Perkuat Grand Design dan Akuntabilitas Otsus

Kebijakan Otsus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2002, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga Rp138,65 triliun. Namun dalam perjalanannya selama hampir 20 tahun, ternyata dana otsus belum mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Ironinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kedua provinsi tersebut termasuk yang terendah, yakni Papua 60,44 dan Papua Barat di 65,19.

Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas. Foto: Oji/nvl

Kini saatnya seluruh pendekatan pembangunan yang selama ini berjalan patut dievaluasi kembali. Wakil Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua Yan Permenas Mandenas mengatakan, tak dipungkiri implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus Papua belum menyentuh masalah-masalah mendasar, dari penghormatan hak asasi manusia  dan rasa keadilan bagi rakyat Papua, hingga penegakan hukum. Yan menuturkan selama ini tidak ada target capaian atau grand design yang mendasari pembangunan holistik dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua.

“Sampai hari ini langkah-langkah pemerintah pusat dalam melakukan perbaikan terhadap implementasi UU Otsus di Papua saya pikir belum tergambar dengan jelas, kalau kita ingin kesejahteraan maka revisi pada tataran implementasi, sehingga apa yang harus kita lakukan adalah evaluasi total pelaksanaan otsus selama 20 tahun, khususnya dari aspek penggunaan dan pemanfaatan anggarannya,” kata Yan saat ditemui Parlementaria, baru-baru ini. Grand design tersebut juga diperlukan agar tata kelola penggunaan dana Otsus ke depannya bisa lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengakui masih banyak ditemukan kebocoran anggaran otsus di daerah, karenanya dibutuhkan sinergi untuk supervisi antara institusi dan lembaga pemerintah daerah. “Kita tahu indikasi korupsi dari dana otsus ini disuarakan sangat kencang, tetapi pertanyaan saya sampai saat ini kenapa koruptor di Papua tidak ditangkap? Padahal kita tahu banyak kasus yang ditangani kepolisian maupun kejaksaan akhirnya mandek dan berujung SP3,” terangnya.

Menurut Yan, hampir dua dekade pelaksanaan otsus, banyak kasus hukum perdata maupun pidana yang mandek dan berujung pada pemberhentian penyelidikan suatu perkara (SP3) yang tak terlepas dari intervensi para oknum. Pola-pola ini, lanjutnya, menjadi salah satu hambatan percepatan pembangunan di Papua. “Bahwa pola sistemik seperti ini masih terbangun. Ini harus kita hentikan dengan konsistensi dan semua pihak mengawal otsus di Papua,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Di sisi lain, Yan menyoroti keterlambatan pencairan dana otsus dari pusat ke daerah, sehingga penyerapannya tidak maksimal dan seringkali menjadi silpa. Silpa dana otsus di Papua maupun Papua Barat terbilang tinggi. Rata-rata sisa dana Otsus di Papua mencapai Rp528,6 miliar per tahun. Sementara di Papua Barat, sisa dana Otsus dalam tujuh tahun terakhir mencapai Rp257,2 miliar per tahun.

Dampak lain lambatnya pencairan dana otsus, yakni kurangnya dana yang akan diterima Kabupaten dan Kota di wilayah Papua dan Papua Barat. “(Dana sebesar) Rp139 triliun itu alokasi anggaran secara total atau akumulasi dari total penerimaan dana otsus selama 20 tahun, tetapi kita belum minta rincian dari Kementerian Keuangan berapa dana transfer selama 20 tahun. Dari pusat ke provinsi, provinsi ke daerah. Sebab, banyak keluhan di daerah, dana otsus yang diterima tidak sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya,” katanya.

Dalam mengawal revisi Otsus Papua Jilid II, Yan mengingatkan ke depannya pencairan dana otsus agar tepat waktu, yakni di awal tahun agar bisa terserap maksimal. “Jangan di tengah atau akhir tahun, kita tahu masih banyak daerah blank spot. Itu juga mempengaruhi penyerapan sebab butuh waktu untuk pengisian aplikasi,” urainya.

