PEN BUMN Karya untuk Dukung PSN

Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor infrastruktur, atau yang lebih dikenal dengan BUMN Karya, adalah upaya untuk mengakselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN).


Infografis Anggaran PMN BUMN Karya Tahun 2022

DPR RI menyoroti BUMN Karya yang memperoleh PMN di tahun lalu dan tahun ini agar bisa semakin efektif dan mengupayakan proyek pembangunan nasional itu seoptimal mungkin.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI HM. Said Abdullah mengatakan BUMN Karya mendapatkan bantuan PMN agar bisa menyelesaikan proyek penugasan pemerintah tersebut. Dimana kebutuhan pendanaannya itu sebesar Rp240 triliun. Namun, negara diketahui hanya menyetujui beberapa persen saja PMN untuk BUMN Karya dari kebutuhan itu.

“Kami setuju terhadap PMN itu diberikan, akan tetapi persetujuan kami itu sesungguhnya dalam kerangka penguatan modal, equity-nya BUMN,” sebut Said. Selain itu ada proyek PSN yang tak bisa dihindari memerlukan dukungan anggaran untuk mengerjakannya.

Salah satu PSN yang memerlukan asupan dana besar ialah proyek tol Trans Sumatera. Menurut Said pemerintah dan DPR memahami tol Trans Sumatera tidak akan menghasilkan efek ekonomi yang signifikan dalam jangka waktu 5-8 tahun. Meski begitu, proyek tersebut tetap harus dirampungkan. “Karena kita tahu, secara politik, Trans Sumatera wajib hukumnya ada tol,” ujar Legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Sementara negara saat ini hanya mampu memberikan dana sekitar Rp38 triliun sebagai PMN untuk tujuh BUMN, dimana tiga diantaranya merupakan BUMN Karya. Adapun Said bilang pemberian PMN kepada perusahaan-perusahaan pelat merah sesungguhnya untuk menyelesaikan PSN bagian dari replace atau upaya cari utang baru untuk menutupi utang sebelumnya. BUMN Karya sendiri memang membutuhkan utang untuk mencari alternatif pembiayaan lantaran proyek-proyek pembangunan daerah wajib dirampungkan.

Untuk itu, Said meminta pemberian PMN dapat lebih kredibel, dan transparan. Harapannya, penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat optimal, terutama dalam mendanai proyek pemerintah. Selain itu, lanjutnya, penguatan institusi BUMN melalui prinsip good corporate governance juga diharapkan membuat BUMN seperti perusahaan nasional negara tetangga, yaitu Temasek di Singapura, Tiongkok, dan India.

Diketahui, BUMN karya yang mendapat suntikan modal paling besar adalah PT Hutama Karya (Persero). Jumlah PMN yang diberikan mencapai Rp23,85 triliun. Dananya digunakan untuk kelanjutan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera. Seperti Pekanbaru – Dumai, Binjai – Langsa, Indralaya – Muara Enim, Kisaran – Indrapura, Kuala Tanjung – Parapat, Penanjung – Bengkulu, Sigli – Banda Aceh, hingga Pangkalan – Pekanbaru.

Sebelumnya Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto berpesan agar perusahaan menggunakan modal tersebut secara efisien dan memastikan kualitas pembangunan jalan tol berjalan baik. “Hutama Karya juga diharapkan mengoptimalkan sumber pembiayaan melalui sinergi BUMN dengan memperhatikan kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan di masa yang akan datang,” kata Dito.

Selain itu, BUMN karya lainnya yang mendapatkan PMN ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk senilai Rp1,97 triliun untuk investasi pada jalan tol Solo – Yogya – Kulonprogo, Yogyakarta – Bawen dan SPAM Regional Karian – Serpong. Selain berpesan agar modal dari negara digunakan sebaik-baiknya, Dito juga mengarahkan agar pekerjaan konstruksi Adhi Karya agar memberikan multiplier e_ect pada lapangan pekerjaan, serta manfaat ekonomi dan sosial lainnya.

 

“KAMI SETUJU TERHADAP PMN ITU DIBERIKAN, AKAN TETAPI PERSETUJUAN KAMI ITU SESUNGGUHNYA DALAM KERANGKA PENGUATAN MODAL, EQUITY-NYA BUMN”
-Ketua Banggar DPR RI HM Said Abdullah. Foto: Arief/nvl

Lalu BUMN Karya ketiga yang memperoleh PMN ialah PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebanyak Rp3 triliun untuk menyelesaikan ruas jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan Bogor – Ciawi – Sukabumi.

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VI Nevi Zuairina meminta Waskita Karya dapat segera menyelesaikan proyek tersebut karena dinilai akan berdampak positif bagi aktivitas perdagangan maupun bisnis pariwisata bagi masyarakat.

Nevi yang juga Anggota Banggar DPR RI itu turut menekankan, jika ruasruas tol ini sudah mulai dimanfaatkan masyarakat, maka tarif yang akan dikenakan dari kedua ruas jalan tol tersebut jangan sampai membebani masyarakat. “Lalu saya minta juga, nantinya tiap-tiap ruas jalan tol ini, dalam membangun rest area yang layak dan representatif. Selain itu sangat penting juga untuk melibatkan UMKM sebagai mitra,” ujarnya.

Lebih jauh ia menyebutkan, kemitraan yang menggandeng UMKM, akan memberi kesempatan kepada pelaku dan produsen produk khas daerah untuk menawarkan produknya pada rest area jalan tol. Masyarakat yang melintas ruas-ruas tol, tambah Nevi akan dapat dengan mudah mendapatkan produk yang khas dari daerah-daerah sepanjang ruas tol tanpa harus keluar jalan tol. •ah/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)