Prioritaskan Vaksinasi untuk Warga Binaan

Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan rangkaian kunjungan kerja ke tiga daerah yaitu ke DKI Jakarta, Banten dan Lampung dengan menyoroti berbagai permasalahan yang berbeda-beda.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Anne/nvl

Di tengah tingginya angka peningkatan kasus positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pemerintah turut memprioritaskan vaksinasi bagi petugas dan warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

Usai meninjau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, baru-baru ini, Sahroni mengatakan program vaksinasi merupakan bentuk pemenuhan hak para narapidana di bidang pelayanan kesehatan yang juga harus dijamin negara.

“Kita juga punya rasa kemanusiaan, jangan karena mereka tahanan lalu statusnya dipandang sebelah mata. Walaupun mereka merupakan tahanan, para napi tetap memiliki hak dari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karenanya demi HAM, pemerintah harus prioritaskan vaksinasi para tahanan,” tegas Sahroni.

Ia menuturkan, petugas dan narapidana di lapas sangat rentan terpapar Covid-19, hal ini dikarenakan mayoritas penjara di Indonesia sudah banyak yang mengalami over kapasitas. Sehingga para napi tidak bisa jaga jarak atau social distancing. Sahroni menambahkan, hingga kini, angka penyebaran Covid-19 di lapas masih tinggi.

Misalnya, November lalu ada ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang terdeteksi positif. Demikian halnya di Lapas Sukamiskin yang memiliki 52 kasus positif. “Ini kan karena padatnya tahanan di lapas hingga berisiko menyebabkan penyebaran yang tinggi. Untuk itu, saya meminta kepada Kemenkumham untuk segera melakukan vaksinasi di lapas,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Apresiasi Kinerja Kejaksaan Tinggi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengapresiasi kinerja jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Banten di tengah pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran. Desmond menjelaskan kondisi keuangan negara saat ini diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Kami mendengar keluhan langsung, apa yang dirasakan (jajaran Kejati), jadi kami akan membantu pada rapat-rapat di DPR nantinya. Ada beberapa catatan, misalnya di wilayah Cilegon dana operasionalnya rendah, bagaimana harapan Kejaksaan Negeri agar mampu meningkatkan kinerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Desmond usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Asep N Mulyana di Serang, Banten.

Selain itu, tim kunker Komisi III DPR RI menyoroti pagu dan realisasi anggaran tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja kejaksaan di Provinsi Banten. Serta Pagu Definitif tahun 2021 dan program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Demikian pula kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di Provinsi Banten.

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI foto bersama jajaran Kejaksaan Tinggi Banten. Foto: Oji/nvl

“Pertemuan hari ini juga bukan hanya membahas soal anggaran, tapi juga berdiskusi tentang upaya penerapan keadilan restoratif dalam rangka mengurangi tunggakan perkara sistem peradilan pidana dan over crowded (kelebihan) di lapas. Kami juga mendorong sinergitas koordinasi dan kerja sama yang terpadu dan harmonis dengan penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Kendala atau hambatan yang masih dihadapi dan data mengenai perkara tindak pidana korupsi yang disupervisi KPK,” tandas Desmond.

Terakhir, masih kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, masukan terkait dengan kebutuhan dukungan legislasi (RUU Kejaksaan) terhadap penguatan fungsi Kejaksaan dalam membangun profesionalisme Jaksa dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatan.

Soroti Penangkapan Advokat

Sementara itu, di Bandar Lampung, Komisi III DPR RI menyoroti adanya penangkapan terhadap seorang advokat atau pengacara yang sedang mendampingi kliennya, oleh Polresta Bandar Lampung. Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan dirinya mendapatkan aspirasi terkait penangkapan advokat tersebut dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

“Soal aspirasi yang disampaikan ke saya dari Peradi terkait advokat yang dikatakan ditangkap ketika menjalankan aktivitasnya membela klien,” ujar Habiburokhman saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto dan Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Jafriedi, di Bandar Lampung.

Habiburokhman mengingatkan bahwa hak imunitas profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Adovat, yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.”

Oleh dasar itu, politisi Partai Gerindra itu meminta Kapolda Lampung lebih mengedepankan pendekatan restorative justice terhadap kasus penangkapan itu. Karena dengan pendekatan restorative justice, pihak kepolisian dapat duduk bersama dengan teman-teman organisasi advokat untuk mendiskusikan terkait permasalahan itu tanpa adanya penahanan.

Apalagi di masa Covid-19, seperti yang pernah dikatakan Kapolri terdahulu, Jenderal Pol Idham Azis pernah mengatakan akan batasi sedikit mungkin melakukan penahanan, karena ada risiko penularan.

“Jadi saran kami pak, bahwa ini didiskusikan dengan teman-teman organisasi advokat, di mana ranah itikad baik tersebut dan penahanan itu alternatif pak, apalagi di masa Covid-19. Saya ingat Kapolri Idham Azis pernah mengatakan kita, batasi sedikit mungkin melakukan penahanan, karena ada risiko penularan. Jadi kalau ada yang menjamin dari keluarganya dan dipertimbangkan itu alternatif yang menurut saya bisa tidak dipilih,” tutup legislator dapil DKI Jakarta I itu. l ann,oji,qq/es

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI foto bersama dengan jajaran Polda dan Jajaran BNNP Lampung. Foto: Kiki/nvl

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)