Perlu Sinkronisasi Untuk Atasi Persoalan DAS di Deli

Sejumlah persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Deli, Sumatera Utara menjadi sorotan Komisi IV DPR RI. Dangkalnya aliran sungai, perambahan di wilayah penyangga air dan tata ruang pemukiman yang tidak tepat disinyalir menjadi serangkaian faktor penyebab banjir tahunan di sejumlah wilayah yang dilalui DAS tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti Tim Kunker Komisi IV DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Kresno/nvl

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menekankan sinkronisasi antara perencana kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi penting untuk mengatasi persoalan tersebut. 

“Nah kemudian alokasi pembiayaan reboisasi sangat rendah, dampaknya adalah hutan mengalami penggundulan dalam waktu yang cukup lama, akibatnya ya tiap tahun banjir,” jelasnya saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Air Terjun Sikulikap, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, belum lama ini. 

DAS Deli memiliki luas total 39.079,95 hektar yang terdiri dari tiga wilayah, yaitu, Kabupaten Karo, Deli Serdang dan Kota Medan. DAS Deli sendiri termasuk kawasan yang harus dipulihkan daya dukungnya, mengingat adanya perambahan di wilayah penyangga air dan alihfungsi lahan resapan air menambah daftar hitam persoalan DAS yang berlokasi di Sumut tersebut.

 Dalam hal ini, Dedi turut menekankan pentingnya merangkul masyarakat dan memberi pemahaman pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menebang pohon. Selain itu ia meminta agar ada tindakan tegas terhadap pengusaha besar yang melakukan pelanggaran terhadap aspek-aspek tata kelola hutan. 

“Masyarakat sekitar, tokoh-tokohnya dirangkul untuk tidak melakukan penebangan pohon. kemudian para pengusaha besar yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap aspek-aspek tata kelola hutan dilakukan tindakan yang tegas,” tutup politisi Partai Golkar itu. 

Tindaklanjuti Laporan Limbah Amonia Pusri 

Di Sumatra Selatan, Komisi IV DPR RI menindaklanjuti laporan masyarakat terkait limbah amonia PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang mengeluarkan bau tidak sedap. Tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI pun mengkonfirmasi hal ini langsung kepada direksi PT Pusri. 

“Kami akui ini masih dalam proses, dan kami sudah mengecek langsung. Pusri sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi juga butuh bantuan dari masyarakat agar bersinergi untuk sama-sama menjaga lingkungan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia di sela-sela pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI dengan direksi PT Pusri di Wisma Melati Pusri, Palembang, Sumatera Selatan. 

Dalam kesempatan itu, Dirut PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri sudah berjanji untuk memperbaiki persoalan tersebut secara bertahap, serta menemukan solusi terbaik agar warga di sekitar pabrik tidak merasa dirugikan atas keberadaannya. “Bagaimana caranya agar warga di sekitar sungai terhindar dari polusi suara, ini salah satu laporan yang juga kami terima dari masyarakat,” ujar Tri. 

Pusri akan memasang instrumen baru pada sistem pengolahan limbahnya untuk memudahkan instansi terkait dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawasi secara realtime. Pemasangan instrumen baru ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan pengelolahan limbah di pabrik Pusri yang meliputi, limbah cair, limbah udara dan limbah B3. 

“Kami sudah melakukan pengelolaan limbah dengan baik, ke depan akan dikawal lagi oleh Kementerian LHK, sehingga nantinya bisa dipantau dari Jakarta,” kata Tri. Ia meminta warga Palembang, terutama di sekitar pabrik tidak perlu khawatir terkait limbah ini, karena Pusri sangat serius dalam mengatasinya dengan memiliki sistem pengolahan limbah. 

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti Tim Kunker Komisi IV DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Kresno/nvl

Sesuaikan Program KLHK di Kalsel dengan Agriculture Ecological Zone

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari mengusulkan agar program kerja Kementerian LHK khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan harus dikembangkan sesuai kearifan lokal setempat. Terutama, hutan-hutan sosial yang dibangun harus sesuai dengan Agriculture Ecological Zone atau potensi wilayah masing-masing. Terlebih, dalam potensi wilayah yang merupakan bekas pertambangan batubara.  

“Potensi yang sesuai dengan kearifan lokal setempat harus dikembangkan sesuai dengan pemetaan Agriculture Ecological Zone tiap wilayah. Dimana, tiap wilayah itu punya potensi yang berbeda. Apalagi, wilayah bekas pertambangan batubara. Jadi, kita harus kembalikan tanah-tanah itu secara ekologi yang sesuai dengan keadaan semula,” ujar Endang.  

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, mengatakan Komisi IV DPR RI di sisi lain juga bermitra dengan Balai Besar Penelitian Tanah yang dinaungi oleh Badan Litbang Pertanian dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pemetaan wilayah sesuai dengan Agriculture Ecological Zone di Kalsel. 

“Jadi, Kalimantan Selatan harus berpacu kearah pengembangan tanaman potensi lokal. Diantaranya, buah sukun yang merupakan pengganti gandum. Padahal, sukun mengandung antioksidan yang terbagus dibandingkan dengan gandum. Jadi, kita harus memiliki political will yang kuat terhadap ketahanan pangan sesuai dengan kearifan lokal,” pungkas Endang. l pun,eno,srw/es

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari saat meninjau lokasi rehabilitasi hutan dan lahan Taman Hutan Rakyat Mandiangin, Kota Banjarbaru, Kalsel. Foto : Puntho/Man

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)