Perlu Penguatan Literasi Keuangan

Pinjol ilegal yang mudah diakses tanpa banyak syarat menjadikan masyarakat gampang tergiur. Beberapa pandangan menduga, literasi soal kredit di tengah masyarakat luas yang kurang memadai membuat banyak peminjam yang memilih mengakses layanan pinjaman tak berizin tersebut.

 
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati. Foto: Andri/nvl

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati  menegaskan, sudah menjadi tugas DPR RI bersama OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk mencerdaskan masyarakat. Terutama secara masif mengedukasi pinjaman atau investasi yang aman. Sehingga, masyarakat mampu mengelola keuangan dengan baik.

“Ini menjadi tugas DPR bersama OJK dan BI untuk mencerdaskan masyarakat kita agar benar-benar mampu mengelola keuangannya dengan baik dan secara masif melakukan edukasi bahwa seluruh tawaran investasi maupun pinjaman yang menjanjikan bunga yang tidak wajar, kemudahan yang berdampak kesusahan itu benar-benar harus dilawan,” papar Indah.

Oleh karena itu, Indah mengajak masyarakat untuk melawan perusahaan pinjol ilegal yang mengeruk keuntungan dari masyarakat. “Kami mengajak masyarakat bersama-sama untuk melawan institusi, lembaga atau perusahaan yang tidak bertanggungjwab mengeruk keuntungan dari masyarakat dengan seolah-olah memberikan pertolongan dan kemudahan, namun akhirnya mendatangkan kesusahan,” seru Indah.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut berharap masyarakat pun dicerdaskan melalui sosialisasi, literasi dan edukasi secara masif. Supaya masyarakat sadar bahwa hal-hal yang ditawarkan oleh pinjol dengan tidak mengindahkan atau memperhatikan legalitas dan kemudahan tentang bunga dan prosedur yang tidak logis itu akan berdampak pada sesuatu yang kurang baik.

Pemerintah Perlu Jangkau Masyarakat via Akses Keuangan

 
Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno. Foto: Andri/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta pemerintah untuk membuka dan memperbanyak akses keuangan, khususnya bagi masyarakat kecil. Hal ini diperlukan, tambah Hendrawan, dalam rangka mempersempit ruang gerak bagi pinjol, terlebih yang ilegal, dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Mengingat, maraknya kehadiran pinjol ini karena adanya kebutuhan masyarakat. 

“Kalau masyarakat tidak membutuhkan pinjol, maka pinjol tidak mempunyai ruang kehidupan. Sama juga rentenir, solusinya bukan melarang rentenir atau pinjol, tapi memperbanyak pinjol dan di saat yang bersamaan akses keuangan terhadap masyarakat kecil harus diperbanyak dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat,” jelas Hendrawan.

Lanjut Hendrawan, akses keuangan dari pemerintah yang dapat diberikan kepada masyarakat dapat melalui koperasi, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat, dan sebagainya. Selain itu, perbankan juga diharapkan dapat mendukung akses keuangan tersebut kepada masyarakat kecil.

Sehingga, terjadi persaingan antara perbankan dan pinjol dalam memberikan layanan keuangan. “Itu sebabnya nanti bunga dari pinjol legal yang per hari 0,8 per hari itu dengan sendirinya akan turun,” ujar Legislator dapil Jawa Tengah X itu.

Pendapat yang disampaikan Indah dan Hendrawan berbanding lurus dengan pandangan Anggota Komisi XI Heri Gunawan.  Dia menilai, strategi pemberantasan pinjol ilegal bisa melalui dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan bisa dengan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Pinjol ilegal.

“Selain itu, perlu ada moratorium izin Pinjol untuk menyelamatkan masyarakat dari jebakan Pinjol ilegal. Sementara dari sisi penindakan, penegak hukum bisa menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP,” tegas Hergun.

Alasan Pinjol Masih Dilirik

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK Tongam L Tobing mengakui kemudahan akses pinjol dalam mencairkan pinjaman. menurutnya, pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang, dibandingkan sektor keuangan formal lainnya seperti bank. Dimana pihak bank biasanya memiliki banyak persyaratan serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen.

Dia pun menilai, kemudahan yang ada pada pinjol menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tongam menyebutkan, untuk kasus pinjol legal saja hingga saat ini ada sebanyak 64,8 juta nasabah yang sudah melakukan peminjaman. Sementara, jumlah dana yang sudah disalurkan mencapai Rp 221,56 triliun.

Sosiolog Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono sempat menjabarkan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa pinjol masih banyak dilirik. Pertama, adanya gap antara pengetahuan masyarakat dengan era disrupsi 4.0. Kedua, krisis ekonomi merupakan alasan lain di balik maraknya akses pinjaman online. Dan terakhir, kurangnya proteksi dari pemerintah atau OJK terhadap warga yang mengakses pinjol.

Literasi diduga menjadi penyebab gap pengetahuan di era 4.0 yang muncul di masyarakat. Para ahli mengungkapkan masih banyak masyarakat yang tergiur dengan rayuan pinjol. Terlebih, pinjol dapat dengan mudah diakses, tanpa pertemuan, dan syarat yang mudah. Sehingga, gap pengetahuan tersebut membuat para peminjam tidak mengetahui risiko yang diakibatkan oleh pinjol tersebut. l hal/ah/es

"Solusinya bukan melarang rentenir atau pinjol, tapi memperbanyak pinjol dan di saat yang bersamaan akses keuangan terhadap masyarakat kecil harus diperbanyak dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat,”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)