Perlukah Perpanjangan PPKM?

Masyarakat dikenalkan istilah pembatasan yang baru dengan sebutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Yang terbaru, presiden Joko Widodo kini mengenalkan istilah PPKM dengan Level 3 dan 4. Perpanjangan PPKM ini diketahui dilakukan guna menekan angka kasus yang muncul setiap harinya. 

Berbagai pandangan pro dan kontra menyelimuti kebijakan PPKM ini. mereka yang mendukung kebijakan ini, berharap kebijakan ini dapat melindungi nakes dan fasilitas kesehatan dari kondisi yang membuat collaps. Namun di satu sisi, PPKM ini memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang pekerjaannya tidak dapat dilakukan secara jarak jauh dan mereka yang mendapat upah secara harian. Berlangsungnya PPKM membuat kondisi masyarakat semakin terjepit.

Respon dari Parlemen

Mufti Anam – PDI Perjuangan
“Saya setuju PPKM diperpanjang. Ini keputusan yang cukup berat, tetapi harus tetap diambil untuk menyelamatkan nyawa rakyat”
Mufti Anam – PDI Perjuangan
“Sehingga PPKM Darurat dengan segala hormat jangan diperpanjang, tapi dengan catatan ada pembenahan penanganan dari sisi kesehatannya, sehingga tidak ada yang dikorbankan,”
Emanuel Melkiades Laka Lena – Golkar
“Inti dari semua yang dilakukan ini adalah seatle hulu kita memastikan bahwa prokes tetap berjalan, dan dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat, seluruh pemimpin oleh seluruh masyarakat Indonesia,”
“Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti,

DINAMIKA PARLEMEN menghadirkan pandangan, masukan, serta advokasi Anggota DPR terkait isu-isu aktual sebagai wujud implementasi fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)