Potensi Pendapatan Negara dari Cukai Rokok

Penerimaan cukai menjadi kontributor sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan sebagai dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. FOTO: NAEFUROJI/NVL
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya. FOTO: NAEFUROJI/NVL

Penerimaan negara dari sektor cukai, memberikan sumbangsih yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai sendiri dikenakan terhadap barang etil alkohol/ etanol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

“Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95 persen dari keseluruhan penerimaan cukai,” sebut Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Wahyu Sanjaya, kepada Parlementaria.

Namun, dari sisi pemeriksaan BPK RI, masih terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan terhadap cukai tembakau tersebut. Melihat hal tersebut, Wahyu berharap penerimaan negara dari cukai rokok dapat lebih optimal dibandingkan kondisi saat ini.

Pendapatan negara dari sektor cukai sebenarnya mampu mencapai angka Rp189 triliun. Apalagi, jika terjadi ketidakpatuhan dan ketidaksesuaian sebagaimana yang dilaporkan BPK dapat diminimalisir. Salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cukai tersebut adalah melalui penyederhanaan tarif cukai tembakau.

“Kita berharap kedepannya ada penyederhanaan tarif rokok, karena dengan penyederhanaan tarif rokok diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau. Kita berharap kalau bisa sih, seharusnya pendapatan cukai bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Penyederhanaan tarif cukai tembakau sendiri merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan angka perokok. Saat ini, proses penyederhanaan tarif cukai sudah berada pada delapan layer atau lapisan, yang mana sebelumnya berada pada sepuluh layer. Dengan adanya penyederhanaan tersebut diharapkan akan efektif untuk membuat harga rokok tidak murah dan tidak membuat banyak pilihan karena banyaknya golongan pada tiap jenis rokok.

“Kita ingin dapatkan masukan dari para produsen rokok apabila ke depannya ada penyederhanaan tarif rokok. Oleh karena dengan penyederhanaan tarif rokok itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan negara dari cukai tembakau,” jelas Politisi fraksi Partai Demokrat ini.

Cegahan Peredaran Rokok Ilegal

Selain dengan penyederhanaan tarif cukai rokok, langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah peredaran rokok ilegal.

Baik itu rokok tanpa pita cukai, pita cukai yang dipalsukan maupun pemusnahan cukai. Tak jarang, ada temuan berulang terkait pemesanan cukai dan pemusnahan cukai yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaporan.

Tidak adanya nomor seri pada pita cukai dinilai menjadi salah satu akar dari masalah yang ada terkait penerimaan negara. Sehingga, Wahyu mengusulkan kepada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai BUMN yang diberikan amanat untuk mencetak pita cukai untuk nantinya dapat memberikan nomor seri pada pita cukai.

“Jadi hari ini, kita kunjungan ke Peruri untuk melihat bagaimana dalam hal ini Peruri mengamankan cukai rokok, sehingga tidak dipalsukan. Dan setelah dilihat, ada beberapa hal yang menurut kami perlu diperbaiki. Termasuk salah satunya yaitu kemungkinan untuk memberikan nomor seri pada pita cukai,” usul Wahyu. 

Lebih lanjut, kepada Peruri, Wakil Ketua BAKN Anis Byarwati mengingatkan agar Peruri dapat membuat kebijakan khusus dan menindaklanjuti kasus cukai palsu yang kerap terjadi. Ia juga mengingatkan agar Peruri memiliki mekanisme khusus ketika ditemui kerusakan pada cukai yang asli. Hal tersebut, menurutnya perlu menjadi perhatian khusus Peruri.

Kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Anis meminta agar dapat menindak tegas penggunaan cukai palsu yang sampai sekarang masih terjadi pada banyak rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Anis mengingatkan Bea Cukai agar membuat kebijakan khusus dan menindaklanjuti kasus cukai palsu yang kerap terjadi.

Sebab, beredarnya cukai palsu sudah tentu akan berpengaruh pada pendapatan negara. “Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu memiliki antisipasi dan sikap yang telah disiapkan jika kasus cukai palsu ini terus ditemukan,” tandasnya. •bia/es

Infografis Anggaran
Infografis Anggaran

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)