Perlukah UU ITE Direvisi?

Perbincangan publik seputar revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mengemuka. Hal ini pertama kali digulirkan Presiden Joko Widodo dalam rapat dengan Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara Jakarta, pertegahan februari lalu. 

Jokowi mengatakan adanya UU ITE bertujuan agar ruang digital di Indonesia menjadi sehat. Namun, dalam pelaksanaannya UU ITE kerap menimbulkan rasa ketikadilan. Hulu persoalan ada pada pasal-pasal yang dianggap “karet” yang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan mudah diinterpretasikan secara sepihak. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyebut dirinya mendukung rencana pemerintah merevisi UU ITE. “Kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU ITE. Dari sisi masyarakat, hal ini tentu bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat,” ujar Sukamta.

Sebetulnya UU ITE sangat mulia pada awal pembahasannya dulu, yakni untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya (elektronik). Namun seiring berjalannya waktu, ternyata UU ITE dalam implementasinya malah lebih kental dengan nuansa hukum pencemaran nama baiknya daripada soal transaksi ekonomi-bisnisnya.

“Kami dari F-PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan,” ujarnya.

Dalam dinamika pembahasan, mayoritas fraksi menginginkan pasal tersebut dapat dipertahankan, dengan pengurangan maksimal ancaman pidana penjara. 

“Pada implementasinya, ternyata masih banyak proses hukum kasus pencemaran nama baik di lapangan yang tidak sesuai dengan spirit revisi tersebut. Malah terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoaks dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya, semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan,” terang Sukamta.

Sementara itu,  Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin  menyebut ada dua pasal krusial dalam UU ITE yang sempat menjadi perdebatan. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. “Tapi kalau harus direvisi saya berharap ke 2 Pasal itu hendaknya dipertahankan, jangan dihilangkan karena itu ruh dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto: Mentari/nvl 

Kami dari F-PKS saat itu meminta agar pasal pencemaran nama baik ditinjau ulang, bahkan kalau perlu dihapus saja, mengingat sudah diatur dalam KUHP, agar tidak ada duplikasi pengaturan,

Selaku Kapokja pada pembahasan UU ITE beberapa tahun lalu silam, Politisi dari F-PDI Perjuangan ini memaparkan, Pasal 27 ayat 3 merupakan pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia mengakui bahwa pasal ini sempat menjadi perdebatan. Tetapi, Pasal 27 ini sudah mengacu dan sesuai dengan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Pasal 27 ayat 3 ini acuannya KUHP Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik dan menista orang lain secara lisan maupun tulisan,” tuturnya. Kemudian, Pasal 28 ayat 2 tentang menyiarkan kebencian pada orang atau kelompok orang berdasarkan pada SARA. “Kedua pasal ini, Pasal 27 dan Pasal 28 harus dipahami oleh para penegak hukum agar tak salah dalam penerapannya. Apalagi pasal 27 itu sifatnya delik aduan, mereka yang merasa dirugikan dapat melapor dan pelapornya harus yang bersangkutan bukan orang lain,” jelasnya.

Dalam menerapkan Pasal 27 ayat 2 itu harus dibedakan antara kritik terhadap siapapun dengan ujaran kebencian dan penghinaan. Penegak hukum harus memahami betul secara sungguh – sungguh. “Kalau dicampuradukan antara kritik dan ujaran kebencian, maka saya rasa hukum di negara ini sudah tak sehat lagi,” ungkapnya.

Ia juga menggarisbawahi penerapan Pasal 28 ayat 3 UU ITE ini juga harus berhati-hati dan selektif karena sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI yang berkaraker Bhineka Tunggal Ika alias pluralisme. “Menurut saya, multitafsir atau penafsiran berbeda dapat diminimalisir dengan membuat pedoman tentang penafsiran hukum kedua pasal ini secara komprehensif,”tuturnya.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Oji/nvl

multitafsir atau penafsiran berbeda dapat diminimalisir dengan membuat pedoman tentang penafsiran hukum kedua pasal ini secara komprehensif

Hasanuddin juga membantah adanya anggapan pasal karet pada 2 pasal kontoversial itu. Menurutnya, tak ada pasal karet tapi bagaimana para penegak hukum memahaminya ditambah dengan menggunakan hati nurani. Dapat dibayangkan bagaimana negeri ini akan kacau, bila rakyatnya dibebaskan saling menghujat, saling membuka aib dan saling mengungkapkan kebencian secara bebas dan vulgar.

“Termasuk menyebarkan kebencian karena SARA, padahal negeri ini berkarakter pluralisme yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Kedua pasal ini pernah dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial review dan hasilnya tak ada masalah,” pungkas legislator dapil Jawa Barat IX itu.

Meski begitu, Hasanuddin mempersilakan bila memang UU ITE harus direvisi misalnya dengan membuat pedoman interprestasi resmi terhadap pasal – pasal dalam UU ITE. “Kami di DPR terbuka, bila memang harus direvisi mari bersama kita revisi demi rasa keadilan dan demi tetap utuhnya NKRI,” tegasnya.

Pihaknya juga turut mengajak seluruh anak bangsa, untuk bijak dalam menggunakan media sosial. “Marilah kita sebagai warga negara, bijak dalam menggunakan media sosial. Kritik membangun sah – sah saja dan dilindungi UU, tapi jangan mencampuradukan kritik dengan ujaran kebencian, apalagi penghinaan yang berujung laporan kepada polisi,” tandasnya.  ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)