Pertumbuhan Ekonomi, Kombinasi Gas dan Rem yang Tepat

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mendatang pada kisaran 5,0-5,5 persen (yoy). Target tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Arief/nvl

“Pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5persen. Namun, tetap harus waspada, karena perkembangan Covid-19 masih sangat dinamis,” tutur Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidatonya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyatakan target pertumbuhan ekonomi 5,0-5,5 persen merupakan kombinasi rem dan gas yang tepat. Hergun, sapaan akrabnya, menuturkan angka pertumbuhan yang disampaikan pemerintah lebih rendah dari angka asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 sebesar 5,2-5,8 persen yang sebelumnya telah disepakati dengan DPR RI.

Pada 8 Juni 2021, Hergun menuturkan Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati besaran asumsi dasar dalam KEM-PPKF RAPBN 2022. Termasuk di dalamnya menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2022 pada kisaran angka sebesar 5,2 persen hingga 5,8 persen.

Target tersebut sebagaimana diungkapkan Hergun juga disepakati lagi dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan pemerintah pada 30 Juni 2021 yang lalu. Selanjutnya, kesepakatan target tersebut kemudian  dilaporkan dalam tingkatan tertinggi Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Juli 2021 belum lama ini.

Penurunan target pertumbuhan ekonomi dari rentang 5,2-5,8 persen menjadi 5,0-5,5 persen disampaikan Hergun menjadi sesuatu hal yang dapat dimaklumi. Mengingat, kondisi internal maupun global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi di tengah-tengah situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia maupun dunia saat-saat ini.

Hal tersebut tercermin dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa tahun depan masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Selain itu, terdapat berbagai tantangan global lainnya seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

 “Awalnya pemerintah berani memasang target 5,2-5,8 persen. Namun, melonjaknya angka pandemi Covid-19 pada Juni hingga Agustus 2021 mendorong pemerintah menghitung ulang target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,0-5,5 persen. Angka tersebut cukup moderat sebagai hasil kombinasi rem dan gas yang tepat,” jelas Hergun.

Selain merubah target pertumbuhan ekonomi pada 2022, sebelumnya pemerintah juga merevisi target pertumbuhan ekonomi pada 2021 dari rentang 4,3-5,3 persen menjadi 3,7-4,5 persen. Sejatinya, pemulihan ekonomi sudah menunjukkan hasil yang positif. Capaian pada kuartal II/2021 sebesar 7,07 persen memiliki dua makna penting. Pertama, mengakhiri resesi. Kedua, ekonomi mampu tumbuh signifikan.

Hergun melanjutkan, apalagi saat ini sedang terjadi tren perbaikan ekonomi di dunia. Selain Indonesia, negara-negara lain juga menikmati pertumbuhan tinggi. Di antaranya, Amerika Serikat tumbuh 12,2 persen, Kawasan Eropa 13,7 persen, China 7,9 persen, dan Jepang 7,5 persen. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga terjadi kawasan ASEAN di antaranya Malaysia tumbuh 16,1 persen, Singapura 14,7 persen, Filipina 11,8 persen, Thailand 7,5 persen, dan Vietnam 6,61 persen.

Akan tetapi, capaian pada kuartal II/2021 tersebut diprediksi tidak berlanjut pada kuartal III/2021 akibat dampak kebijakan PPKM Darurat/Level 4 yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021 karena melonjaknya kasus positif Covid-19. Namun hal tersebut harus bisa diperbaiki pada kuartal IV/2021. Diharapkan pada akhir 2021 dapat diraih pertumbuhan kumulatif di atas 3 persen sebagai baseline untuk mewujudkan pertumbuhan lebih tinggi di tahun 2022.

Meskipun pemerintah telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menjadi 5,0-5,5 persen, namun sejumlah kalangan masih pesimis akan tercapaianya target tersebut. Maka, Hergun mengusulkan perlu disegerakan adanya sejumlah langkah-langkah taktis oleh pemerintah untuk menjawab pesimisme dari berbagai kalangan masyarakat tersebut.

Politisi daerah pemilihan Jawa Barat IV ini kemudian menjabarkan beberapa usulan langkah-langkah yang harus segera dikerjakan pemerintah tersebut. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan vaksinasi sebagai pertahanan terhadap Covid-19 yang sewaktu-waktu dikhawatirkan dapat melonjak lagi.

Patut diapresiasi kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Kebijakan PPKM Darurat dan Level 4 terbukti mampu menurunkan angka positif harian. Namun untuk menaklukkan Covid-19, pemerintah diminta Hergun tetap perlu mempercepat vaksinasi dan memperluas testing dan tracing. Serta, yang tidak kalah penting adalah menyiapkan fasilitas medis yang lebih baik lagi.

Peningkatan Serapan Anggaran

Pemerintah perlu meningkatkan serapan belanjanya. Seluruh kementerian/lembaga harus berkomitmen meningkatkan kinerja dan serapan anggaran. Percepatan belanja pemerintah akan menjadi penopang perekonomian di kuartal III dan IV 2021. Terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar pada 2020 tidak boleh terulang kembali pada 2021 ini. Selain itu, program PEN harus bisa dieksekusi di atas 95 persen.

Kemudian, Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 yang mencapai Rp795,5 triliun harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah Pusat perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat serapan belanja serta tidak mengendapkan uang di perbankan. Data mencatat, jumlah dana daerah yang mengendap di perbankan masih cukup tinggi. Setidaknya per Mei 2021, dana daerah yang mengendap di perbankan mencapai Rp172,55 triliun.

Di samping itu, pemerintah harus mempercepat reformasi perpajakan. Tahun 2022 adalah tahun terakhir diperbolehkannya defisit di atas 3 persen. Setelah itu, pemerintah harus mampu menggenjot penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sudah 12 tahun berturut-turut penerimaan perpajakan gagal memenuhi target yang ditetapkan. Reformasi perpajakan pertama-tama harus menyasar fondasi struktural. Perluasan basis obyek pajak sebagaimana yang tercantum dalam RUU KUP akan sia-sia jika strukturalnya belum direformasi. Kelima, pemerintah perlu mendorong  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penguatan ekspor. Saat ini, daya beli di dalam negeri belum sepenuhnya pulih. Padahal, konsumsi rumah tangga memiliki porsi 57 persen terhadap pembentukan PDB. Solusinya adalah meningkatkan ekspor terutama oleh UMKM.

Berikutnya, pemerintah perlu mengelola utang secara bijak dan penuh kehati-hatian. Posisi utang pemerintah per Juni 2021 berada di angka Rp6.554,56 triliun. Banyaknya utang akan menjadi beban bagi APBN dan perekonomian. “Keseimbangan gas dan rem yang tepat akan berdampak positif terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tidak mustahil target pertumbuhan 5,0-5,5 persen pada 2022 akan tercapai, perkiraan akan ada di kisaran 5.2 persen. Kuncinya, tahun 2021 ini harus ditutup dengan pertumbuhan kumulatif di atas 3 persen sebagai baseline yang kokoh untuk 2022 mendatang,” pungkas Hergun. pun/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)