Proyek Smelter Mangkrak, Apa Kabar Hilirisasi?

Pembangunan smelter selalu tidak sesuai target yang diharapkan, padahal smelter menjadi salah satu cara mempercepat hilirisasi di bidang pertambangan, sebagaimana tujuan Presiden memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Hal ini menjadi sorotan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman. Foto: Andri/Pdt

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/1), Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memberikan nilai tambah sebesarbesarnya bagi bangsa, dan negara, maka ke depan tidak boleh lagi ada ekspor bahan mentah. Melainkan hanya produk jadi dan minimal produk setengah jadi. Hal itu dilakukan dengan terus mengakselerasi pembangunan hilirisasi.

Ya, Hilirisasi menjadi salah satu gerbang dalam mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Dan pembangunan smelter menjadi wujud nyata untuk mempercepat hilirisasi di bidang pertambangan.

Sayangnya pembangunan smelter selalu tidak sesuai target yang diharapkan. Mangkraknya pembangunan beberapa smelter menjadi perhatian khusus DPR khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, serta Komisi VI DPR yang membidangi Badan Usaha Milik Negara.

“Terkait proyek-proyek strategis nasional yang dikelola perusahaan BUMN kita, kita tidak mau lagi kejadian di ujung baru kita tahu. Setelah akhirnya sudah betul-betul mangkrak, sudah mati, baru kita tahu,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat rapat Komisi VII dengan Dirut PT Inalum, Dirut PT Antam, dan Dirut PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan Dirut PT BAI, Senayan, Jakarta, akhir Maret lalu.

Maman menyusul informasi pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat yang tidak sesuai target. Saat ini, progres pembangunan pabrik pengolahan tersebut baru mencapai progres 13,7 persen. Padahal, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) selaku konsorsium dari PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, menargetkan Proyek Strategi Nasional (PSN) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini dapat rampung pada 2023 mendatang.  

Hal yang sama juga terjadi dalam pembangunan proyek smelter feronikel di Halmahera Timur. Terkait hal ini, TH. 2022 EDISI 208 PARLEMENTARIA 21 PENGAWASAN Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan bahwa perkembangan proyek smelter tersebut konon memang sudah mencapai 97,98 persen. Namun anehnya, operasional proyek yang rencananya menjadi sebuah sinergi dengan PLN tersebut, tertunda lantaran belum adanya aliran listrik.

“Membangun smelter tapi tanpa pasokan listrik menjadi bukti sinergi antar-BUMN tidak berjalan dengan baik. Belum lagi ada indikasi proses tender yang tidak transparan,” kata Abdul Wahid.

Sementara itu bagi anggota Komisi VI DPR RI, Sondang Tampublon, progres pembangunan smelter nikel yang tidak berjalan maksimal dengan alasan pasokan listrik merupakan sebuah hal yang konyol. Semestinya, sejak perencanaan PT Antam sudah memperhitungkan berbagai resikonya sehingga ketika dihadapkan pada persoalan ditengah jalan ada solusi lain.

Tidak hanya itu, PT Krakatau Stell (Persero) Tbk juga memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek pembangunan smelter Meratus Jaya Iron stell di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Menurut Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim dalam rapat dengan KOmisi VII DPR RI, Proyek Smelter tersebut tidak optimal,diantaranya karena lokasi yang jauh dan banyak hambatan logistik, terutama karena letaknya 20 km hingga 35 km dari bibir pantai.

Ditambah, tanah yang digunakan pun bukan milik Meratus, perusahaan yang didirikan Krakatau Steel bersama dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), tapi milik pemerintah daerah. Hal itu dinilai tidak efisien,  dan akan menguras keuangan perusahaan. Sementara perusahaan tengah melakukan restrukturisasi dan transformasi.

Mangkraknya pembangunan ketiga smelter tersebut menjadi sedikit dari belasan smelter yang mangkrak. Padahal pemerintah menargetkan ada penambahan 34 smelter dari sebelumnya 19 smleter yang ada di tahun 2020. Sehingga ditargetkan ada 53 smelter yang akan  beroperasi di tahum 2024 mendatang,

DALIH PENDANAAN

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di penghujung 2021 lalu mengakui bahwa ada 12 perusahaan smelter yang saat ini mengalami masalah pendanaan. Dari dua belas tersebut, delapan diantaranya adalah perusahaan Nikel.

Dijelaskannya, untuk membangun smelter dibutuhkan dana yang cukup besar, sekitar 4,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp63,9 triliun jika menggunakan asumsi kurs 14.200 per dolarnya. Sejauh ini Kementerian ESDM berupaya membantu mencari kan jalan keluarnya, khususnya memberikan dukungan pada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan dukungan pendanaan. Seperti kegiatan one on one meeting jika ada kendala pasokan dan bantu susun info memo perusahaan smelter yang bisa ditawarkan ke calon investor dan calon perdana,

Adapun kedua belas perusahaan yang mengalami kendala pendanaan adalah dari perusahaan mangan yaitu Gulf Mangan Grup. Kemudian dari perusahaan nikel yaitu, Bintang Smelter Indonesia, Macika Mineral Industri, Ang Fang Brothers, Teka Mining Resources, Mahkota Konaweeha, Arta Bumi Sentra Industri, Sinar Deli Bantaeng dan Smelter Nikel Indonesia. Sedangkan dari perusahaan Bauksit ada Dinamika Sejahtera Mandiri, Laman Mining, serta Kalbar Bumi Perkasa.

 JANGAN ESKPOR BAHAN MENTAH ATAU SETENGAH JADI

 Menanggapi mangkraknya beberapa proyek smelter yang ada, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan hilirisai pertambangan dengan percepatan pembangunan 34 smelter. Namun, kebijakan tersebut tentu harus didukung dengan kemudahan administrasi perizinan, insentif fiskal dan non fiskal, termasuk mencarikan investor. Dengan kata lain program hilirisasi diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah dan efek pengganda (multiflier effect) bagi pembangunan nasional dan daerah.

Politisi dari Fraksi PKS ini sempat mengungkapkan kekecewaannya, terutama dalam bidang pertambangan. Ia menilai Industri smelter kita sejauh ini hanya memproduksi nikel matte dan NPI (nickel pig iron), dengan nilai tambah yang rendah. Padahal diharapkan terjadi diversifikasi produk nikel. Baik berupa stainless steel, baterai listrik, baja tahan karat, bahkan mobil listrik. Bukan sekedar bahan baku setengah jadi.

Ia menilai Negara sudah banyak berkorban untuk program hilirisasi nikel ini. Baik melalui pelarangan ekspor bijih nikel, di saat harga nikel internasional tinggi, maupun berupa pembebaskan pajak PPh Badan untuk industri smelter. Akibatnya, penerimaan negara dari PPh Badan industri smelter; royalti nikel, dan pajak ekspor bijih nikel menjadi nihil.

Belum lagi datangnya buruh TKA (tenaga kerja asing) yang mengambil pasar tenaga kerja kita. Ia menilai kebijakan itu hanya menguntungkan pengusaha dan industri asing. Sementara hasilnya hanya produk setengah jadi yang diekspor untuk keperluan industrialisasi China.  Ini tidak optimal.

“Jangan hanya menghasilkan produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah serta mendatangkan banyak tenaga kerja asing (TKA), yang mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal. Ini tidak optimal dan terkesan kita tersubordinasi menjadi sekadar supporter dari program industrialisasi negara lain. Karena hilirisasi mineral yang yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan barang jadi dengan nilai tambah tinggi,”pungkasnya. •Ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)