PTM Perlu Ditinjau Ulang

Terhitung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia masih diliputi pandemi Covid-19. Aktivitas rakyat Indonesia pun nyaris lumpuh, termasuk dalam hal pendidikan. Bertahan dengan opsi yang tersedia jadi harapan melawan pandemi. Bukan berarti opsi yang tersedia adalah opsi terbaik. Memilih di antara pilihan yang pelik, satu di antaranya adalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Tim/nvl

Per Juli 2021, pemerintah akan melaksanakan kebijakan Sekolah Tatap Muka berdasarkan keputusan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama. Di dalam SKB telah terlampir panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Walapun begitu, terjadi perdebatan pasca kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim secara daring pada tanggal 30 Maret 2021 lalu. Terlepas adanya tren lonjakan kasus Covid-19, dirinya menegaskan PTM ini akan diterapkan terbatas dengan menyesuaikan kategori zona risiko Covid-19 di masing-masing daerah Indonesia.

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar pelaksanaan PTM ditunda baik di Pulau Jawa maupun daerah zona merah di luar pulau Jawa. Ia memperhatikan lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan ini dapat membawa bencana bagi keselamatan murid, guru, tenaga pendidik, dan keluarga.

“Seluruh daerah Jawa dan zona merah di luar pulau Jawa, jangan dipaksakan untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka. Kondisi saat ini tidak memungkinkan,” jelas Syaiful Huda. Di sisi lain, ia ingin agar Kemendikbudristek beserta pemerintah daerah terus meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di kalangan guru dan tenaga pendidik yang sampai saat ini dinilai masih jauh dari target.

Perlu diketahui, salah satu syarat terselenggaranya PTM pada bulan Juli ini adalah setiap guru dan tenaga pendidik wajib melakukan vaksinasi. Namun berdasarkan informasi yang diterima, vaksinasi guru dan tenaga pendidik baru mencapai 48, 59 persen dari total 5, 6 juta. Jika target tersebut tidak tercapai, maka akan membawa konsekuensi yang cukup berat.

Politisi Fraksi Partai PKB menyayangkan sikap Kemendikbud Ristek yang lebih fokus pada kegiatan sosialisasi dibandingkan mengejar pencapaian target dan syarat pelaksanaan PTM terbatas. Padahal, kegiatan PTM ini perlu dipersiapkan dengan matang. Jika hanya mengandalkan sosialisasi, menurut Syaiful, PTM hanya harapan belaka.

“Jadi, ini melenceng dari target sebenarnya. Imbauan Kemendikbud Ristek untuk kekeuh PTM itu enggak relevan. Saya kira, apakah tetap terjadi PTM secara masif dan serentak? Jawabannya hampir pasti tidak.” Terangnya. Kekhawatiran munculnya kluster besar yang berasal dari sekolah menjadi perhatian khusus Komisi X DPR RI.

Sedekah Kuota

Wakil Ketua Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Foto: Jaka/nvl

Berupaya menekan lonjakan kasus Covid-19, Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhitung berlaku 3 -20 Juli 2021 di pulau Jawa dan Bali. Pada saat yang sama, tahun ajaran pendidikan Indonesia telah dimulai. Namun, dengan situasi dan kondisi terkini, Mendikbudristek masih belum memberikan keputusan tegas. Padahal keselamatan murid, guru, tenaga pendidik, dan keluarga harus menjadi prioritas teratas.

Syaiful Huda paham bahwa pembelajaran tatap muka memang sangat penting dalam meningkatkan prestasi anak didik. Dirinya pun mengetahui capaian Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama kurang lebih 1,5 tahun memunculkan berbagai macam persoalan, seperti minimnya sarana prasarana yang menyebabkan learning loss, berubahnya status pelajar menjadi pekerja akibat kesulitan ekonomi, dan perkawinan dini.

Namun, ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satgas Covid-19, 50 hingga 100 sekolah dari sejumlah daerah di Indonesia, hanya ada 3 sampai 5 sekolah yang siap secara aturan protokol kesehatan. Tentu, angka tersebut perlu menjadi bahan tinjauan ulang pelaksanaan PTM. Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah masih menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi negara. Sulitnya membeli kuota internet akibat terkendala dana jadi permasalahan utama bagi anak-anak untuk mengakses materi pembelajaran. Apalagi, menurut Syaiful, pengadaan kuota internet dari APBN sudah tidak ada.

Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk bergerak dalam giat sedekah kuota internet bagi anak-anak yang membutuhkan.  Giat ini memang terbayang sebagai ide yang sederhana, namun dengan adanya keterlibatan masyarakat tentu dampaknya akan besar.

“Momentum ini bisa kita jadikan semangat gotong-royong dalam mensukseskan pendidikan di-era pandemi. Pada kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh pihak untuk menggerakkan kegiatan sodakoh kuota untuk anak-anak yang membutuhkan,” pintanya.

Senada dengan Syaiful, Dede Yusuf ikut menekankan, urusan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Maka, dengan mempertimbangkan kondisi terkini, segenap pemangku kebijakan dan masyarakat memang sudah harus bersatu padu untuk bisa bertahan dalam kondisi yang pelik.

Memang, saling bahu-membahu dalam kondisi yang pelik untuk melindungi generasi bangsa harus menjadi prinsip utama. Oleh karena itu, jangan sampai kebijakan PTM menjadi buah simalakama, yang tujuan awalnya baik, namun membawa petaka untuk masa depan generasi Indonesia. l ts/er

jangan sampai kebijakan PTM menjadi buah simalakama, yang tujuan awalnya baik, namun membawa petaka untuk masa depan generasi Indonesia.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)