Diharapkan, perpanjangan dana otsus nantinya mengimplementasikan pola baru tata kelola yang lebih baik dan mendorong kemandirian daerah melalui penguatan pembinaan serta pengawasan. Dengan demikian, keberadaan dana otsus mampu dirasakan masyarakat Papua dan tidak dipandang hanya sebagai uang politik semata. “Membangun Papua butuh integrasi dari semua pihak, baik dari pusat maupun daerah, lintas kementerian yang ada sehingga terarah,” harap Yan. 

Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas. Foto: Oji/nvl

ORANG ASLI PAPUA SUBJEK PEMBANGUNAN

Yan menegaskan, berbicara otsus bukan hanya bicara soal dananya saja, melainkan bagaimana memberikan hak afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, layanan dan pembangunan infrastruktur SDM. Seperti diketahui,  pembangunan khusus OAP tertinggal dari berbagai macam aspek pembangunan, terutama sektor  pendidikan dan kesehatan.

Padahal, dukungan dana otsus sejatinya diprioritaskan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dilansir Bappenas, alokasi dana Pemerintah Provinsi untuk sektor pendidikan di Papua baru mencapai 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 persen. Sementara, sektor kesehatan baru di Papua mencapai 7,43 persen dan Papua Barat 2,56 persen. Artinya, anggaran dana  pendidikan dan kesehatan belum mencapai 5 persen dari penyerapan dana otsus.

Sementara, di dalam UU Otsus sudah diamanatkan alokasi belanja pendidikan 30 persen dan kesehatan 17 persen. “Ada inkonsistensi otsus selama 20 tahun, saya pikir inkonsistensi ini juga harus kita tata kebijakannya agar pendidikan dan kesehatan sebagai sektor unggulan di otsus betul-betul terimplementasikan,” analisa legislator dapil Papua itu.

Keseriusan pemerintah dalam membangun Papua juga perlu memperhatikan kekhususan OAP. Menurut Yan, paling penting sekarang adalah pemerintah pusat mengambil hati orang Papua dengan cara memproteksi OAP sebagai subjek pembangunan. “Pemerintah tidak bisa diam, tetapi perlu memberikan win–win solution. Kita cari solusi agar pelaksanaan otsus jilid II bisa mengubah cara berpikir orang Papua terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Pandangan itu bisa diubah jika implementasi dan program yang tepat sasaran,” terangnya. 

Salah satunya melalui afirmasi atau rekrutmen OAP secara lebih aktif dalam menempatkan putra–putri Papua di tanah mereka. Dalam tataran proteksi dan kekhususan, memberikan peluang terhadap OAP agar bisa memiliki jabatan politik di pemerintah pusat maupun daerah. Selanjutnya, memberikan  jaminan keamanan dengan membuat pemetaan wilayah-wilayah konflik yang ada di Papua. Ia mengusulkan dibentuk satuan organik untuk membentengi masyarakat dari segala macam gangguan keamanan dan teror. Dengan begitu, aktivitas pemerintah dan masyarakat bisa berjalan normal. 

“Bagaimana mengubah mindset dari doktrin hal negatif yaitu dengan mendorong mereka berpikir positif terhadap pemerintah pusat dan bisa menikmati program strategis. Mereka berpikiran simple saja, bagaimana anak bisa sekolah dan kuliah, mendapatkan rumah, lapangan pekerjaan dan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran bisa menyentuh masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, saya pikir masyarakat nyaman sekali,” kata Yan. 

Hanya dengan cara itu maka masalah pembangunan di Papua bisa tuntas dan mendapatkan penerimaan yang baik. Yan menegaskan, walaupun mendapat penolakan, namun sepanjang revisi otsus mampu menjamin kehidupan serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua. Ia yakin, sejatinya, revisi otsus pasti mendapatkan penerimaan oleh seluruh masyarakat Papua. “Kalau masyarakat Papua merasa aman dan diperhatikan pemerintah, merasa dibangun pemerintah, maka mereka pun tidak akan teriak-teriak,” tutupnya. l ann/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)