Percepat Pemulihan Ekonomi Melalui Program PEN

Pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 menjadi sorotan Komisi XI DPR RI. Melalui tiga Tim Kunjungan Kerja Reses, yang diterjunkan ke Bali, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur pada pertengahan Desember 2020 lalu, Komisi XI DPR RI melihat implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mempercepat pemulihan ekonomi pada masa pandemi ini, serta peran Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga memulihkan pariwisata.

Di Bali, guna mendukung rencana pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), PT Pelindo III akan menggunakan PMN yang didapat pada APBN 2021 untuk pengerukan alur dan kolam putar Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.  Proyek BMTH ini bertujuan untuk memacu peningkatan jumlah kunjungan wisata ke wilayah Bali dan sekitarnya dengan meningkatkan aksesibilitas melalui jalur laut.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI dengan direksi PT Pelindo III dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali menilai Pelindo III ini mengerjakan tugas yang mulia untuk mendukung operasionalisasi Pelabuhan Benoa. Pasalnya, kapal cruise yang membawa wisatawan mancanegara itu akan bersandar di Pelabuhan Benoa. Namun semenjak adanya pandemi, kehadiran wisman di Bali menurun drastis.

“Ini adalah suatu potensi yang luar biasa. Nah ini dikerjakan oleh Pelindo III, tapi kita harus men-support ini dari Penyertaan Modal Negara, karena mereka keterbatasan dalam hal keuangan. Kalau ini ditugaskan oleh negara, tentu kami sebagai legislatif harus mendukung hal ini. Tentu kami harus melihat seperti apa, karena Bali ini juga sesuai target pemerintah, dan bagaimana membangkitkan perekonomian Bali ini dalam situasi Covid-19 ini. Nah ini penting sekali bahwa ini yang bisa diperkuat,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.

 Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga. Foto: Sofyan
Pelindo III ini mengerjakan tugas yang mulia untuk mendukung operasionalisasi Pelabuhan Benoa

Masa Pandemi, Ekspor Pertanian DIY Naik

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Bangsa Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dimana pada triwulan pertama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 2,97 persen, triwulan kedua 2020 turun hingga minus 5,32 persen dan triwulan ketiga 2020 minus 3,49 persen.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan tersebut tentunya juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” ungkap Hatari. Ia menambahkan, selama ini perekonomian ekonomi DIY ditopang sektor pendidikan dan pariwisata.

Namun Badan Pusat Statistik (BPS) pada rilis 15 Oktober 2020 menyebutkan bahwa per September 2020 ekspor Pertanian DIY naik sebesar 16,22 persen atau senilai 0,41 miliar dollar Amerika Serikat (AS) serta ekspor industri pengolahan naik sebesar 6,61 persen atau senilai 11,56 miliar dollar AS.

Hatari berharap pemulihan juga dapat terjadi pada komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang lain yaitu konsumsi, investasi, maupun pengeluaran pemerintah. Pada triwulan III tahun 2020 Konsumsi Rumah Tangga di DIY meningkat seiring meningkatnya pendapatan dengan mulai bergeraknya beberapa sektor pada masa kebiasaan baru.

“Penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah juga terus didorong dengan pemberlakuan relaksasi ketentuan pada level operasional dan administrasi. Sampai dengan September 2020, anggaran belanja pemerintah DIY, kota, dan kabupaten se-DIY telah terealisasi 63,3 persen,” ujar politisi F-NasDem itu.

 Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari. Foto: Singgih
Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional

 Jatim Jadi Barometer Penyaluran PEN

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief

 

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu barometer penyaluran program Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut dapat dilihat dari alokasi mengenai bantuan sosial, penempatan dana dan juga alokasi di dalam pemberian stimulus perpajakan daerah.

Menurutnya, Jatim bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam penyaluran PEN. “Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik, dan ini ditunjukkan dengan adanya optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, dimana recovery-nya itu dalam bentuk fisik, artinya setelah ada penurunan kemudian tumbuh dengan cepat,” analisanya.

Politisi PDI-Perjuangan itu menerangkan, meningkatkan daya beli menjadi salah satu tantangan bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), khususnya bagaimana meningkatkan inflasi. Pasalnya inflasi yang terlalu rendah tidak baik di dalam menumbuhkan ekonomi.

“Untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cepat yaitu dalam bentuk pemberian kredit. Dan perlu diketahui tahun 2020 pertumbuhan kredit di Jatim minus 2,36 persen. Untuk meningkatkan daya beli, bank-bank yang berpusat di Jatim (perlu) memberikan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi,” kata Andreas.

Ia juga menilai stabilitas sistem keuangan di Provinsi Jawa Timur masih relatif terjaga, walaupun kinerja intermediasi perbankan di Jatim mengalami penurunan sejalan dengan kinerja perekonomian yang tumbuh melambat. Ia menerangkan, rumah tangga memegang peranan besar terhadap perekonomian di Jatim, baik terhadap komponen pembentukan konsumsi Produk Domestik Regional Bruto maupun terhadap penghimpunan dana pihak ketiga serta penyerapan kredit pada sistem keuangan di Jatim. l  sf,skr,afr/e

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)