Pelayanan Belum Sebanding dengan Peningkatan Anggaran

Puncak penyelenggaraan haji 1443 H/2022 M telah usai. Tim Pengawasan Haji DPR RI memberikan sejumlah kritik dan masukan terkait pelaksanaan haji bisa lebih ditingkatkan lagi.


Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: RUNI/PDT
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: RUNI/PDT

WALAUPUN secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang masih dalam suasana pandemi Covid-19 dinilai baik, tetapi menurut DPR terdapat sejumlah kekurangan. “Selama di tanah suci Mekah dan Madinah kami menilai secara umum sudah baik, namun setelah memantau pelaksanaan ibadah haji fase Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna), DPR mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada Jemaah dalam penyelenggaraan haji di masa yang akan datang,” ungkap Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7). Diakui Yandri, memang ada yang berbeda dalam pelaksanaan haji tahun ini, baik dari syarat jemaah haji hingga anggaran. Dari sisi anggaran, terdapat kenaikan biaya penyewaan fasilitas masyair atau layanan wukuf di Armuzna untuk keperluan ibadah haji sebesar 5.531 SAR. “Satu pekan sebelum pelaksanaan Ibadah Haji, Komisi VIII bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran untuk masyair sebesar Rp1,5 triliun, namun penambahan anggaran itu tidak berpengaruh pada peningkatan fasilitas yang diterima para Jemaah,” ujar Yandri. Yandri meminta pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk melakukan perundingan dalam mempersiapkan pelaksanaan haji tahun mendatang.  “Saudi itu jangan menganggap Tanah Suci milik dia. Itu milik umat Islam. Maka, dari sisi pembiayaan pelayanan sejatinya dirembukkan oleh Negara yang mengirimkan Jemaah haji,” saran Yandri. Berkenaan dengan tambahan dana haji sebesar Rp1,5 triliun yang disepakati DPR bersama pemerintah, menurutnya, jika saat itu biaya Rp1,5 triliun tidak dibayarkan, Jemaah asal Indonesia tidak akan berangkat haji. “Jadi jangan seperti kita ini, sudah diputuskan Pemerintah Arab Saudi. Mau diambil silahkan, enggak mau diambil enggak apa-apa,” tuturnya. Yandi membeberkan waktu untuk melobi Arab Saudi saat itu sudah terlalu mepet. Sehingga, pada akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk membayar tambahan biaya haji yang sudah ditetapkan. “Ke depan mumpung waktu masih panjang, sebaiknya pemerintah Indonesia menginisiasi Negara lain untuk mengetuk pintu Arab Saudi agar duduk bareng, membuat komitmen atau forum bersama untuk mematangkan persiapan haji masa akan datang,” terang Politisi Fraksi PAN ini.

Penguatan Manasik Haji

Sementara dari sisi dalam negeri, Yandri mengkritik beberapa layanan di dalam negeri yang perlu ditingkatkan untuk menyukseskan penyelenggaraan haji tahun depan. Yang pertama  yaitu kualitas bimbingan manasik haji yang perlu diperkuat.

Hal itu penting mengingat keadaan jemaah haji Indonesia yang sangat majemuk dalam pendidikan, usia dan tingkat pemahaman terhadap ilmu manasik haji maupun ilmu secara umum seperti tata cara dan aturan di maskapai terbang, pemondokan, penggunaan toilet dan sebagainya.

“Kami mau bimbingan yang diberikan kepada Jemaah saat manasik haji tidak hanya tentang tata cara melaksanakan ibadah haji saja. Kami mau Jemaah haji juga diberikan bekal mengenai hal teknis-teknis (misalnya saat di dalam pesawat, hotel maupun di fasilitas umum lainnya di Tanah Suci),” urai Yandri.

Selain itu, untuk memberikan kemudahaan bagi Jemaah dalam pengecekan dokumen imigrasi di Bandara Internasional AMAA Madinah dan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Yandri meminta pemerintah melakukan lobi dengan pemerintah Arab Saudi agar Layanan Fast Track Imigrasi diberlakukan di seluruh embarkasi Indonesia.

“Saya berharap sistem pelayanan fast track tidak hanya di Jakarta, Surabaya dan Semarang tetapi bisa diterapkan di seluruh embarkasi di Indonesia untuk menggantikan pelayanan keimigrasian konvensional yang selama ini menjadi penyebab antrian panjang dan melelahkan bagi jemaah,” jelasnya.

Dirinya tidak menginginkan terulangnya tambahan anggaran LAPORAN UTAMA operasional untuk Technical Landing jemaah embarkasi Surabaya dengan biaya sebesar Rp25.733.232.000 yang diajukan Menteri Agama satu minggu sebelum keberangkatan jemaah.

“Saya harap kejadian ini tidak terulang lagi dalam penyelenggaraan haji di masa yang akan datang. Ke depan kami meminta Menag memperbaiki pola koordinasi agar antara lembaga yang membantu mensukseskan penyelenggaraan haji satu nafas dalam memberikan pelayanan yang paripurna,” katanya.

Haji Furoda Perlu Diatur

Selain layanan penyelenggaraan haji, Yandri meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanan Haji Furoda. Memang, Haji Furoda adalah kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun karena di sana ada jemaah haji Indonesia, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan agar hal serupa tidak terulang,” tegasnya. 

Untuk itu, Kemenag perlu membuat regulasi khusus untuk mengatur mengenai haji non kuota. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebut menangani non kuota.

“Ada penipuan di dalam pengelolaan Haji Furoda. Karena para jemaah yang hadir tidak dibekali dengan visa haji, namun visa ziarah. Sebanyak 8 ribu jemaah gagal berangkat dan itu menggunakan dana yang besar dari Rp1 miliar dan paling kecil Rp300 juta. Bahkan ada yang sudah sampai Arab Saudi akhirnya harus dideportasi. Untuk itu, penting Kemenag segera membuat aturan turunan mengenai Haji Furoda,” ungkapnya.  

Sebagai bentuk konsekuensi memperbaiki layanan penyelenggaraan haji ke depan, Komisi VIII akan membentuk Panja Evaluasi Haji. “Setelah musim haji selesai Komisi VIII akan bentuk Panja Evaluasi Haji,” tutupnya. rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)