Peran, Kinerja, dan Tantangan DPR RI Masa Pandemi

Memasuki usia ke-76 Tahun pada 29 Agutus 2021 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengalami perjalanan sebagai sebuah lembaga negara. Bahkan dalam rentang usia tersebut,  DPR RI telah melalui perjalanan yang panjang dengan 18 periode pemerintahan dan berbagai nama serta bentuk kelembagaan.

Oleh: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI

Tahun 2021 merupakan tahun kedua berlangsungnya Pandemi Covid-19 di dunia. Semua negara termasuk Indonesia harus menghadapi sebuah situasi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Salah satu upaya mengatasinya adalah dengan cara bersama-sama seluruh elemen bangsa bergotong royong mengatasi situasi ini. Tidak terkecuali DPR RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Meskipun situasi tidak memungkinkan dilakukan secara fisik di ruang rapat, namun DPR RI berupaya pelaksanaan seluruh fungsi tetap berjalan.

Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana DPR mampu melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya secara optimal di masa pandemi ini. Sangat relevan jika di ulang tahunnya yang ke-76 mengambil tema DPR HEBAT BERSAMA RAKYAT. Tema ini memiliki filosofi yang sangat dalam karena sejatinya DPR adalah milik rakyat. Lembaga ini merupakan salah satu pilar demokrasi yang wajib ada di suatu negara demokratis karena berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Apalagi semua anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilu yang demokratis. Oleh sebab itulah Lembaga ini dinamakan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

Mengutip Pidato Ketua DPR pada Sidang Paripurna tanggal 31 Agustus 2021 dalam rangka memperingati HUT DPR ke-76 disebutkan bahwa dengan tema ini DPR RI, meneguhkan kembali bahwa dengan semangat gotong royong, yang merupakan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sekaligus budaya bangsa, akan menjadi landasan berpijak dan bintang penuntun bagi DPR RI untuk bekerja sama dengan Pemerintah, dan Lembaga Negara lainnya serta berjuang bersama-sama dengan rakyat, untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Di masa pandemi ini, kinerja DPR akan terus dipantau masyarakat. Tidak ada alasan DPR mengendorkan kinerjanya. Bahkan sudah seharusnya kinerja DPR meningkat karena rakyat sangat membutuhkan peran serta aktif DPR. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, DPR berupaya menyesuaikan dengan kondisi pandemi mulai dari penyesuaian metode rapat yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib secara online (dalam jaringan atau virtual) hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 DPR RI dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah, masyarakat dan para tenaga medis sekaligus melakukan pengawasan terhadap penanganan pandemi ini.

Mengikuti dinamika perkembangan peradaban di era digital, semua sektor dalam penyelenggaraan negara harus mampu beradaptasi dengan hal itu. Di era revolusi 4.0 ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, akurat menjadi sangat urgent. Tidak terkecuali lembaga perwakilan rakyat seperti DPR RI yang notabene berisikan para wakil rakyat yang tugas utamanya adalah bagaimana menyerap aspirasi rakyat untuk kemudian diagregasikannya menjadi suatu kebijakan publik -atau setidaknya menyampaikannya kepada pemerintah sebagai pihak yang melaksanakannya (eksekutor). Sejak periode DPR RI 2009-2014 lalu, sudah muncul gagasan DPR RI menjadi Parlemen Modern yang ditandai dengan berbagai upaya yang mengarah kepada tujuan tersebut.

DI sisi lain, lembaga ini juga dihadapkan kepada berbagai tantangan yang harus dijawab. Apalagi dalam Rencana Strategis DPR 2020-2024 memiliki visi “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif”. Guna mewujudkan visi tersebut, peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system sangat penting. Untuk mendukung visi DPR RI tersebut serta menjalankan semua tugas dan fungsinya, maka Sekretariat Jenderal DPR RI merumuskan visi dalam Rencana Strategisnya yaitu, “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI”.

Upaya untuk mewujudkan parlemen modern ini dielaborasi dalam suatu dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal No. 10 Tahun 2020. Dalam Bab III yang membahas tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disebutkan bahwa arah kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI atas terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satu kebijakannya adalah peningkatan layanan data dan Informasi berbasis elektronik melalui strategi membangun Big Data dan command center.

Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut adalah disusunnya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Sekjen DPR RI No. 156 Tahun 2020. Di dalam RITIK tersebut salah satunya adalah bagaimana membangun Sistem Big Data sebagai wujud parlemen modern melalui penyiapan data yang dibutuhkan DPR guna telaksananya tiga fungsi utama DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Namun demikian pembangunan Sistem Big Data tidaklah mudah karena melibatkan banyak stakeholders dan tahapan. Padahal kebutuhannya sangat mendesak termasuk data bidang keahlian sebagai salah satu supporting system dalam setiap penyusunan naskah RUU dan pengambilan kebijakan strategis lainnya yang dilakukan oleh DPR RI melalui data dan kajian yang relevan, valid, dan reliable

Kondisi saat ini, data yang ada terutama data internal dari seluruh unit kerja masih tersebar. Dalam survei yang dilakukan Pusat Penelitian DPR RI tentang tingkat kepuasan layanan Setjen DPR RI, salah satu keluhan user yaitu para Anggota DPR RI adalah sulitnya mencari data termasuk data dari mitra kerja yaitu kementerian/lembaga, meskipun sesungguhnya sudah tersedia tetapi masih tersebar secara sporadis. Selain itu keluhan lain adalah masih lambatnya data tersebut diterima ketika para anggota DPR RI membutuhkan data dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, meningkatnya penetrasi penggunaan internet, kapasitas penyimpanan data dan kemampuan pemrosesan data juga meningkat drastis, maka kebutuhan akan data dan informasi pun semakin luas, terutama perlunya keterpaduan dan pertukaran data dengan pihak lain. Peraturan Presiden No.39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Terkait dengan hal itu, maka Sekretariat Jenderal DPR RI selaku supporting system DPR RI harus mengimplementasikan juga ketentuan yang ada.

Ketika data, aplikasi, dan pengguna teknologi informasi semakin banyak, organisasi perlu mengantisipasi risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan proses layanan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya. 

Oleh karena itu perlu adanya strategi ke depan agar pengelolaan data dan informasi menjadi terintegrasi, efektif dan efisien dalam mengelola data yang jumlahnya semakin besar. Menyatukan seluruh data internal yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan DPR RI, juga mengembangkan potensi integrasi data eksternal dengan Kementerian atau Lembaga terkait, dan mitra kerja DPR RI, sehingga Big Data dapat diolah dan memberikan informasi yang bermanfaat, mendukung pengambilan keputusan sebagai respon terhadap permasalahan atau isu yang dihadapi, seperti tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, analisis aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta penyediaan informasi publik. Dengan demikian DPR RI melalui Sekretariat Jenderal DPR RI sangat penting untuk segera melakukan pembangunan Sistem Big Data tersebut yang diawali dengan pembangunan Sistem Big Data di bidang keahlian guna memberikan feeding kepada DPR RI dalam pelaksanaan 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kemudian digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ke depan, diperlukan landasan yuridis yang lebih kuat terkait satu data di Indonesia melalui inisiasi Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Semoga DPR RI semakin representative, kredibel,, akuntabel, terbuka, dan modern. Aamiin 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)