PPKM Otomatis Anulir PTM

Bagi dunia pendidikan, Pandemi Covid-19 memberi dampak yang sangat besar. Beberapa permasalahan harus segera diselesaikan, di antaranya penurunan capaian belajar, anak putus sekolah, kekerasan pada anak, hingga melonjaknya angka pernikahan dini.

Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: Tim/nvl

Menteri  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan, PTM Terbatas menjadi salah satu solusi untuk menghindarkan learning lost pada generasi penerus bangsa. Untuk itu, Kemendikbudristek bersama tiga kementerian lainnya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang memuat panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019.

Namun, akhir-akhir ini, tren kasus Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan, bahkan kenaikan tersebut mencapai rekor baru dalam catatan di Indonesia. Per tanggal 6 Juli 2021, berdasarkan data yang dilansir dari covid19.go.id, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai angka 324.597 orang. Untuk menekan sebarannya, pemerintah per tanggal 3 Juli 2021 menarik rem dengan PPKM Darurat.

Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta masyarakat tak mengkhawatirkan penerapan PTM Terbatas ini. Karena PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah secara otomatis akan menganulir kebijakan PTM Terbatas.

“Kalau PPKM terjadi di daerah anda, ya mungkin akan berhenti tatap muka terbatas. Tapi hanya untuk dua minggu tersebut (selama PPKM). Sektor pendidikan harus PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) selama PPKM tersebut,” tegas Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Nadiem menerangkan, PPKM adalah suatu hal satu keharusan yang dialami banyak sektor. Karena, PPKM menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan rem di daerah, di kelurahan, di desa yang memiliki banyak kasus positif Covid-19.

“Di dua minggu itu akan dilaksanakan (pelaksanaan PPKM), tidak ada tatap muka terbatas dibolehkan di desa atau kelurahan tersebut. Itu sudah menjadi bagian dari SKB kita bahwa PPKM itu bisa mem-by pass, bisa saja menganulir proses pembelajaran tatap muka terbatas,” lanjut Nadiem.

Hingga saat ini, pelaksanaan uji coba PTM terbatas pada zona hijau dan kuning masih terbilang rendah. Pada zona hijau, baru sekitar 56 persen sekolah yang melaksanakan tatap muka. Sedang pada zona kuning masih 28 persen. Sedangkan secara menyeluruh, baru sekitar 15 persen sekolah di Indonesia yang melakukan PTM.

Terkait pelaksanaan PTM yang dilaksanakan pada bulan Juli ini, dia menyampaikan bahwa juli adalah target PTM dapat terealisasi. Adapun vaksinasi pada semua guru menjadi upaya dalam mengakselerasi implementasi dari kebijakan tersebut, di samping dari SKB 4 menteri yang ditetapkan pada Januari 2021 lalu. Pada tahap selanjutnya setelah guru-guru tervaksin, sekolah akan memberikan tawaran kepada orang tua untuk memilih PTM atau PJJ bagi anaknya.

“Sebenarnya yang wajib memberikan opsi proposal, kita. Yang wajib memberikan opsi tatap muka pada saat selesai vaksinasi kedua adalah guru-gurunya,” ujar Nadiem.

Pelaksanaan PTM ini dalam teknisnya terdapat syarat yang diperuntukkan, yakni untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, jumlah maksimal peserta sebanyak 18 orang di tiap kelasnya, lima orang untuk SLB dan untuk PAUD maksimal lima orang dengan menerapkan protokol kesehatan. l hal/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)