel (Persero), Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai Krakatau Steel tidak hanya sekedar pabrik yang menyediakan lapangan pekerjaan. Lebih dari pada itu, Karakatau Steel punya tanggung jawab untuk memperkuat kepentingan nasional.

Menurutnya, membangun industri itu lebih komplek, ada penelitian yang serius dan dalam, ada pembangunan sumber daya manusia, lingkungan dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Gobel turut mengapresiasi Direktur Utama Krakatau Steel yang telah mampu membawa perubahan secara bertahap dan menata manajemen ke arah yang lebih baik. Dia juga berharap agar Krakatau Steel bisa memenuhi kebutuhan pelat baja untuk industri otomotif.

Rancang Kawasan Ekonomi Halal di Gorontalo

Dalam kesempatan lain, Rachmat Gobel sempat mengungkapkan tentang kawasan ekonomi halal di wilayah Gorontalo ditujukan untuk memecah kemiskinan dan menyejahterahkan rakyat yang tinggal disekitar daerah itu. Untuk mewujudkannya, ia akan menggandeng kerja sama dengan Turki dan Jepang yang memiliki ekonomi kuat dan teknologi yang maju. Kawasan itu bukan hanya restoran, juga ada industri pertanian, peternakan, kelautan hingga industri olahan.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai, Gorontalo setidaknya memiliki tiga kekuatan yang potensinya bisa lebih digali dan dimaksimalkan lagi, yakni, pertanian, perkebunan dan kelautan. Menurutnya, setidaknya diperlukan 50.000 hektar untuk industri pengolahan beras atau jagung. Jika tiap 1000 hektar dibutuhkan satu mesin industri, berarti akan ada 50 mesin tersebar di Gorontalo.

Penanganan Pupuk Subsidi Harus Ditinjau

Penanganan terkait masalah pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian, serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata. Seperti diketahui, hingga sampai saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.

“Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total. Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian,” ujar Gobel.

Perlu Sinergi Bersama Atasi Persoalan Beras

Rachmat Gobel mendorong agar ada sinergi antara lembaga pemerintah dalam mengatasi persoalan beras. Jika dapat diatasi, maka kedaulatan dan ketahanan pangan nasional akan dapat terwujud.  Menurut Gobel, beberapa persoalan yang acapkali terjadi mulai dari harga gabah yang anjlok saat panen, langkanya pupuk dan benih ketika memasuki musim tanam. Serta permasalahan produktivitas yang belum optimal dan wacana impor beras yang kerap menuai pro kontra.

Untuk impor beras misalnya, Gobel menuturkan sebagai negara besar dengan kapasitas yang cukup, tindakan impor tersebut memalukan. Ia mendorong agar Indonesia tidak mengemis ke negara lain terkait kebutuhan pangan tersebut. Oleh karena itu, politisi fraksi Partai NasDem tersebut berpesan agar Bulog dapat menjalankan perannya dengan baik lewat ikut serta  mendorong pertanian menghasilkan produk berkualitas. Gobel mengimbau agar Bulog bersama pemerintah mencari terobosan-terobosan baru. 

Negara Harus Bangun Ekosistem Pertanian Milenial

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat mengunjungi PT Krakatau Steel (Persero) di Cilegon, Banten, Selasa (16/3/2021). Foto: Rifky/nvl

Di tempat berbeda, Rachmat Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional, sektor strategis yang harus dijaga. Selain menyerap banyak tenaga kerja, pertanian dan para petani merupakan penjaga harkat dan martabat bangsa. Dia pun mengingatkan, agar para pemangku kebijakan mampu membangun ekosistem pertanian sehingga para milenial tertarik untuk menjadi petani.

Gobel pun mengungkapkan, akibat perubahan iklim dan terus bertambahnya penduduk dunia, masa depan dunia bisa terancam oleh krisis pangan. Pemikiran strategis seperti itu, katanya, penting untuk dipahami milenial. Untuk itu ia mengusulkan penguatan kelembagaan petani seperti koperasi. Menurut Gobel saat ini, petani menghadapi kesulitan permodalan dan keterbatasan sentuhan teknologi pertanian seperti traktor dan mesin pengering gabah. Menurutnya petani Indonesia umumnya masih butuh bantuan permodalan untuk bisa bertani secara modern. 

Apresiasi Terbentuknya BUMDes Bersama Situbondo

Terobosan yang dilakukan oleh masyarakat Situbondo, Jawa Timur yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

Diketahui, BUMDes Bersama Situbondo dibentuk secara gotong royong dan merupakan gabungan dari 60 desa di Situbondo. BUMDes Bersama Situbondo, menurut Gobel banyak memberikan nilai tambah, sehingga layak untuk dijadikan role model bagi BUMDes di daerah lain. Gobel menyarankan agar pihak BUMDes Bersama Situbondo mulai memetakan potensi yang ada, menghimpun sumber daya manusia (SDM) kemudian mulai merumuskan visi BUMDes yang disesuaikan dengan keragaman yang dimiliki.

Pemerintah Harus Prioritaskan Belanja Produk Dalam Negeri

Sementara menyangkut soal RAPBN 2022, Rachmat Gobel menilai cukup realistis. Itu tercermin dari volume belanja negara yang sedikit lebih rendah dibandingkan APBN 2021, serta defisit anggaran 2022 yang juga jauh lebih rendah.

Ia menekankan agar pemerintah lebih prioritas pada belanja produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan menjauhi penggunaan produk impor. Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, tapi juga membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran. l dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)