Perlu Ketegasan BPN untuk Minimalisir Konflik Pertahanan

Dalam kunjungan kerjanya ke NTB dan Jambi, Komisi II DPR RI meminta agar BPN tegas ketika akan menerbitkan perizinan terutama untuk HGU yang kerap menimbulkan masalah. Selain itu, dalam lawatan ke Kalteng, Komisi II juga menyoroti permasalahan RTRW yang dirasa belum berjalan baik.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat kunjungan kerja di Kalimantan Tengah.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengimbau agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat lebih tegas dalam menerbitkan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan kelapa sawit di kawasan hutan. Pasalnya Komisi II DPR RI kerap menemukan penyimpangan HGU, seperti tumpang tindih antara HGU dengan kawasan hutan, konflik sengketa antara HGU dengan tanah masyarakat, penggarapan lahan yang tidak sesuai dengan izin HGU, serta informasi dari KLHK mengenai perusahaan yang sampai sekarang tidak memiliki izin.

“BPN harus tegas. Dalam proses pengajuan izin baru, harus langsung dan jelas plasma (kelapa sawit) 20 persen itu diserahkan kepada siapa dan dalam bentuk yang bagaimana. Seharusnya sejak awal pada saat penerbitan izin, jika sudah tidak memenuhi, saat perpanjangan ya evaluasi. Kalau tidak memberikan plasma minimal 20 persen, ya tidak usah diterbitkan lagi izin perpanjangannya. Ini soal law enforcement dan ketegasan dari aparat kita,” tegas Doli kepada jajaran BPN NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal Juli ini.

Doli menyampaikan, pihaknya banyak mendapat laporan, ada perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi peraturan namun izin HGU tetap diterbitkan dan bahkan diperpanjang. Dimana, dalam aturan tersebut perusahaan sawit wajib memberikan minimal 20 persen kebun plasma. “Pertanyaannya kenapa diterbitkan? Atau malah diperpanjang?” ucap Doli.

Politisi Partai Golkar ini berharap dengan adanya Panja Evaluasi dan Pengukuran Ulang HGU, HGB dan HPL, permasalahan pertanahan yang masih sangat banyak ini dapat segera terselesaikan. Dan Komisi II DPR RI sangat mendorong dan mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sebagai salah satu solusi untuk masyarakat terkait permasalahan pertanahan.

Hati-Hati Hadapi Sengketa Lahan

Konflik sengketa lahan menjadi masalah yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dinilai konflik tersebut tidak kunjung selesai, Komisi II DPR RI menegaskan Kementerian ATR/ BPN harus berhati-hati sekaligus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Konflik dan sengketa tanah ini sudah lama dibiarkan terjadi sehingga masalahnya semakin berlarut-larut, yang kemudian menjadi kasus yang sangat kompleks dan masalahnya tidak mudah lagi dipecahkan. Kementerian ATR/BPN ini semestinya bekerja lebih hati-hati dan profesional,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang usai memimpin kunjungan kerja Panja Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan ke Provinsi Jambi, awal Juli ini.

Berdasarkan informasi yang ia terima dari Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria Tahun 2021 terdapat 30 provinsi di Indonesia yang terdampak konflik agraria. Beberapa terdapat di pulau Sumatera, dan bahkan Jambi yang menempati urutan nomor 2 dengan jumlah konflik agraria terbanyak.

Khususnya di Provinsi Jambi, persoalan konflik lahan sektor Sumber Daya Alam (SDA) terus mengemuka seiring percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat maupun daerah. Percepatan konflik lahan ini menjadi keniscayaan lantaran berimplikasi pada aspek ekonomi, politik dan keamanan sosial masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, Junimart mewakili Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti kasus sengketa lahan yang disampaikan oleh masyarakat dari berbagai elemen yang disampaikan ke DPR RI. Ia pun menekankan DPR RI terus berperan aktif dengan cepat dalam menanggapi sesuai dengan fungsi DPR RI.

Beri Catatan Atas RTRW di Kalteng

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menemukan tiga faktor yang menyebabkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan baik. Mardani menekankan, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ini merupakan alas bagi proses pembangunan di setiap daerah. Menurutnya, jika alasnya tidak kuat, apalagi saling tumpang tindih dan tidak kokoh, maka pembangunannya akan bermasalah.

“Dan dari paparan Asisten Dua Provinsi Kalimantan Tengah ini, kami menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan pembangunan di provinsi tersebut belum berjalan maksimal,” ujar Mardani di Kalimantan Tengah, baru-baru ini.

Faktor utama, lanjut Mardani, karena peta tanah di Kalteng masih berada di dua institusi, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan satu lagi berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Poin kedua, saya melihatnya ada anggaran beberapa kementerian ataupun unit kerja, anggarannya tidak diturunkan, akhirnya RDTR-nya menjadi lambat, RTRW-nya juga tidak sinkron. Termasuk membangun kesesuaian antara sistem OSS (Online Single Submission) dengan sistem yang lain, koneksinya terhambat. Niatnya digital area mempercepat, ini malah memperlambat. Sehingga mestinya ada anggaran yang betul-betul untuk itu,” tambah politisi Fraksi PKS tersebut.

Selain itu, Mardani melihat problem besarnya ada pada ketidakadilan dalam pembagian dana bagi hasil daerah, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah 1,5 kali pulau Jawa. Dengan kata lain, banyak perkebunan dan pertambangan namun masih masyarakat yang belum sejahtera. Mardani memastikan akan membawa masalah ini ke pusat.

“Karena, harus ada inisiatif untuk membicarakan ini kepada kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan, bahkan juga kepada Badan Anggaran di DPR,” tegas Mardani. •mcn,ts,ayu/es

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin kunjungan kerja di Jambi.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)