Permasalahan Pendidikan Harus Diurai

Sektor pendidikan memang selalu menyisakan permasalahan klasik yang harus segera diurai. Berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dipastikan dan diawasi agar berjalan tepat sasaran dan tak menimbulkan masalah baru.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat bertukar cinderamata dengan mitra di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat bertukar cinderamata dengan mitra di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Seperti halnya Kurikulum Merdeka, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, untuk tidak memaksakan sekolah menggunakan kurikulum tersebut. Ia menilai kurikulum tersebut masih memiliki beberapa kekurangan.

“Kami ingatkan untuk dinas pendidikan dan seluruh kepala sekolah di Kabupaten (Demak) ini untuk tidak paksakan sekolah dan para siswa mengikuti atau menjalankan Kurikulum Merdeka. Ini merupakan keputusan Panja Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI,” ungkap Ferdi saat kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Demak, Jawa Tengah, pertengahan Juli ini.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, Kurikulum Merdeka yang menjadi salah satu program pemerintah ini masih memiliki banyak kekurangan, alias belum siap. Kesiapan itu terlihat dari belum adanya dasar hukum yang jelas di awal program tersebut.  Belum lagi konsep kurikulum yang belum jelas. Dimana pemerintah pun belum mampu menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan untuk mendukung Kurikulum Merdeka tersebut.

Bahkan, menurut Ferdi, pemerintah juga belum mampu memenuhi standar guru yang ditentukan oleh Kurikulum Merdeka tersebut. “Kalau kita lihat variabelvariabel pendukung kurikulum yang pernah ada seperti KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dan Kurtilas (Kurikulum 2013), semua memiliki dasar hukum yang jelas, Kedua, terkait kajian akademis kenapa kurikulum sebelumnya harus berubah jadi kurikulum ini,” tegasnya.

“Kami mempersilahkan jika ingin perubahan kurikulum, tapi dasarnya, kajian akademisnya harus jelas dan kuat,” kata Ferdi.

Sarpras dan Guru, Kunci Pendidikan Bermutu

Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyatakan ada dua aspek yang merupakan ujung tombak perbaikan mutu pendidikan Indonesia ke depan, yaitu sarana prasarana (sarpras) dan kualits guru. Mengingat keduanya memiliki korelasi yang cukup erat dalam membangun pendidikan yang bermutu.

“Sekarang kita dapatkan masalah cukup serius di guru, yaitu masalah ketercukupan, ketersebaran dan kompetensi juga kesejahteraan. Padahal guru itu yang paling depan menjadi ujung tombak bagi mutu pendidikan kita. Dua hal ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yaitu sarana prasarana dan guru,” kata Fahmi di Jawa Tengah. 

Fahmi menuturkan, gedung SMAN 03 Kota Salatiga dahulu adalah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) pada masa Belanda. Menurutnya, meskipun Belanda menjajah Indonesia, namun, Belanda memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik atau guru. 

“Mewah dalam artian terfasilitasi dengan baik dan kita juga tahu bahwa guru-guru kita di zaman dulu itu hebathebat. Ini juga catatan buat kita apalagi nanti di tengah-tengah suasana upaya untuk memperbaiki RUU Sisdiknas. Maka perhatian kita kepada upaya menghadirkan guru yang bagus yang berkualitas ini harus menjadi prioritas nomor satu,” ujar politisi PKS itu. 

Terkait sarana prasarana, Fahmi juga menyoroti bangunan yang dimiliki sekolah-sekolah yang dikunjungi oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI adalah bangunan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Ia menilai sarana prasarana bangunan sekolah yang memiliki kesan kokoh, luas dan asri dengan penghijauan di sekitarnya. 

Hal ini membuktikan, bahwa Pemerintah Belanda pada masa itu sangat memperhatikan sarana dan prasarana bagi sekolah dan serius membangun pendidikan pada masa itu. Oleh karena itu, Fahmi meminta pemerintah juga dapat fokus dan serius membenahi fasilitas sekolahsekolah di Indonesia. 

Soroti Kekurangan Guru di Sekolah Swasta

Salah satu dampak dari penerimaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah berkurangnya guru-guru di sekolah swasta. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki saat mengikuti kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, baru-baru ini.

“Saya menemukan laporan lembaga pendidikan berbasis masyarakat (sekolah swasta) mulai terkena dampak krisis tenaga pendidik dengan diangkatnya guru-guru mereka menjadi ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah lolos ternyata tidak dikembalikan ke sekolah asal tetapi ditempatkan di sekolah-sekolah negeri,” urai Zainuddin.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menambahkan bahwa sekolah swasta yang berbasis masyarakat seperti milik lembaga pendidikan Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan sebagainya ini ingin agar guru-guru mereka yang lulus PPPK dikembalikan ke sekolah asal. Sehingga mereka tidak kehilangan guru karena rata-rata yang diangkat menjadi guru PPPK adalah guru senior.

“Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat. Jangan lagi ada alasan karena terkunci oleh undang-undang ASN karena di sana sebenarnya masih ada celah. Yang disebut pegawai ASN itu adalah pegawai pemerintah yang ditempatkan di lembaga pemerintah dan atau ditempatkan di lembaga lain atas nama menyelenggarakan tugas negara. Ini artinya masih punya dasar untuk bisa menempatkan mereka kembali ke sekolah asal,” tandas Legislator Dapil Jawa Timur X ini.

Dirinya juga berharap dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Kendal yang tinggi mencapai Rp332 miliar bisa digunakan untuk me-manage pendidikan di kabupaten Kendal dengan baik. Bisa juga untuk meningkatkan kesejahteraan guruguru di sekolah swasta. Mereka harus didukung supaya pendidikan swasta yang kontribusinya cukup besar dalam penyelenggaraan pendidikan itu juga terpikirkan dengan baik karena pemerintah belum bisa hadir di semua lini pendidikan. •ayu,oji,ndy/es

               

Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes saat pertemuan di Salatiga, Jawa Tengah 
Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes saat pertemuan di Salatiga, Jawa Tengah

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)