Perlu Perluasan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Komisi V DPR RI baru-baru ini menerjunkan tiga tim ke Jawa Tengah, Yogyakarta dn Jawa Timur, untuk memastikan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat berjalan baik sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional. yang dilaksanakan di daerah

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mengunjungi sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti berharap, agar pemerintah memperluas alokasi dan titik sebaran program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat serta program padat karya, yang dapat membantu ketahanan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Untuk mencapai hal itu, pemerintah harus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Untuk proyek sejumlah infrastruktur di Kota Surakarta progresnya sudah cukup bagus. Tapi saya juga berharap tidak hanya di Surakarta saja, daerah lain juga bisa jadi prioritas. Walaupun sekarang kondisi keuangan sedang seperti ini, tapi perencanaan ini bisa multiyears. Sehingga target dari pekerjaan pemerintah, pemkot atau kabupaten lainnya bisa tercapai,” kata Novita saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mengunjungi sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surakarta, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR Eddy Santana Putra mengusulkan, agar rancangan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Surakarta ini disayembarakan. “Jadi dalam merancang proyek itu supaya lebih realisitis dan bagus. Karena peserta yang mengikuti juga biasanya dari para ahli-ahli. Jadi betul-betul mendapat desain yang terbaik, setelah dipilih 3 atau 5 besar, wali kota  tinggal memilih mana yang terbaik. Bahkan kalau perlu diumumkan ke warga agar mereka juga merasa dilibatkan,” terangnya.

Wakil Rakyat dapil Sumatera Selatan I ini sangat mendukung proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kota Surakarta ini. Dengan adanya perbaikan infrastruktur ini, Surakarta tetap menjadi kota yang nyaman, warganya bahagia, dan perekonomian cepat pulih di masa pandemi.

“Sejauh yang kami pantau dari empat titik lokasi tadi tidak ada kendala yang berarti. Hanya saja, saya berharap agar dalam merancang harus secara total, sehingga pembangunan infrastruktur ini betul-betul bermanfaat untuk warga Kota Surakarta terutama dalam pemulihan ekonominya,” tutupnya.

YIA Jadi ‘Role Model’ Bandara di Indonesia

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi. Foto: Devi/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo pantas untuk dijadikan percontohan (role model) bagi bandara-bandara lain di Indonesia, mengingat konsep bangunan bandara tersebut memang dirancang tahan gempa dan menyiapkan mitigasi bencana yang baik.

“Mitigasi bencana yang disiapkan Bandara ini cukup lengkap, diantaranya yakni ada kawasan sabuk hijau (green belt) untuk mitigasi tsunami. Selain itu bangunan bandara juga dirancang untuk menahan gempa dengan kekuatan 8,8 magnitudo. Dan ini pertama di Indonesia,” ucap Fauzi saat mengikuti kegiatan kunjungan kerja Komisi V di Kulon Progo, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Selain itu, untuk mengantisipasi erupsi Gunung Merapi, desain rangka atap bandara juga telah disiapkan untuk menahan abu vulkanik setebal 5 cm. “Indonesia sebagai negara yang rawan bencana perlu menyiapkan fasilitas publik yang berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk masalah mitigasi bencana,” ujarnya.

Di samping soal mitigasi bencana, Bandara YIA juga memberikan fasilitas khusus bagi pelaku UMKM. “Tentu ini bisa membantu perekonomian dan juga menghidupkan usaha kecil di daerah tersebut,” tutur Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Fauzi berharap Bandara Kulon Progo dapat terus berkembang dan melayani lebih banyak lagi rute penerbangan dalam dan luar negeri. “Ini aset bangsa dan kita berharap dari bandara akan banyak pemasukan untuk negara yang bisa didatangkan,” tutupnya. 

 

Minta Pemerintah Selesaikan Tol Trans Jawa

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau pembangunan proyek Tol Trans Jawa di Surabaya, Jawa Timur. Foto: Fitri/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abullah memberi respons positif terhadap pembangunan proyek Tol Trans Jawa seperti pada proyek tol Surabaya – Probolinggo–Malang di Jawa Timur. Ia melihat proses pembangunan dari proyek tol tersebut sejauh ini berjalan dengan baik. Proyek tol tersebut sejatinya ditujukan untuk mendukung sistem logistik nasional guna memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dari point to point.

Hal itu menjadi penting mengingat jalan tol sendiri memiliki peran vital dalam pergerakan ekonomi nasional. “Sejauh ini (pembangunan tol) masih berjalan dengan bagus, tidak ada kendala-kendala berarti. Tinggal meneruskan dari Besuki menuju ke Banyuwangi,” kata Sumail saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur.

Dalam rangka mendukung kelancaran logistik, baik arus orang maupun barang, politisi Partai Gerindra itu pun mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sesegera mungkin menyambungkan Tol Trans Jawa. 

“Tentu ini menjadi perhatian kita, karena saya mendengar baru sampai Probolinggo-Besuki. Kita ingin melihat kelanjutan tol itu sampai ke Banyuwangi, karena ini sangat penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar,” tutur Anggota Dewan dapil Jawa Timur III tersebut.

Lebih lanjut Sumail menuturkan bahwa guna mendukung terciptanya kualitas standar dari proyek tol yang saat ini tengah digarap pemerintah, maka Komisi V DPR pun berkomitmen untuk mengupayakan realisasi anggaran. “Tentu (Komisi V DPR mengupayakan realisasi anggaran pembebasan lahan tol), karena ini menjadi program nasional yang prioritas. Agar Trans Jawa itu bisa segera tersambung, kita akan upayakan segera kekurangan-kekurangan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol,” komitmennya.  l jk,dep,srw/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)