Penerimaan Mahasiswa Baru di UB Terapkan Physical Distancing

Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, jadi kampus percontohan yang baik pada sistem penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Calon mahasiswa yang mengikuti tes masuk tidak harus melakukan swab untuk mendeteksi keberadaan Covid-19 yang berbiaya mahal. Cukup tes suhu dan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.

Tim Kunker Komisi X DPR RI foto bersama usai meninjau pelaksanaan UTBK di UB, Malang, Jatim. Foto: Husen/nvl

Demikian terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) di UB, Malang, Jatim, baru-baru ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, bila harus swab antigen, para siswa bisa tak sanggup membayarnya, karena terlalu mahal. Kebetulan Komisi X banyak menerima pengaduan dari para siswa yang mengeluhkan tes swab yang mahal sebelum mengikuti tes masuk perguruan tinggi. 

Menurut Dede, sistem seperti ini sangat baik. Semua kampus bisa mencontoh UB dalam menerapkan prokes. Bila masker yang dikenakan siswa tidak standar, akan diganti kampus dengan yang standar. Politisi Partai Demokrat ini juga mengaku pernah menegur pihak kementerian yang mengharuskan rapid test berbiaya mahal bagi calon mahasiswa. Akhirnya kementerian mengeluarkan edaran yang memboleh swab dengan GeNose yang lebih murah. 

“Kalau sampai si calon mahasiswa terindikasi positif, kasihan. Ini, kan, menyangkut masa depan mereka. Apa yang dilakukan Wali Kota Malang dan UB bisa dijadikan contoh buat (universitas) yang lain. Kita berhati-hati saja dalam prokes, bukan (biaya) rapid-nya,” kata mantan Wakil Gubernur Jabar ini.

Diketahui, Wali Kota Malang Sutiaji memberi perhatian kepada para siswa calon mahasiswa dari berbagai daerah yang sudah tinggal berhari-hari di Malang untuk ikut UTBK. Bila di-swab dengan biaya mahal lalu terdeteksi positif Covid-19, pasti para siswa kehilangan momen berharganya. Jadi, pemerintah setempat dan otoritas kampus hanya mengukur suhu, agar semua bisa mengikuti ujian. Bila bersuhu tinggi atau terdeksi Covid-19, cukup ditempatkan di ruang khusus dan mendapat pengawalan saat pulang. 

PTM Terbatas di Sulut Perlu Dimatangkan

Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang saat pertemuan dengan Irjen Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Sulut beserta jajaran di Kantor Disdik Sulut, Manado. Foto: Tasya/nvl

Anggota Komisi X DPR RI Vanda Sarundajang meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulut untuk mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas secara matang dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Ia mengatakan masih banyak sekolah di Sulut yang belum siap menggelar PTM. Hal ini diketahui Vanda dari kunjungannya ke beberapa sekolah untuk melihat persiapan PTM di Sulut.

“Jadi memang rencana pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2021 ini memang kita harus hati-hati. Saya sudah berkeliling ke sekolah-sekolah karena Sulut ini dapil saya. Memang sudah ada yang siap, tapi juga memang banyak juga yang belum siap,” jelas Vanda usai memimpin pertemuan Komisi X DPR dengan Irjen Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sulut, Kadisdik tingkat kabupaten/kota, serta perwakilan kepala sekolah dan guru tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD di Kantor Disdik Sulut, Manado.

Legislator dapil Sulut ini menemukan banyak sekolah yang belum memenuhi syarat PTM, di antaranya belum ada sarana prasarana penunjang protokol kesehatan Covid-19 seperti wastafel untuk cuci tangan dan sanitasi yang baik. Karenanya, ia meminta Kadisdik Sulut untuk memperhatikan secara seksama persiapan PTM ini untuk meminimalisir potensi penularan virus Covid-19 saat PTM digelar. 

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong adanya sosialisasi persiapan penyelenggaraan PTM secara masif kepada sekolah-sekolah, agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ia juga meminta percepatan vaksinasi tidak hanya untuk guru saja, tetapi juga harus diberikan pada seluruh tenaga pendidikan. Vanda melihat pemerintah dan sekolah-sekolah di Sulut masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri hingga Juli 2021, sebagaimana waktu yang ditetapkan pemerintah dalam SKB 4 Menteri untuk menggelar aktivitas secara terbatas.

Dorong Tana Toraja Jadi Destinasi Wisata Prioritas

Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayatil. Foto: Novel/nvl

Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati akan mengawal aspirasi Plt Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi wisata prioritas. Dalam paparannya, Plt. Gubernur Sulsel mengatakan Tana Toraja sebagai destinasi wisata nomor dua setelah Bali, namun hingga kini belum menjadi destinasi wisata prioritas. Politisi PDI-Perjuangan itu memastikan Komisi X DPR RI akan mendorong Kementerian Pariwisata untuk menjadikan Tana Toraja sebagai destinasi wisata prioritas.

“Karena kalau mendapatkan prioritas, seluruh hal termasuk akses jalan dan yang lain-lainnya menjadi prioritas yang harus diutamakan juga oleh pemerintah pusat, maka kita dorong nanti salah satunya Toraja menjadi salah satu prioritas di Kementerian Pariwisata menjadi skala prioritas,” katanya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Plt. Gubernur Sulsel beserta jajaran, di Makassar, Sulsel.

Esti mendapat informasi bahwa para wisatawan tidak menginap di hotel atau penginapan di Tana Toraja, melainkan bermalam di rumah-rumah masyarakat. Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan tersebut menginginkan masyarakat Tana Toraja mendapatkan pemahaman mengenai destinasi wisata dan sapta pesona.  

“Menurut informasi bahwa salah satu destinasi di sini, termasuk Toraja ini bagaimana masyarakatnya itu atau pengunjung-pengunjungnya itu tidak tidur di hotel-hotel, tetapi lebih kepada tidur di tengah-tengah masyarakat, di rumah-rumah masyarakat. Maka masyarakat harus ditingkatkan pemahaman-pemahaman mengenai destinasi wisata, mengenai sapta pesona, perlu kita berikan secara mendalam kepada mereka,” tutur Esti.

Legislator dapil D.I. Yogyakarta ini yakin, dengan memberi edukasi tentang destinasi wisata pada masyarakat Tana Toraja dapat meningkatkan kepariwisataan, perekonomian, dan sektor-sektor lain di Sulsel yang memang membutuhkan dukungan. Akibat pandemi Covid-19 tingkat kunjungan wisatawan jadi sangat rendah, sehingga Komisi X DPR RI secara maksimal akan mendukung program Sulsel dapat tercapai dengan baik. l  nap,nvl,mh/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)