Pemerintah Harus Pastikan Implementasi Perlindungan Sosial

Presiden Joko Widodo memberikan dukungan reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur. Tak hanya itu, pemerintah pusat juga mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Serta, peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Ace Hasan Syadzily. Foto: Jaka/Nvl

PEMERINTAH Pusat seperti disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan, Senin (16/8) memaparkan tentang adanya dukungan reformasi perlindungan sosial yang diarahkan pada hal-hal seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mensinergikan dengan berbagai data terkait. 

Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk memastikan adanya social safety net atau pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Terlebih, di tahun 2022 mendatang, Indonesia diperkirakan akan masih menghadapi masalah dampak penanganan pandemi.

“Saya kira langkah yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini sudah tepat. Selain memperhatikan aspek penanganan kesehatan, Tahun 2022 nanti Indonesia masih menghadapi masalah dampak penanganan Covid-19. Terutama, dalam kebijakan memastikan social safety net atau perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 itu wajib dilakukan oleh pemerintah,” ujar Ace dalam wawancara dengan Parlementeria.

Namun demikian, Ace meminta pemberian bansos tersebut wajib diperkuat pondasi penataan data yang akurat seperti dalam DTKS mengingat masih banyaknya hal krusial yang harus ditangani agar bantuan sosial dapat disalurkan secara efektif. Pembenahan dan penanganan masalah klasik data penerima bansos atau perlindungan bansos wajib menjadi concern pemerintah.

“Nah, tetapi tentu proses penanganan perlindungan bansos itu harus diiringi dengan reformasi penataan data penerima bansos tersebut. Karena kita melihat bahwa masih ditemukan banyak persoalan terkait dengan soal pendataan, dan distribusi bantuan sosial yang masih banyak masalah. Pembenahan dan penataan perlindungan bansos saya kira harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan serius,” tegas Ace.

Berdasarkan hasil pengawasan Komisi VIII DPR RI yang dilakukan, Ace menyayangkan ketidakakuratan data penerima bansos. Bahkan, dari hasil kunjungan Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial ke-Kabupaten Bandung, tercatat adanya kegagalan penyaluran bantuan sosial mencapai angka 5000 warga lebih disebabkan berbagai permasalahan data seperti penduduk yang sudah meninggal dan pindah alamat . 

“Ada 5000-an lebih bantuan yang gagal salur disebabkan karena masih ditemukan permasalahan data. Di antaranya seperti penerima bantuan yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial, kemudian pindah alamat maupun alamatnya tidak ditemukan,” papar Ace.

Perbaikan data penerima bansos akan menjadi kunci utama yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah jika ingin berhasil dalam memberikan bansos mencapai sasaran.

Bansos Yatim Piatu

Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan M. Aras. Foto: Erman/Nvl
program bansos untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu oleh Kemensos harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan anak yang telah menjadi concern dan kajian dari KPPPA.

Selain itu, DPR juga mendorong sinergi Kemensos dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memaksimalkan pendataan anak yatim piatu terutama yang orang tuanya meninggal dunia akibat Covid-19. Data KPPPA diharapkan bisa sinkron dengan program DTKS yang merupakan program Kemensos dapat berjalan efektif.

“KPPPA diharapkan Komisi VIII DPR RI dapat fokus pada tugas prioritas pembangunan perempuan dan anak yang meliputi pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender, peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Lalu, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menurunkan pekerja anak dan mencegah perkawinan anak,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Arwan dalam keterangan resminya baru-baru ini.

Arwan mengingatkan, program bansos untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu oleh Kemensos harus memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan anak yang telah menjadi concern dan kajian dari KPPPA. Jika Kemensos dan KPPPA bisa menjalin sinergitas, maka, bantuan untuk anak yatim piatu akan lebih dapat tersalurkan secara maksimal dan tepat sasaran. 

Selanjutnya, Arwan menekankan pengawalan dan kehadiran negara untuk memenuhi hak pendidikan anak bagi yang terlanjur menikah saat usia sekolah, baik di sekolah umum, madrasah, maupun pesantren. Upaya mencegah pernikahan usia dini harus terus digalakan. Namun, mereka yang terlanjur menikah di usia yang masih remaja juga perlu diberi perhatian dan dipenuhi hak-hak pendidikannya.

“Terlebih, mengingat aspek pendidikan merupakan pondasi yang utama dan pertama di lingkungan keluarga. Sehingga, dengan demikian peran pemerintah dalam mempersiapkan orang tua yang mampu mendidik anak-anaknya adalah hal yang strategis untuk dilakukan. KPPPA harus terdepan dalam gerakan bansos tersebut,” pungkas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Kementerian Sosial dalam keterangan resminya belum lama ini menyatakan akan memberikan bansos untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu, baik akibat Covid-19 maupun tidak. Adapun, total penerima bansos untuk anak yatim piatu di bawah usia 18 tahun yang telah terdata dalam DTKS sebanyak 4,2 juta anak. Bansos yang akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu nantinya sebesar Rp200 ribu untuk anak yang sekolah dan Rp300 ribu yang belum sekolah. pun/er 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)