Peta Jalan Parlemen Dunia setelah Sidang IPU Bali

Tanpa peta jalan yang jelas, kesepakatan-kesepakatan dalam IPU ke-144 di Bali berpotensi tidak terlaksana secara optimal. DPR RI punya pekerjaan rumah mengegolkan isu Palestina.


Oleh : Efri Nirwan Pamoto Ritonga
Wartawan Senior Koran Tempo

Sidang parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union/ IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali pada 20-24 Maret 2022 rampung sudah. Jerih payah Indonesia sebagai tuan rumah terbayarkan. Sidang yang dihadiri delegasi parlemen dari 115 negara itu menelurkan Deklarasi Nusa Dua yang menyerukan penanganan perubahan iklim menuju target nol emisi karbon (net zero emission) pada 2050 atau sesuai target masing-masing negara. 

Deklarasi Nusa Dua juga mendesak penguatan aksi nasional untuk mewujudkan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen negara-negara maju untuk mendukung pembiayaan penanganan iklim dan transisi energi, utamanya untuk pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan di negara-negara berkembang, sebesar US$ 100 miliar atau Rp 14.400 triliun kembali ditagih. 

Di samping itu, IPU ke-144 juga menyepakati dua resolusi yang menjawab tantangan kondisi dunia saat ini. Pertama adalah resolusi yang menekankan kembali pentingnya menegakkan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta peran parlemen dalam mempromosikan rekonsiliasi dan stabilitas di wilayah konflik. 

IPU menyadari diperlukan komitmen kuat untuk menyelesaikan perang dan konflik di berbagai belahan dunia. Organisasi itu menggunakan istilah ‘diplomasi preventif’ sebagai alat deteksi dini untuk menyelesaikan potensi masalah sejak awal. Adapun resolusi kedua mengajak parlemen dunia mendukung peran teknologi komunikasi dan informasi bagi sektor pendidikan. 

Sebagaimana lazimnya setiap sidang IPU, terdapat pembahasan emergency item atau masalah darurat yang kali ini memilih topik invasi Rusia ke Ukraina. IPU sepakat mengecam invasi Rusia, menyerukan penghentian perang, serta mendesak dilakukannya dialog dan diplomasi. IPU juga akan membentuk gugus tugas untuk menjembatani dialog antar parlemen kedua negara. 

Sidang IPU memunculkan dorongan untuk memperkuat kesiapan setiap negara dalam menghadapi pandemi lain di masa depan pasca-pandemi Covid-19. Ada pula desakan di bidang pemberantasan korupsi yang menekankan peran parlemen dalam memperkuat peraturan perundangundangan guna membasmi korupsi lintas negara, sekaligus pemulihan aset korupsi dan kejahatan lain. 

Secara keseluruhan, penyelenggaraan IPU ke-144 terbilang sukses. Semua agenda, mulai dari sidang majelis, komite pengarah, forum-forum, diskusi panel, maupun pertemuan bilateral berjalan mulus. Meski masing-masing delegasi datang dengan membawa kepentingan nasionalnya, kata sepakat dapat dicapai pada semua isu. 

Perdebatan dalam emergency item yang membahas tiga proposal resolusi yang disampaikan oleh Ukraina, Indonesia, dan Selandia Baru berhasil diselesaikan dengan proses pemungutan suara. Sebagai catatan, Ukraina mencabut proposalnya sebelum pemungutan suara digelar, sehingga yang tertinggal adalah proposal Indonesia ‘melawan’ Selandia Baru. 

Meski akhirnya kalah dalam pemungutan suara, delegasi parlemen Indonesia tidak bisa dibilang mengalami kekalahan diplomasi. Sebabnya, secara keseluruhan proposal resolusi yang disampaikan Selandia Baru hampir sama moderatnya dengan dengan proposal ‘jalan tengah’ Indonesia. 

Di luar sukses tersebut, tentu saja ada sejumlah catatan dalam penyelenggaraan sidang IPU Nusa Dua yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi sidang-sidang berikutnya. Pertama ialah perlunya IPU menyusun peta jalan (roadmap) atas semua poin-poin kesepakatan yang tercapai di Bali. 

Peta jalan tersebut memuat halhal apa yang harus dilaksanakan oleh parlemen untuk membuktikan komitmennya terhadap Deklarasi Nusa Dua maupun kesepakatan lainnya. Tanpa peta jalan yang jelas, target yang terukur, serta bingkai waktu yang pasti, sulit menguji implementasi kesepakatan IPU. 

