Pengampunan ‘Dosa’ Pajak Cukup Sekali Seumur Hidup

Rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali tax amnesty atau pengampunan pajak akan segera bergulir. Aturan pengampunan pajak itu termasuk dalam materi Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). 

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Jaka/nvl

Hingga akhir Juni 2021, RUU KUP masih dalam proses pembahasan di Komisi XI DPR RI. Beleid berbentuk omnibus law tersebut, nantinya akan mengatur berbagai aturan termasuk penyesuaian tarif PPN, PPh, hingga tax amnesty. Mengingat telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, Komisi XI DPR RI menyepakati bahwa pembahasannya dilakukan secara cermat, objektif dan terukur sehingga dapat mencapai sistem perpajakan yang sehat, adil, dan berkesinambungan.

Sampai saat ini, sistem perpajakan dinilai belum mampu untuk mendukung sustainabilitas pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi APBN beberapa tahun terakhir, dimana belanja selalu meningkat sesuai perkembangan kebutuhan bernegara dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, namun penerimaan perpajakan belum cukup optimal untuk mendukung pendanaan negara.

Hal ini terlihat dari tax ratio yang masih rendah, beberapa tahun terakhir di kisaran 10 persen ke bawah. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran meningkat, terlebih dalam masa Pandemi Covid-19, membutuhkan dana lebih untuk menangani masalah kesehatan dan program pemulihan ekonomi dan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 agar defisit APBN harus dikembalikan pada level di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Terkait tax amnesty, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menilai rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali pengampunan pajak tidak diperlukan. Sebab hal tersebut dinilai akan menimbulkan problem besar bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty jilid pertama yang baru dilakukan 2016 lalu. Alih-alih, Said menyarankan pemerintah untuk memberlakukan sunset policy sebagai bentuk konsolidasi kebijakan fiskal tahun 2022 dan keberlanjutannya.

“Kalau setiap lima tahun kita lakukan tax amnesty, tingkat compliance kita akan tidak ada. Itu artinya kita dianggap tidak good governance dan tidak mendukung petugas pajak kita. Masak tiap lima tahunan ada tax amnesty. Intinya enggak ada itu tax amnesty jilid II. Bahkan, dalam revisi UU KUP kami harap tidak muncul. Tax amnesty hanya satu kali seumur hidup,” kata politisi PDI-Perjuangan itu saat diwawancara Parlementaria, akhir Mei lalu.

Sebagai informasi, tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Sementara sunset policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran pajak. Keduanya sudah pernah diberlakukan oleh pemerintah.

Cederai Rasa Keadilan Wajib Pajak

Pemerintah berdalih akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Melalui tax amnesty, pemerintah menargetkan tambahan pendapatan perpajakan mencapai Rp165 triliun. Jumlah tersebut sempat menjadi target pada tax amnesty yang bergulir pertama kali pada tahun 2016. Namun, dana repatriasi yang berhasil masuk hanya sebesar Rp135 triliun, atau hanya 81 persen dari target yang diimpikan.

Secara psikologis, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai jika tax amnesty tetap diberlakukan maka akan berdampak buruk karena menciptakan pemahaman baru di masyarakat, yaitu ‘lebih baik tidak patuh membayar pajak karena akan ada tax amnesty lagi’. Menurutnya, hal tersebut tidak baik bagi masa depan sistem perpajakan Indonesia serta mengingkari komitmen tax amnesty pertama kali pada 2016 lalu.

“Tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. Pelaksanaan tax amnesty jilid II akan meruntuhkan kewibawaan otoritas, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada trust masyarakat wajib pajak. Rasa keadilan peserta tax amnesty, para wajib pajak yang patuh, serta wajib pajak yang sudah diaudit, tentu akan tercederai,” ungkap Andreas.

Pasca-amnesti, pemerintah bersama DPR sebenarnya telah menyepakati keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Andreas menilai, seharusnya penegakan hukum dapat dilakukan lebih efektif dan adil karena didukung data dan informasi yang akurat sehingga dapat dibuat klasifikasi wajib pajak menurut risiko. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan tindak lanjut data dan informasi perpajakan ini untuk mendorong kepatuhan pajak lebih baik.

“Tax amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan. Kebutuhan akan sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan sustain jauh lebih penting dan mendesak ketimbang tax amnesty,” tegas Anggota Badan Legislasi DPR RI itu.

Guna memfasilitasi wajib pajak yang patuh dan mempertimbangkan kondisi pandemi, ia menyarankan pemerintah lebih baik membuat Program Pengungkapan Aset Sukarela atau Voluntary Disclosure Program dengan mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi. “Tarif lebih rendah dapat diberikan untuk yang melakukan repatriasi, dan atau bisa juga menginvestasikan dalam obligasi pemerintah,” tutup Andreas.

Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Arief/nvl
Tax amnesty hanya diberikan satu kali dalam satu generasi. 

Klaim Kepatuhan Pajak Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja perdana RUU KUP di Komisi XI DPR RI pada akhir Juni lalu, sempat menyatakan bahwa tax amnesty menjadi salah satu senjata ampuh pemerintah dalam mengumpulkan pajak. Tak hanya berkontribusi besar dalam peningkatan rasio kepatuhan pajak, program pengampunan tersebut sempat menorehkan catatan sejarah, menjadi salah satu yang paling berhasil di dunia.

“Program pengampunan pajak yang dilakukan tahun 2016 dan 2017 menjadi catatan bersejarah bagi Direktorat Jenderal Pajak karena termasuk sebagai program tax amnesty yang berhasil di seluruh dunia, dengan jumlah deklarasi mencapai Rp4.884 triliun, atau ini mencapai 39,3 persen dari PDB tahun 2016. Bayangkan 40 persen dari GDP kita yang tadinya tidak dideklarasikan kemudian dideklarasikan dalam tax amnesty,” ungkap Menkeu.

Setelah periode tax amnesty, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dengan rasio kepatuhan Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty lebih tinggi dibandingkan rasio kepatuhan nasional. Selain itu, pada periode setelah tax amnesty, PPh Tahunan orang pribadi peserta tax amnesty melonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan non peserta tax amnesty di tahun yang sama.

Program peningkatan kepatuhan pajak yang lain seperti Sunset Policy, yang dilakukan pada 2018 juga tercatat berhasil menjadi 5,6 juta WP dan menyumbang penerimaan hingga Rp7,46 triliun selama masa kebijakan tersebut yaitu 1 Januari 2008 hingga 29 Februari 2009. Program ini meliputi penghapusan sanksi bunga dan pembetulan SPT bagi WP lama dan WP baru. lalw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)