Pentingnya Peta Jalan Pendidikan Sebelum Sahkan RUU Sisdiknas

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi(Kemendikbud) mengajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas 2022) dan menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu kritik yang belakangan mencuat yakni terkait hilangnya frasa madrasah dari RUU tersebut.


 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memastikan saat ini Komisi X DPR RI belum pernah mendapatkan salinan draf RUU Sisdiknas dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Meski begitu, ia tidak menampik pihaknya pernah berkomunikasi dengan Kemendikbudristek terkait dengan RUU ini. “RUU Sisdiknas pernah kita bicarakan saat itu. Jika ingin mengubah konsep sesuai dengan 4.0 atau 5.0, maka undang-undang memang harus kita ubah dan undang-undang itu adalah mengikuti perkembangan zaman,” kata Dede.

Dede menilai banyak yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Sisdiknas yang menjadi pengganti atas UU Nomor 20 Tahun 2003.

Politisi dari Fraksi Demokrat tersebut menegaskan perlu adanya penyusunan roadmap atau peta jalan pendidikan sebelum pengesahan RUU Sisdiknas. Peta jalan tersebut digunakan sebagai pondasi di mana pendidikan berpijak.

Sebagai Omnibus Law di bidang pendidikan, RUU Sisdiknas pasti LEGISLASI memiliki tantangan yang kompleks karena berupa perampingan dan penyederhanaan 23 undang-undang terkait pendidikan.

Karena itu, Dede menilai jika ingin merubah konsep sesuai perkembangan zaman, maka RUU Sisdiknas perlu dicanangkan. Sebab, dalam beberapa tahun mendatang pasar bebas akan semakin bersaing khususnya di lingkup Asean.

“Negara kita akan menguatkan (pendidikan) dari sisi apa? Karena ini menyangkut kemampuan siswa kita, mau vokasi atau mau pendidikan umum? Apakah target kita ingin disebut sebagai high learning? Akademik atau semuanya siap untuk masuk bursa kerja? Ini harus kita pikirkan. Itu namanya peta jalan,” jelasnya.

POLEMIK HILANGNYA FRASA MADRASAH

Terkait polemik yang beredar di masyarakat, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku kurang setuju jika frasa satuan pendidikan, termasuk madrasah, tidak masuk ke batang tubuh RUU Sisdiknas.

Syaiful Huda menyebut akan ada konsekuensi tidak mengikat secara hukum jika frasa madrasah tidak masuk ke batang tubuh RUU. Dia pun mengaku kurang setuju jika satuan pendidikan yang sebelumnya ada dalam UU lalu di-downgrade di RUU Sisdiknas.

“Akan ada konsekuensi secara hukum tidak mengikat di kemudian hari, dan itu tidak sesuai dengan semangat, tidak sesuai dengan semangat merekognisi keberadaan kelembagaan pendidikan kita yang sudah berkontribusi bagi dunia pendidikan kita,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, Madrasah, bersama komponen sistem pendidikan nasional lainnya, mengemban tugas besar dalam membentuk karakter siswa sebagai tulang punggung bangsa dan negara kelak. Selain itu, peran strategis madrasah adalah mewadahi dan merawat ideologi keagamaan Islam yang berakar kuat dalam struktur dan ekosistem keummatan Islam Indonesia.

“Sementara kalau masuk penjelasan, dia tidak mengikat secara hukum, perdebatan nanti pasti di situ, kalau saya ditanya apakah setuju dengan cara pandang revisi yang substansinya disampaikan Mas Menteri? Saya sampaikan kurang setuju kalau satuan pendidikan itu tetap posisinya diturunkan hanya pada level penjelasan, tetap harus masuk dalam batang tubuh sebagaimana sistem pendidikan di Indonesia,” tandas dia.

AKOMODIR TANTANGAN ZAMAN

 Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi menegaskan bahwa Rancangan UndangUndang (RUU Sisdiknas) harus bisa mengakomodir tantangan yang muncul seiring perubahan zaman. Mengutip Plato, Kadafi menyampaikan tujuan negara menjadi salah satu dasar berdirinya suatu negara.

MEMANG KITA PAHAMI BAHWA UU INI SUDAH CUKUP LAMA DAN SEKARANG ITU BANYAK TANTANGAN BARU YANG HARUS BISA DIAKOMODIR OLEH UU SISDIKNAS.

 
Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi. Foto: Jaka/Man

Dengan tujuan negara, suatu bangsa merancang cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ingin dicapai. Dalam hal ini, Kadafi mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi landasan seperti apa arah masa depan bangsa ke depan.

Salah satu tantangan yang muncul bagi dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah terkait dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang mungkin tidak terbayangkan di masamasa lampau terutama dengan adanya aturan jarak sekolah.

Kadafi berpandangan sudah sewajarnya UU Sisdiknas tersebut mengalami penyesuaian. Terlebih lagi, para akademisi dan pegiat pendidikan memberikan kritik dan saran terhadap draf RUU Sisdiknas yang beredar. Maka semestinya dianggap tantangan dan perlu diakomodasi dalam RUU Sisdiknas.

Kadafi berpandangan sudah sewajarnya UU Sisdiknas tersebut mengalami penyesuaian. Terlebih lagi, para akademisi dan pegiat pendidikan memberikan kritik dan saran terhadap draf RUU Sisdiknas yang beredar. Maka semestinya dianggap tantangan dan perlu diakomodasi dalam RUU Sisdiknas

Kadafi juga menyinggung adanya bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia. Menurutnya, sistem pendidikan harus bisa mengakomodir hal tersebut, sehingga bisa menciptakan lompatan yang besar. Legislator dapil Lampung I juga berharap dengan sistem pendidikan dan kurikulum yang dipersiapkan dengan baik, maka tidak ada lagi kesenjangan antara pendidikan di kota besar dan pedesaan serta disparitas bagi sekolah di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag.

“Mudah-mudahan nantinya, jika memang tetap pemerintah mendorong RUU Sisdiknas akan diproses di tahun ini, ya kita kawal bersama. Dilakukan proses yang baik, para teman-teman entitas pendidikan itu diajak bersama. Ayo berpikir bersama. Kita merenung, kita merefleksikan apa yang bisa kita ubah, dan apa yang bisa kita dorong untuk kemajuan pendidikan Indonesia yang akan datang,” tutup Kadafi. •ann/e

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)