PMN Kereta Cepat Diajukan, Perlu Audit Anggaran

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikejar pengerjaannya di tengah pandemi Covid-19. Cepat melaju, cepat pula membengkak biaya proyeknya. Audit pun jadi senjata untuk menelisik mega proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini. Pemerintah telah mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp7 triliun untuk menuntaskan proyek yang sempat kedodoran. DPR RI pun merespon negatif rencana usulan PMN itu.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Oji/nvl

Audit atas proyek ini belum dilakukan, sementara PMN sudah diajukan. Catatan kritis pun dilayangkan. Adalah Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron yang mengeritik usulan PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) pemegang mandat proyek. Ada laporan pembengkakan biaya konstruksi hingga Rp4,1 triliun yang belum jelas peruntukannya. Audit investigatif jadi keniscayaan sebelum menyetujui PMN.

“Kami belum memutuskan untuk memberikan PMN melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance,” kata Hero, sapaan akrab Herman dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, beberapa waktu lalu. 

Komisi VI DPR RI, tutur Hero, belum mendalami isu mutakhir ini. Bila kelak sudah muncul hasil audit dari BPK dan BPKP, usulan PMN untuk PT. KAI bisa dipertimbangkan kembali oleh Komisi VI secara kritis, agar daya manfaatnya bagi rakyat bisa optimal. “Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat,” tutup politisi Partai Demokrat itu. 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RINevi Zuairina juga mempersoalkan munculnya usulan PMN di tahun 2021 ini. Pasalnya, sesuai UU APBN 2021, tidak ada alokasi PMN untuk PT. KAI. Usulan PMN muncul dalam Nota Keuangan RAPBN 2022. Pihaknya mempertanyakan pembengkakan proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut. 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Oji/nvl

Nevi menyampaikan hal ini dalam siaran persnya Oktober lalu. Senada dengan Herman, ia juga tak sepakat bila PMN untuk PT KAI diambil sepenuhnya dari APBN, karena alokasinya sangat besar. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp7 triliun itu, lebih baik untuk menangani pandemi Covid-19 dan membenahi perekonomian nasional serta kesejahteraan rakyat yang sempat terpuruk dihajar pandemi. 

“Yang menjadi persoalan adalah, negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan sepeserpun APBN dan coba cari solusi lain. Ini dana negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk mempercepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi,” urai Nevi. 

Diungkap politisi PKS itu, jatah PMN untuk PT KAI sebagai leader BUMN untuk proyek kereta cepat ini muncul pertama kali dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2022. Pada bagian outlook PM 2021 ada usulan PMN tersebut. Padahal, sebelumnya tidak ada pembahasan soal ini di Komisi VI DPR. Akhirnya, Komisi VI pun harus mendalami lagi soal pembiayaan proyek kereta cepat. 

Nevi mengeritik kebijakan pemerintah soal PMN untuk PT. KAI tersebut. Ditegaskannya, pemerintah harus mampu menganalisa proyek ini dengan penuh perhitungan. Ia mengingatkan, ini proyek besar dengan kebutuhan anggaran yang juga jumbo. Mestinya, pemerintah tidak perlu turun tangan lebih jauh menyangkut anggaran proyek ini. Penggelontoran PMN ini tak sesuai komitmen awal pemerintah. Sempat ada nada miring, memang, ketika proyek ini dicanangkan. Dari perencanaan yang kurang matang hingga pembiayaan yang kurang perhitungan, jadi bahan kritik. 

Kini, proyek kereta cepat betul-betul kekurangan anggaran. Komisi V dan VI, sambung Nevi, mendesak dilakukan audit investigatif atas proyek ini. Ini penting untuk mengungkap ketidakcermatan dalam menghitung kebutuhan anggarannya hingga harus “menghisap” APBN. “Saya mengusulkan, perlu ada audit investigasi proyek kereta cepat, sehingga persoalan yang terjadi cepat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini,” serunya. 

Nevi menyesalkan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya kerap menguap begitu saja. BUMN harusnya memberikan keuntungan lebih bagi negara melalui deviden untuk serapan PNBP. Namun, apa yang terjadi selama ini, PMN malah berbalik jadi beban keuangan negara. Keuntungan yang didapat dari sejumlah BUMN tidak optimal. 

“Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat, dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan, menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk,” tandas legislatior dapil Sumatera Barat II tersebut. l mh/sf/es

"Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan, menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk,”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)