Ambil contoh resolusi IPU mengenai peningkatan peran teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di dunia pendidikan. Resolusi ini menyerukan kepada parlemen dan pemerintah untuk menyusun undang-undang yang mendukung pembangunan infrastruktur ICT bagi kegiatan belajar-mengajar. Resolusi itu juga mengimbau pemberian pelatihan bagi guru serta memasukkan teknologi digital ke dalam kurikulum pendidikan. 

Seharusnya, bersamaan dengan pembuatan resolusi itu, IPU juga membuat matriks yang akan diisi informasi mengenai upaya yang telah dilakukan parlemen dalam mengegolkan undang-undang tentang dukungan ICT bagi pendidikan. Matriks itu bukanlah sebagai penghakiman kepada negara tertentu, melainkan cara untuk mengambil pembelajaran dan mengetahui praktik terbaik yang bisa direplikasi secara global. 

Contoh lain masih pada resolusi sektor pendidikan. Mengutip UNESCO, resolusi IPU menyebutkan pada 2016 terdapat lebih dari 600 juta anak-anak dan remaja yang tidak dapat mencapai tingkat kecakapan minimum dalam membaca dan matematika. Data berikutnya, 53 persen anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak dapat membaca dengan baik pada usia 10 tahun. 

Di sini lagi-lagi, akan sangat baik jika IPU menetapkan target kecakapan mininum dalam membaca dan matematika yang hendak dicapai parlemen dunia dalam beberapa tahun ke depan. Target tersebut, sekalipun mengutip target dari lembaga lain seperti UNESCO, akan dapat menjadi pengukur keberhasilan parlemen dunia dalam menjalankan resolusi yang disusunnya sendiri. 

Catatan kedua adalah kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan poinpoin deklarasi, resolusi, ataupun hasil kesepakatan lain dari IPU sebelumnya. Minimnya evaluasi itu membuat daya ikat sidang parlemen sedunia ini kendor. Sebagai contoh, sidang IPU ke-143 di Madrid, Spanyol menerbitkan deklarasi perihal penguatan demokrasi pada tingkat nasional dan global. Deklarasi Madrid menyerukan persatuan dan pencarian kesamaan di antara negaranegara untuk menghadapi tantangan demokrasi di berbagai belahan dunia. 

Beberapa isu yang digarisbawahi Deklarasi Madrid adalah penurunan kepercayaan terhadap sistem politik, peningkatan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan struktural, serta peningkatan polarisasi masyarakat. Akan sangat ideal, setelah berjalan beberapa bulan atau beberapa tahun, perkembangan semua isu tadi kembali diuji dalam IPU sebagai bahan evaluasi. 

Hal yang lain kurang menonjol adalah agenda pembahasan ekonomi dan bisnis. Forum-forum bilateral memang sudah tersedia untuk membicarakan berbagai isu, termasuk bisnis dan investasi. Namun sayangnya, waktu pembicaraan yang singkat, hanya sekitar 30 menit, membuat dialog tidak mendalam. Walaupun tidak memiliki kewenangan eksekusi, parlemen dapat membuka jalan pembicaraan mengenai bisnis dan investasi. 

Isu berikutnya yang juga terasa kurang mendapat perhatian peserta IPU ke-144 adalah pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan lintas negara. Isu ini ‘hanya’ mendapat tempat dalam diskusi panel yang menghadirkan sebagian kecil anggota parlemen, ditambah pakar antikorupsi yang memberi pemaparan singkat. Tidak terlihat upaya sungguhsungguh para wakil rakyat untuk membahas persoalan korupsi. Padahal kita tahu, dalam konteks Indonesia saja, korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat jamak terjadi. 

Terakhir, parlemen sedunia, terutama DPR RI, masih memiliki pekerjaan rumah mengegolkan isu pelanggaran hak asasi manusia di Palestina sebagai agenda emergency item IPU. Setelah setidaknya dua kali gagal masuk emergency item, yakni di IPU Madrid karena tersingkir oleh isu pemerataan vaksin Covid-19, serta IPU Bali karena kalah oleh isu invasi Rusia, hendaknya dalam IPU ke145 di Kigali, Rwanda, pada September mendatang, persoalan Palestina yang merupakan keprihatinan mayoritas rakyat Indonesia bisa menjadi topik emergency item.•

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)