Pemerintah Tetap Perlu Waspada

Peperangan melawan Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun lebih. Fenomena itu pun sudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat global dengan lebih baik. hal itu tampak dari adanya penyesuaian-penyesuaian di masyarakat dunia meskipun belum merata.

MELIHAT kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi Covid-19, Pemerintah mulai menyiapkan roadmap atau peta jalan transisi kondisi pandemi Covid-19 menuju endemi. Transisi dari pandemi ke edemi tidak melulu faktor kesehatan, ada faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik yang harus dipertimbangkan. 

Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah tetap waspada terkait rencana status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Sebab situasi pandemi di dunia masih belum mereda sepenuhnya. Saat ini, ancaman varian baru Covid-19 di dunia masih mengintai. 

Menurutnya, pemerintah perlu untuk selalu memonitor dengan detail perkembangn Covid-19 di Indonesia maupun di negara lain. Pemerintah juga perlu melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan terutama dalam penentuan status pandemi. 

Seluruh keputusan apapun terkait perkembangan kondisi Covid-19, lanjut Charles harus didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang. “Kita tetap harus waspada memperhatikan kondisi yang ada di lapangan dan memperhatikan kondisi yang terjadi di dunia. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pencapaian vaksinasi primer dan vaksinasi penguat (booster),” katanya.   

Senada, Anggota Komisi IX DPR, Putih Sari mengatakan, pemerintah tetap perlu berhati-hati ketika Covid-19 berubah statusnya menjadi endemi.  Pasalnya, banyak pula penyakit berstatus endemi yang tetap menimbulkan banyak korban jiwa. “Jadi, kewaspadaan dan kehatihatian menggunakan status endemi ini mohon bisa dikawal ke depannya. Jangan terburu-buru, tapi bukan berarti juga menjadi memperpanjang situasi pandemi ini,” ujar Putih Sari. 

Ia mencontohkan, sejumlah penyakit yang saat ini sudah menjadi pandemi, yakni demam berdarah dengue (DBD), malaria, dan tuberkulosis. Namun, ketiga penyakit tersebut masih menjadi penyebab meninggalnya manusia. “Kita juga harus belajar banyak penyakit betul dengan status endemi saja, masih tetap menyumbangkan kesakitan dan kematian yang tinggi,” ujarnya. 

Di samping itu, perubahan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi harus didukung dengan peningkatan vaksinasi. Sebab, menurut data terakhir, baru 57 persen masyarakat Indonesia yang sudah menjalani vaksinasi dosis kedua. “Harus fairlah kalau mau yang lengkap yang disajikan, artinya yang lengkap ini baru 57 persen. Masih jauh kalau kita bandingkan dengan negara maju lainnya,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto:Mentari/Pdt

PEMERINTAH HARUS SIAPKAN ROADMAP

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto DPR RI meminta pemerintah menyiapkan skenario peralihan pandemi ke endemi di Indonesia dengan menerapkan koordinasi terpusat. Pasalnya,  banyak kritik dari publik mengenai kebijakan yang sering berubah-ubah saat penangan Covid-19. 

“Banyak kritik dari publik bahwa penangan Covid-19 sering meloncatloncat antar aktor pengambil keputusan untuk itu transisi pandemi ke endemi, roadmapnya tolong dibuat sederhana, terpusat dan tekendali. Agar masyakat nantinya memahami bagaimana hidup berdampingan dengan Covid-19,” terangnya. 

Menurut Edy, pemerintah telah berhasil mengendalikan dan menurunkan kecepatan penularan Covid-19 di Tanah Air. Tingkat kesembuhan juga meningkat. “Ditandai angka harian yang terus menurun, yang dirawat di rumah sakit terus menurun,” tuturnya.  

“Jika angka-angka itu konsisten turun, dan vaksinasi pertama dan kedua mencapai 70 persen, pemerintah segera menyiapkan skenario pandemi ke endemi secara bertahap agar pemulihan ekonomi segera terjadi,” ungkapnya. 

Untuk dapat mencapai cita-cita transisi dari pademi ke endemi, salah satu hal yang perlu digenjot adalah jumlah atau presentase penduduk yang sudah mendapatkan vaksin penuh dan vaksin booster. 

“Pemerintah perlu terus mendorong dan meminta kepada pemerintah daerah beserta jajarannya untuk terus aktif mensosialisasikan dan memaksimalkan jumlah penerima vaksin,” kata Edy. 

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kedisiplinan terhadap protokol kesehatan (prokes) tetap perlu terus dilakukan. “Dan vaksin pada kelompok lansia, komorbid, anak-anak, dan vaksin booster terus ditingkatkan,” pungkasnya. 

Era kecemasan, scarring effect, ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi psikologi para pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan berkegiatan ekonomi, semoga akan segera berakhir seiring datangnya era endemi, Covid-19 tidak lagi dianggap sebagai wabah yang meluas (pandemi), tetapi sebagai penyakit yang konstan dan selalu ada. 

Kita semua harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19 untuk itu diperlukan berbagai macam pertimbangan matang dan menyeluruh sebelum peralihan status tersebut dilakukan. Dukungan dari berbagai pihak jelas sangat dibutuhkan. rnm/es

PEMERINTAH TELAH BERHASIL MENGENDALIKAN DAN MENURUNKAN KECEPATAN PENULARAN COVID-19 DI TANAH AIR. TINGKAT KESEMBUHAN JUGA MENINGKAT.”

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto:Mri/Pdt

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)