Perlu Regulasi Tegas Atasi Kerusakan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang semakin rusak secara nyata telah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Di antaranya, belakangan ini seperti bencana-bencana alam yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan semakin marak terjadi. Kebakaran hutan yang kerap menimbulkan polutan asap setiap tahunnya, banjir yang semakin diterima publik sebagai kenormalan kondisi lingkungan, kekeringan, tanah longsor dan lain sebagainya yang masih saja terus terjadi hingga saat ini.

Tercatat, sebesar 70 persen kejadian bencana berdasarkan analisa data BNPB sangat erat kaitannya dengan semakin berkurangnya kualitas dan kuantitas hutan dan lingkungan hidup. Tak hanya itu, semakin rusaknya kondisi lingkungan juga diiringi semakin bertambahnya konflik-konflik agraria. Terlebih, fakta di lapangan sering mengungkap tentang munculnya konflik-konflik di suatu wilayah tanpa adanya penyelesaian fundamental.

Kondisi ini tentu memerlukan upaya pembenahan secara menyeluruh, dimana pembenahan tata kelola lingkungan hidup saat ini sangat diperlukan mulai dari wilayah hulu sampai ke wilayah hilir. Maka, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memaparkan secara objektif tentang regulasi perizinan yang telah dikeluarkan dari mulai era Presiden Soeharto hingga pemerintah sekarang.

Dari pemaparan tersebut, ke depannya harus muncul satu regulasi yang harus bersifat permanen agar lingkungan tetap terjaga. Kemudian, dituangkan dalam aturan tata ruang yang bersifat permanen pula. Seperti regulasi luas hutan, areal perkebunan dan pertambangan sekian, lalu dibuat moratorium. Sehingga, siapapun yang nantinya mengemban amanah di kursi menteri pada periode pemerintahan berikutnya hanya bertugas menjaga regulasi.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah seharusnya dilaksanakan secara terpadu dari tingkat atas sampai kepada tingkat bawahnya, dalam arti bahwa harus terlaksananya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.

Maka harus ada data pasti tentang jumlah hutan, areal perkebunan dan jumlah areal pertambangan. Sehingga, para pengusaha juga memiliki kepastian soal izin lingkungan. Serta, nantinya tidak lagi setiap orang yang menjabat mencari celah untuk membuka ruang izin yang akan bertentangan dengan kepentingan lingkungan.

Bencana Banjir Bukan Hanya Soal Anomali Cuaca

Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki cara pandang yang holistik terhadap kebijakan omnibus law yang bukan hanya mengedepankan investasi. Melainkan, juga menyeimbangkan dengan instrumen lingkungan hidup yang merupakan instrumen pokok sebagai fungsi pengendalian atas terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka menegakkan hukum lingkungan yang bermakna preventif, dan disinilah negara berperan fungsi regulerend dan controlling.

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, awal Februari 2021 lalu menegaskan bencana banjir bukan terjadi hanya karena persoalan anomali cuaca saja. Namun, adanya sederet persoalan kebijakan pemerintah yang tidak tepat di masa lalu dan tidak efektif yang masih diterapkan hingga kini.

Anomali cuaca sepanjang bulan Januari ini bukan sekadar takdir. Baginya, isu pembukaan lahan yang masif harus disoroti. Sebagai contoh, pembukaan lahan untuk perkebunan di Kalimantan meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir. Dalam dua tahun terakhir, pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen. Ditambah lagi, kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan.

Manajemen lingkungan yang diterapkan oleh KLHK belum mampu membentuk mitigasi bencana yang tangguh di Indonesia. Ia menyoroti kebijakan yang telah dibuat pemerintah tidak turut memberikan andil dan berkontribusi pada perubahan iklim yang mengarah pada anomali cuaca. Anomali cuaca ini tidak hanya dampak, tapi juga ada kausalitas yang menjadi konsekuensi dari manajemen lingkungan yang salah.

Luluk juga menyayangkan, sekitar 18.350 hektar di 11 kabupaten terancam gagal panen akibat terdampak banjir. KLHK harus segera mengambil kebijakan yang tepat seperti dengan melakukan moratorium lahan. Segenap aktivitas ekonomi, atau kaitannya dengan eksploitasi yang tidak mendukung terwujudnya ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan maka lebih baik disetop. 

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah. Foto : Mentari/nvl
Segenap aktivitas ekonomi, atau kaitannya dengan eksploitasi yang tidak mendukung terwujudnya ekologi yang berkeadilan dan berkelanjutan maka lebih baik disetop. 

Hentikan Eksploitasi Ekonomi Tidak Berkelanjutan

Lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan yang mampu menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Bukan sebaliknya, yang memberi kemudaratan bagi rakyat.  Luluk menegaskan, pemerintah segera menghentikan berbagai aktivitas perekonomian yang mengeksploitasi sumber daya alam yang membuat daya dukung lingkungan tidak berkelanjutan.

Ia menambahkan, fenomena bencana seperti banjir di sejumlah lokasi akhir-akhir ini bukan hanya karena persoalan anomali cuaca tetapi juga kebijakan yang tidak tepat dan tidak efektif. Seperti, isu pembukaan lahan yang masif untuk perkebunan di Kalimantan meningkat dari 15 persen menjadi 72 persen dalam lima tahun terakhir.

Di mana, dalam dua tahun terakhir, pembukaan lahan untuk tambang meningkat 13 persen. Ditambah lagi, kawasan hutan lindung banyak yang berubah jadi perkebunan. Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini juga prihatin atas dampak banjir yang menyebabkan sekitar 18.350 hektar pertanian di 11 kabupaten terancam gagal panen. l pun/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)