Peningkatan Produktivitas Pangan Tak Bisa Ditawar

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan salah satu Undang-Undang yang penting dan strategis untuk menjawab dan memberikan solusi atas persoalan pangan, tata kelola Pangan Nasional, dan yang dihadapi bangsa ini.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Jaka/Man

Bicara tentang pangan tentu tidak terlepas dari amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan. Setidaknya ada dua hal yang perlu ditekankan yaitu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat yang dilihat dari aspek jumlah atau kuantitas, mutu, keragaman, pemerataan dan bergizi.

Sedangkan kedaulatan pangan berbicara mengenai kemandirian pangan (food resilience) yang merupakan kemampuan negara dalam menghasilkan beraneka ragam pangan dari dalam negeri yang cukup untuk masyarakat dan keamanan pangan (food safety) menjamin bahan pangan bebas dari cemaran yang mengganggu, merugikan, membahayakan kesehatan.

Dalam pernyataan secara tertulis, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengakui sampai saat ini Indonesia memang belum mampu mencapai kedaulatan pangan secara penuh. Ketergantungan terhadap impor masih cukup besar. Masih banyak komoditas yang masih diimpor dari berbagai negara seperti beras, jagung, kedelai, gula, terigu, daging, bawang bahkan garam.

“Ironis, sebagai negara yang mempunyai lahan yang luas dan bangsa yang sudah 75 tahun merdeka, Indonesia masih belum mampu mencapai kedaulatan pangan. Dengan jumlah penduduk yang saat ini saja sudah mencapai 270,20 juta jiwa, persoalan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas. Harus dicarikan solusinya agar kemandirian bangsa bisa terjamin,” ujar Gobel.

Dirinya mengurai, beberapa faktor penyebab kedaulatan pangan belum bisa tercapai. Antara lain terkait dengan produktivitas dari sektor pertanian dan juga tata kelola sektor pangan itu sendiri. Untuk beras atau padi yang merupakan bahan pokok utama bangsa kita misalnya, tingkat produktivitasnya tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Berdasarkan data BPS, produktivitas padi nasional pada 2020 lalu berdasarkan gabah kering giling (GKG) baru mencapai 51,28 kwintal per ha atau hanya sekitar 5,1 ton per ha. Angka ini di bawah Vietnam yang sudah mencapai 6 ton per ha, apalagi dibandingkan negara maju seperti Jepang sekitar 7 ton per ha dan Australia sekitar 10 ton per ha.

Ketika ditanya terkait kondisi lahan pertanian yang makin sedikit (konversi lahan), Gobel mengakui hal tersebut sulit dihindari dan masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Yang penting menurutnya adalah menjaga agar tidak sampai menjadi kontraproduktif pada upaya meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Berdasarkan data BPS, dalam dua tahun terakhir luas areal panen padi yaitu dari 2018-2020 luas areal panen padi menyusut dari 11,377 juta ha menjadi 10,677 juta ha. Penyusutan ini antara lain disebabkan adanya konversi lahan,” ucap Gobel.

Kebutuhan konversi lahan ke depannya akan semakin besar, tidak hanya untuk memenuhi lahan industri tapi juga untuk perumahan rakyat. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian pangan dan kebijakan pemerintah membuka lahan baru dengan membangun food estate menjadi langkah strategis dan prioritas utama.

Ditegaskan Gobel, peningkatan produkvitas pada sektor pangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Semua pihak perlu menyadari, dalam hal isu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan posisi Indonesia masih jauh tertinggal.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Global Food Security Index Indonesia baru mencapai 59,5 atau berada di posisi 65 diantara 113 negara yang disurvey. Indonesia berada berada di bawah Malaysia (43),Thailand (51), Vietnam (63).

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Foto: Jaka/Man

Berdasarkan data BPS, dalam dua tahun terakhir luas areal panen padi yaitu dari 2018-2020 luas areal panen padi menyusut dari 11,377 juta ha menjadi 10,677 juta ha

Tingkatkan Produktivitas dengan Iptek

Salah satu kendala terbesar, menurut Gobel dalam mewujudkan kedaulatan pangan ini adalah meningkatkan produktivitas. Masalah ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi serta dukungan permodalan.

Harus diakui, kualitas petani Indonesia masih sangat terbatas sehingga pengelolaan usaha tani kita sebagian besar masih sangat tradisional. “Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting,” tegas Politisi Partai NasDem itu.

Aspek teknologi pun juga masih terbatas. Perlu banyak terobosan dan inovasi baru untuk meningkatkan produktivitas pangan. Diperlukan pula upaya keras untuk merangkul masyarakat petani agar lebih melek teknologi dan menumbuhkan semangat kemandirian petani. Pengembangan teknologi budidaya, bibit unggul dan teknologi pasca panen, merupakan salah satu yang perlu dilakukan.

Banyak yang harus dilakukan guna mewujudkan kedaulatan pangan. Meskipun riset dan penelitian pada sektor pertanian cukup berkembang, namun dampaknya belum dirasakan secara optimal oleh kalangan petani. Pasalnya, memang tidak mudah bagi petani untuk menerapkan hasil riset dan penelitian tersebut. Di samping terkendala oleh wawasan dan pengetahuan, untuk menerapkan hasil riset dan penelitian itu petani juga membutuhkan biaya tambahan.

Selain itu, dukungan finansial atau permodalan bagi petani menjadi sangat penting agar mereka terdorong untuk menerapkan teknologi terbaru dari hasil riset dan penelitian.

“Oleh karena itu saya melihat, pola implementasi kebijakan keberpihakan pemerintah selama ini perlu lebih dikembangkan. Dalam hal subsidi misalnya, alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi harus diperbesar sampai pada tataran implementasinya ditingkat petani,” imbau politisi dapil Gorontalo itu.

Ia mencontohkan, dalam memberikan bantuan berupa traktor misalnya, jangan hanya sampai pada tingkat pengadaan saja, tapi juga harus dipikirkan pemeliharaan atau maintenance. Begitu juga dalam hal riset dan penilitian, sejak awal sudah harus dipikirkan bagaimana implementasinya di tingkat petani dan dukungan apa saja yang diperlukan.

Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Industri dan Pembangunan ini meminta agar pemerintah meningkatkan harkat dan martabat petani. Di antaranya dengan menunjukan keberpihakan yang lebih besar melalui efektivitas kebijakan pembangunan. “Kedaulatan pangan harus menjadi agenda utama, tidak hanya pemerintah tapi kita semua,” ujar Gobel.

Sektor pertanian harus dibuat menarik bagi generasi mendatang agar harkat dan martabat petani dapat terus terjaga. Hari ini berbagai ketimpangan telah menciptakan marjinalisasi bagi petani. Cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan harus terus dipertahankan lewat kesejahteraan petani.  es/er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)