Perkuat Pengawasan Pinjol

Kasus menjamurnya pinjaman online (pinjol) ilegal saat ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Masyarakat turut mempertanyakan bagaimana bisnis kredit internet itu diawasi selama ini. DPR RI sendiri tidak tinggal diam, Anggota DPR RI mendesak lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pemberian izin usaha pinjol dan pengawasannya untuk dapat segera bertindak.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun. Foto: Andri/nvl

Kondisi dimana banyak pinjol ilegal yang memakan korban dari masyarakat kecil juga tak luput dari perhatian Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun. Menurut pengamatannya keberadaan pinjol tak berizin sudah terlalu marak dan menjadi beban bagi masyarakat. Namun demikian ia juga mempertanyakan sejauh mana peran lembaga pengawasan terkait sektor keuangan selama ini.

“Ini menjadi pertanyaan, kenapa mereka (pinjol ilegal) prakteknya masif di masyarakat. Tapi yang bertindak bukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan lebih banyak polisi,” ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut. Sebagaimana diketahui OJK salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan lembaga keuangan dalam hal ini pengawasan fintech (Financial Technology). 

Dengan maraknya isu pinjol, menurut Misbakhun, OJK harus lebih berperan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan pinjol ilegal yang sangat meresahkan. Apalagi lembaga yang didirikan 9 tahun yang lalu itu sebenarnya punya unit penindakan khusus. Sehingga, Misbakhun berharap OJK dapat berperan lebih maksimal terkait kasus pinjol itu. 

Pinjol Ilegal Masih Banyak

Legislator dapil Jawa Timur II itu juga mengajak pemerintah secara umum dan OJK secara khusus untuk mengevaluasi kembali regulasi pengkreditan di Indonesia selama ini. Sebab kata Misbakhun, saat ini kondisinya jumlah pinjol ilegal lebih banyak ketimbang yang resmi. Adapun mengutip data dari Satgas Waspada Investasi (SWI), jumlah pinjol ilegal di tanah air tergolong besar.

Dimana, SWI telah mencatat bahwa pada 2019 terdapat 1.493 entitas pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia telah dihentikan operasinya. Lalu pada 2020, jumlah entitas yang menawarkan pinjaman dana tanpa izin otoritas itu berkurang, dimana tercatat 1.026 platform telah diblokir. Sedangkan data terakhir di 2021 tersisa 593 entitas pinjol ilegal yang beroperasi dan dihentikan operasinya. 

Jumlah pinjol tak berizin itu kalah jauh jika dibandingkan dengan pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK yakni sebanyak 104 entitas. Untuk itu kata Misbakhun, perlu peninjauan kembali apakah aturan di OJK saat ini membuat usaha pinjol sulit mendaftarkan diri, apakah terlalu rumit dan birokratis sehingga memilih jalan ilegal.

Lebih lanjut Misbakhun juga mewanti-wanti agar beragam pinjol ilegal yang beredar tidak menciptakan ekosistem lintah darat di dunia maya yang imbasnya merugikan masyarakat umum. “Pinjol jangan sampai menjadi rentenir digital dan bertransformasi ke arah itu. Maka ini jadi bahan introspeksi OJK, khususnya terkait Industri Keuangan Non Bank (IKNB),” ungkapnya.

Sebab, ia melanjutkan, OJK memiliki kewenangan dan cakupan seputar industri keuangan yang luas mulai dari perbankan hingga investasi. Sementara OJK juga memiliki direktorat sendiri yang mengurusi seputar IKNB. Keberadaan pengawasan di IKNB secara umum juga menjadi sorotan Misbakhun, dimana tidak hanya kasus pinjaman saja namun juga meliputi kasus-kasus gagal bayar asuransi.

“Sejauh ini seperti apa pengawasan di IKNB ini. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada harusnya dapat menyelesaikan masalah. Inilah yang di persidangan akan kami bahas dengan OJK,” tuntasnya.

Stop Pinjol Baru

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya. Foto: Suci/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menilai sebaiknya pemerintah dalam hal ini OJK tidak memberikan izin baru lagi kepada bisnis pinjol. “Yang sudah jalan biarlah berjalan, namun yang baru jangan dikasih izin dahulu,” sebutnya. Sebab menurutnya dasar hukum yang mengatur bisnis pinjol masih belum kuat.

Seperti yang diketahui, penyalur pinjaman yang selama ini diakui seperti; Bank umum atau konvensional, Bank Syariah, BPR maupun BPR konvensional. Menurut Agung Rai, pinjol selama ini hanya mengandalkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) saja, terkait dasar hukum yang lebih tinggi lagi memang belum ada. Tentu, dengan tidak adanya badan hukum, tidak akan kuat dalam melakukan kegiatan di masyarakat.

“Lebih baik diberikan ke perbankan untuk menyalurkan (pinjaman) secara digital. Kalau tidak ada dasar hukum yang jelas, hanya POJK saja maka saya rasa tidak cukup kuat,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. Agung mempertanyakan terkait sumber dana, bahwa dibandingkan dengan perbankan, uang yang disalurkan adalah jelas dana masyarakat yang dikelola. Sementara dana pinjol ia mengakui belum tau jelas dana siapa yang disalurkan.

Lebih lanjut Agung mendorong penyelidikan lebih mendalam terkait menjamurnya pinjol ilegal saat ini. Jangan sampai sumber uangnya tidak berasal dari penjualan narkoba atau pencucian uang hasil korupsi. 

Kondisi masih tingginya minat akan pinjol sebenarnya menurut Agung tak lepas dari perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini menjadikan sebagian besar pekerjaaan dipermudah melalui gawai. Termasuk kemudahan dalam transaksi keuangan. 

“Namun, perlu diperhatikan dapat dampak negatif yang ditimbulkan. Masyarakat juga jangan tergiur iming-iming gampang di depan, sakit di belakang dan agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming cepat,” pungkas Legislator Dapil Bali itu. l ah/es

"Masyarakat juga jangan tergiur iming-iming gampang di depan, sakit di belakang dan agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming cepat,”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)